Hukum acara pidana

Buku Hukum acara pidana ini berisi tentang sejarah pergantian HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) menjadi undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pengertian hukum acara pidana, manfaat hukum acara pidana, Hak dan Kewajiban penyelidik, serta sekilas mengenai komisi pemberantasan korupsi.

Hukum Acara Pidana

Buku ini memaparkan pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana; sejarah pemberlakuan hukum acara pidana di Indonesia; asas-asas hukum acara pidana; wewenang pengadilan untuk mengadili; ganti rugi dan rehabilitasi; perkara koneksitas; tahap-tahap proses pemeriksaan perkara pidana dalam hukum acara pidana; surat dakwaan dan penuntutan; hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti; putusan p…

Hukum Acara Pidana

Dalam buku ini, berisi KUHAP dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan hukum acara pidana yang tersebar dan atau diterbitkan diberbagai instansi. Termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang relevan. Selain itu, dimasukkan juga undang-undang setingkat KUHAP yang juga mengatur hukum acara pidana.

Hukum acara pidana: menggugat kelemahan kitab undang-undang hukum acara pidan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1374-56-6

Deskripsi Fisik

xiii, 434 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 WIB h

Kitab himpunan peraturan-peraturan tentang hukum acara pidana

Berisi himpunan dan peraturan pelaksanaan KUHAP UU No.8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981,L.N. 1981 76,TLN 3209.

Pengantar wawasan hukum di Indonesia dari negara hukum hingga advokasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5589-44-7

Deskripsi Fisik

xxi, 276 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.052 AMA p

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-064-6

Deskripsi Fisik

xvi, 328 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

De Nederlandse Strafvordering

Buku dengan judul ‘De Nederlandse Strafvordering’ berisi tentang prosedur kriminal Belanda. Hukum acara pidana mengatur apa yang terjadi antara waktu munculnya kecurigaan bahwa telah dilakukan tindak pidana dan pelaksanaan pidana terhadap terpidana. Tujuan dari peraturan ini adalah penerapan hukum pidana kepada yang bersalah dan untuk membiarkan yang tidak bersalah sebisa mungkin tidak terg…

Herziening van het Strafprocesrecht (officieele bescheiden, deel 1)

"Buku ini merupakan bagian pertama dokumen resmi dari revisi Hukum Acara Pidana. Bagian 1 ini secara garis besar berisi rancangan peraturan disertai memorandum penjelasan. Sebelum pada bagian pasal,tertulis bahwa Dewan Hindia-Belanda dengan bangga setuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai revisi Hukum Acara Pidana. Dalam pendahuluan kata tertulis bahwa sistem penuntutan orang-orang non-E…

Verordeningen op de Bedrijven e.d. In De Gemeente Batavia

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…

Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Pembaruan hukum pidana merupakan peermasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia terutama dalam mengupayakan terbentuknya hukum pidana nasional yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat Indonesia dan perkembangan zaman.

Pembaharuan hukum acara pidana yang terdapat dalam H.I.R.

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana

Buku ini membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, falsafah dan asas hukum acara pidana, perbedaan alat bukti dengan barang bukti, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, dan praktik dalam penyelesaian perkara dari tahap penyelidikan dan putusan hakim serta eksekusi. Buku ini juga menawarkan kerangka berpikir secara sistematis.

Hukum acara pidana : teori dan imlementasi

Buku ini menguraikan tentang asas dan latar belakang suatu ketentuan hukum acara pidana. Dalam pandangan penulis, seorang aparat penegak hukum apakah itu polisi, jaksa, hakim ataupun penasehat hukum bukan saja harus megerti penafsiran kata-kata yang tertulis dlam undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah memahami makna, latar belakang serta filosofi dari setiap peraturan hukum acara pida…

Hukum acara pidana: suatu pengantar

Topik penting pembahasan buku ini, antara lain: Pengertian,fungsi,tujuan,sumber dan dasar,asas,prinsip,dan penafsiran Hukum Acara Pidana;Kekuasaan kehakiman,asas penyelenggaraan kekuasaaan kehakiman,pelaku kekuasaan kehakiman,kedudukan dan tempat kedudukan,serta susunan badan peradilan; Sejarah hukum acara pidana,berlakunya hukum acara pidana,dan proses penyusunan KUHAP;Tersangka,terdakwa,terpi…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang merupakan karya "agung" bangsa Indonesia, sudah berumur 26 tahun. Dalam 26 tahun perjalanan KUHAP, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak perubahan sehingga KUHAP perlu menyesuaikan diri. Maka disusunlah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain untuk mengantisipasi…

Himpunan risalah sementara DPR RI tahun 1959 rapat ke-16 s/d 33 tentang ruu p…

Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1959 rapat ke-16 s/d 33 membahas tentang jawaban pemerintah atas pemandangan umum para anggota DPR babak I mengenai RUU tentang perjanjian bagi hasil. Dan RUU tentang penetapan UU darurat no.1 tahun 1958 tentang perubahan uu no.6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pengadilan ketentaraan sebagai uu.

Hukum acara pidana dalam teori dan praktek

Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP), sebagai peraturan perundang-undangan hasil karya yang cukup monumental dari bangsa Indonesia, telah lama ada dan berlaku sejak 31 desember 1981. Hingga saat ini, uraian dan tulisan mengenai hukum acara pidana sudah cukup banyak pula. Namun demikian, buku-buku yang tersedia pada umumnya menguraikan tentang hukum acara pidana secara teoritis. Oleh sebab…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 31 Desember 1981 dalam Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengatur tentang hukum pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan proses pidana, sehingga dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Pembangunan di bidang hukum acara p…

Eksekusi putusan perkara perdata

Edisi

Ed. revisi

ISBN/ISSN

979-8035-12-7

Deskripsi Fisik

xii, 192 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-