Buku ini ditulis berdasarkan hasil seminar yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat patriot nasional dengan tema " Mari Bersatu Membangun Bangsa dan Mengembangkan Sistem Demokrasi yang Bermartabat", yang mengupas tentang Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pemilihan Presiden No. 42 Tahun 2008.
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang awal transisi kekuasaan politik;pemerintahan orde baru;sejarah dan peranan DPR-GR 1967-1971;Menguatnya pengaruh orde baru di DPR (1971-1977);Peran DPR dan munculnya kritik terhadap orde baru 1977-1982;Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1982-1987;DPR RI 1987-1992:era penguatan tatanan ekonomi dan sosial bangsa;DPR Menghadapi tantangan nasi…
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang Dari DPR Hasil Pemilu 1955 ke DPR-GR; Dari Wakil Rakyat Menjadi Pembantu Presiden; Konstelasi Politik Masa Demokrasi Terpimpin; DPR-GR dan Kebijakan Pada Masa Demokrasi Terpimpin; DPR-GR Minus PKI:Penyegaran Menyambut Era Baru.
Buku Satu terdiri dari 6 bab yang membahas tentang Dewan Kota, Volksraad,Chuo Sangi-In, dan Komite Nasional Indonesia Pusat
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Pejabat Eselon IV. Moh. Kudori mengambil judul mengenai TALAKGIAT (Talaksana Kegiatan) Ketua DPR RI.
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi V DPR RI. Kunarto mengambil judul mengenai aplikasi "SIMAK Kunker"…
Buku kenangan Anggota DPR RI periode tahun 2004 - 2009 ini merupakan perjalanan sejarah anggota DPR dari kegiatan tugas - tugas kedewanan dalam kurun waktu tahun 2004-2009. Buku kenangan ini juga meliputi data pribadi anggota aktifitas selama di DPR RI beserta photo keluarga
Buku kenangan Anggota DPR RI periode tahun 2009 - 2014 ini merupakan perjalanan sejarah anggota DPR dari kegiatan tugas - tugas kedewanan dalam kurun waktu tahun 2009-2014. Buku kenangan ini juga meliputi data pribadi anggota aktifitas selama di DPR RI beserta photo keluarga
Buku ini merupakan laporan satu tahun kinerja 2019 - 2020 Fraksi Partai NasDem DPR RI periode 2019-2024 yang memuat rangkaian kegiatan dan aktivitas secara umum dari seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem di gedung DPR RI maupun secara personal di daerah pemilihan masing-masing. Buku ini juga memuat pelaksanaan keseluruhan tugas dan fungsi kedewanan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran,…
DPR mengawali kinerjannya dari hasil pemilu dan buku ini berisi dengan catatan penting perjalanan Anggota DPR pada awal masa Jabatan. Mengawali kinerjannya dengan di senayan banyak hal hal yang kurang baik, didemo, atau menyebarkanluaskan krisis citra di masyarakat. Buku ini hadir semata-mata untuk mencatat apa yang sesungguhnya terjadi di DPR RI, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan bagi…
DPR merupakan output dari pelaksanan fungsi perkaderan dan rekrutmen calon pejabat publik partai politik. DPR juga output perilaku rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. DPR mengalami pasang surut peran dari sejak kelahiran bangsa ini. Sebagian isi buku fungsi fungsi DPR RI: teks, sejarah, dan kritik ini ditulis di tahun pertama anggota DPR RI periode 2014-2019, saat itu DPR baru mengalam…
PSHK adalah organisasi non-pemerintah yang fokus pada penelitian dan advokasi hukum dan kebijakan untuk terciptanya tatanan hukum Indonesia yang berpihak pada kelompok rentan. Misi utama PSHK adalah mendorong terbangunnya cara kerja pembentukan hukum yang bertanggungjawab secara sosial (socially responsible law making), serta mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas daya dorong masyarakat …
Buku ini memberikan pemahaman dan informasi mengenai parlemen Indonesia dengan mengambarkan latar belakang dari struktur, organisasi, dan fungsi parlemen dan contoh parlemen dari belahan dunia lain sebagai pembanding.