Hukum tata negara, pemilu & kepartaian

Buku Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian membahas secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada hubungan antara hukum tata negara, mekanisme pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, lembaga-lembaga negara, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Selain itu, buku ini menyor…

Hukum Tata Negara

Buku ini hadir untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan turut berkontribusi dalam pengembangan hukum kenegaraan. Ada sepuluh bab yang akan diulas dalam buku ini yang antara lain; Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara; Konstitusi, Klasifikasi dan Perubahan Konstitusi; Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan; Pembagian Kekuasaan; Sejarah, Pengertian dan Pembatasan Hak Asasi Manusia; Kewar…

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.

Hukum tata negara dan sistem politik: Kombinasi presidensial dengan multipart…

Buku ini menyodorkan beberapa proyeksi dan prediksi, semacam sebuah tawaran rumusan dan formula solusi yang ditawarkan penulis untuk mengantisipasi dan meredam problematika yang muncul dari kombinasi presidensial dengan multipartai di Indonesia, tentu saja itu semua dilakukan dari sudut pandang dan optik kajian ilmu Hukum Tata Negara yang memang menjadi bidang yang ditekuni oleh penulis. Oleh k…

Perkembangan hukum tata negara : perdebatan dan gagasan penyempurnaan

Dalam kurun waktu lebih kurang limabelas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan desain kelembagaan negara dengan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Banyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabela…

Hukum konstitusi dan kelembagaan negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-425-325-7

Deskripsi Fisik

xiii, 256 P. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MAS h

Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Repub…

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…

Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Buku ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari sejumlah literatur yang membahas tentang ketatanegaraan Indo…

Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 136 hlm. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum Tata Negara Perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-040-6

Deskripsi Fisik

x, 238 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 BAS h

Hukum Tata NEgara Republik Indonesia : 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Deskripsi Fisik

ix, 208 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 KAN h

Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.

Konstitusionalitas impeachment presiden dan wakil presiden di Indonesia

UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…

Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-489-2

Deskripsi Fisik

xii, 237 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 ALI h

Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73…

Buku ini berisi beberapa artikel yang ditulis oleh beberapa pakar hukum dalam rangka memperingati 73 tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir Azhari, SH. Membahas tentang negara hukum Indonesia dan praktek yang berkembang dalam hukum ketatanegaraan, hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia. Mulai dari permasalahan hukum tata negara, seperti posisi jaksa agung dalam sistem presidensial, mahkamah konst…

Hukum Tata negara Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-552-7

Deskripsi Fisik

viii,172 p. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 RAD h

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

978-979-769-630-6

Deskripsi Fisik

xv, 229 p. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

- 342 HAR h

Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-194-2

Deskripsi Fisik

356 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 KET

Asas-asas Hukum Tata Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

250 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 LUB a

Hukum Kedaruratan Dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Pandemi Covid-19 telah mengharuskan pemerintah Indonesia untuk bersikap dan merespons dengan keputusan yang cepat dan tepat. Salah satu hasil dari respons pemerintah pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dilaksanakan melalui penerbitan produk hukum peraturan perundang-undangan, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada masa periode awal penanganan pand…