Hukum Kedaruratan Dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Pandemi Covid-19 telah mengharuskan pemerintah Indonesia untuk bersikap dan merespons dengan keputusan yang cepat dan tepat. Salah satu hasil dari respons pemerintah pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dilaksanakan melalui penerbitan produk hukum peraturan perundang-undangan, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada masa periode awal penanganan pand…

Hukum Kedaruratan Dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Buku ini membahas hal ihwal kedaruratan akibat pandemi Covid-19 serta bagaimana peran negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan perlindungan dan pemulihan ekonomi dikala pandemi melanda yang melumpuhkan semua sektor. Buku ini juga mengupas bagaimana peran aktif masyarakat dalam mengawal Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sarat pro kontra dan berakhir judic…

Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik

Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer. Buku ini merupakan sebuah buku ajar wajib pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Pemikiran Politik.

Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, sehingga dalam konstitusi memang terdapat aturan aturan hukum yang mengatur organ organ dalam negara, tata cara pembentukan organ organ tersebut, tata hubungan sesamanya, dan lingkungan kerja masing masing, serta berisi aturan aturan hukum mengenai tata hubungan Timbal balik antara negara dan warga nega…

Dinamika hukum tata negara Indonesia

Hukum tata negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan dibidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Pada saat Orde lama misalnya, kajian di bidang ketatanegaraan hanya terfokus pada persoalan-persoalan dibangunnya pondasi berdirinya republik ini, seperti konstitu…

Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah: telaah perbandingan k…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-456-169-X

Deskripsi Fisik

vii, 155 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ASS p

Lembaga peradilan tata usaha negara: suatu orientasi pengenalan

Buku ini berisi pengenalan lembaga peradilan tata usaha negara.

Hukum tata negara Indonesia

Buku ini terdiri dari 8 bab diantaranya membahas lingkup kajian HTN;sumber-sumber hukum tata negara;asas-asas hukum tata negara; sejarah ketatanegaraan Indonesia; lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; lembaga-lembaga independen;demokrasi di Indonesia; sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Buku ini merupakan ekspose komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan antara lain: Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia; Hukum tata negara Indonesia (hakikat, sumber, asas, dan sejarah); Konstitusi (konsep dasar, perubahan, dan pembuatan); Bentuk dan sistem peme…

College-Aantekeningen over Het Staatsrecht van Nederlands-Indië

"Buku ini merupakan catatan kuliah Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Negara adalah organisasi sosial (= pekerjaan), yang bertujuan untuk mengatur dan merawat masyarakat tertentu (misalnya Hindia Belanda) dengan otoritasnya. Organisasi adalah koneksi fungsi, pekerjaan permanen. Hukum konstitusional mempelajari aturan-aturan hukum yang mengungkapkan tugas dan wewenang sosial dari organisasi negar…

Verslag van De Commissie tot Hervorming van De Inlandsche Rechtsschool

Buku ini merupakan laporan Komite Reformasi Sekolah Hukum Pribumi. Komite ini ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur tanggal 4 Januari 1919 No. 18. Pada laporan ini terdapat 4 bab pembahasan dan juga beberapa perbaikan terkait peraturan yang sudah ada. Bab 1 membahas tentang pembentukan dan kegiatan komite. Bab 2 berisi tentang sekolah hukum dan administrasi. Bab 3 menjelaskan tentang pendi…

Supplement bij Het Nederlandsch Staatsrecht

Buku karya Mr. R. Kranenburg dengan judul ‘Supplement bij Het Nederlandsch Staatsrecht’ membahas tentang adanya penambahan pada hukum tata negara Belanda. Beberapa perubahan penting dalam hukum tata negara Belanda sejak kemunculan edisi ke-6 pada tahun 1946 dan 1947 mengharuskan adanya penambahan. Reformasi konstitusi 1948 menyebabkan hal ini terjadi: Pengunduran diri Ratu Wilhelmina, pembe…

