Setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tahun 2023, pemerintah berhasil mengesahkan perubahan besar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah berusia ratusan tahun sejak era kolonial. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Beberapa perubahan yang signifikan dalam KUHP bar…
Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana yang sedang menjdai tren internasional dewasa ini adalah munculnya kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek.
Buku ini mengulas penegakan hukum pidana dan perdata di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membahas perubahan KUHP baru, implikasi yuridis, serta tantangan penerapannya dalam praktik hukum.
Dewasa ini manusia secara tidak langsung hidup berdampingan dengan adanya perkembangan digital dan teknologi informasi yang terjadi dengan begitu masif. Perkembangan digital dan teknologi informasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan saja, melainkan juga turut mempengaruhi Jabatan Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang melekat …
dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…
Buku kesatu membahas tentang aturan umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan,buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
Burhanuddin Abdullah dijatuhi hukuman karena pada hari ke-11 dia menjadi gubernur BI mempimpin rapat dewan gubernur BI tanggal 3 juni 2003, meyetujui kesimpulan rapat-rapat sebelumnya untuk menggunakan dana YPPI. Majelis Hakim (kecuali seorang yang mengajukan beda pendapat) menganggap uang tersebut meskipun tidak termasuk lagi dalam laopran tahunan BI, namun masih uang Negara karena YPPI sebaga…
Dunia praktik tampaknya belum memahami sepenuhnya mengenai keberadaan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. Banyak pihak yang kurang memahami dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korporasi yang belum termasuk sebagai subjek hukum. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya bermuara pada berbagai polemik dan perdebatan. Tentunya perdebatan tersebut hanya dapat diseles…
Buku ini membahas permasalahan pemerintahan kontemporer, kontroversial dan strategi di era reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Selain menkaji permasalahan publik dan tata pemerintahan (governance problem) yang menjadi perhatian masyarakat luas, para pembuat kebijakan dan akademisi, buku ini juga menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan (policy recommendation) untuk memperkuat negara d…