De Nieuwe Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie

Terbentuknya Hukum Tata Negara Hindia Belanda telah membuka peluang untuk memperluas ‘Beberapa Garis Besar Hukum Negara Hindia Belanda’, di mana saya harus menulis buku dengan judul yang diterbitkan pada tahun 1923. Bahwa karya baru ini juga bukan pesaing Hukum Tata Negara Hindia. Sesuai dengan pasal undang-undang yang seharusnya diketahui dan dikonsultasikan kembali oleh pembaca, atau mena…

Handboek van Het Nederlandse Staatrecht (de vierde druk)

"Buku ini berisi tentang Hukum Tata Negara Belanda. Penulis memiliki tujuan agar buku ini dapat menjadi buku pegangan di dalam dunia pendidikan hukum, baik untuk guru maupun pelajar. Oleh karena itu, seluruh materi mengenai Hukum Tata Negara Belanda dibahas dengan lugas dan dengan cara yang efektif. Untuk menjaga isi buku agar tetap praktis dan lengkap, penulis hanya berfokus pada inti dari Huk…

Het Nederlandsch Staatsrecht (tweede deel, derde herziene en bijgewerkte druk)

Buku ini merupakan jilid kedua dari HukumTata Negara Belanda dan juga merupakan edisi ke-3 hasil amendemen. Pada jilid ini terdapat banyak perubahan dan penambahan dibandingkan dengan jilid sebelumnya. Terdapat banyak perubahan pada hukum yang tertuang di buku ini, seperti perubahan hukum provinsi, Undang-Undang baru pada konstitusi Hindia-Belanda, rancangan-Kan untuk amendemen Undang-Undang Ko…

Wederopbouw van Staatsrecht

Dalam buku ini penulis menjelaskan tentang rekonstruksi Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Ilmu hukum yang sebenarnya pernah dideskripsikan oleh Scholten sebagai kajian yang mengkaji hukum yang berlaku sebagai besaran tertentu. Tidak diragukan lagi, untuk setiap cabang ilmu tertentu ada besaran yang diberikan, berasal dari cabang ilmu lain, khususnya dari filsafat. Namun penulis berani meragukan…

Het Constitutioneel Recht van Het Koninkrijk der Nederlanden

Buku ini membahas tentang hukum tata negara Kerajaan Belanda. Beberapa bab pembahasan yang dibahas dalam buku ini yaitu otoritas konstitusional, otoritas legislatif, otoritas eksekutif, dan pegawai negeri. Dalam paragraf pertama dari bab pertama, penulis telah menjelaskan bahwa kedaulatan dalam arti aslinya menunjukkan kekuatan orang yang diberi wewenang untuk mengatur secara independen kepada…

Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt

"Buku ini menyampaikan refleksi hukum tata negara dan internasional. Setiap ilmu memiliki prinsipnya sendiri. Apa pun lingkaran subjek yang dibahasnya, yang menjadi ujung tombak penyelidikan adalah kebenaran yang memberikan panduan, dan yang tidak berisi apa-apa selain pengembangan dan penerapan. Begitu pula dengan hukum tata negara dan hukum internasional. Riset dan argumen akan sia-sia kecual…

Staatsrecht van Nederland en Nederlandsch-Indië

Van Assenderp membahas hukum tata negara Belanda dan Hindia Belanda dalam buku ini. Buku ini digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Hukum tata negara Hindia Belanda selalu disajikan dengan cara yang buruk dalam buku Belanda tertentu, sayangnya buku-buku tersebut terus digunakan oleh sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Penerbitan buku ini selain bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hu…

Himpunan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (BP…

Buku ini memuat seluruh Peraturan Tata-tertib lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), sejak yang pertama yaitu dengan dibentuknya Komite Nasional Pusat dengan Badan Pekerjanya, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebelum Pemilihan Umum yang kedua tahun 1971 kecuali Peraturan Tata-tertib DPR-RIS.