Buku ini berisi tentang upaya pemeriksaan atau upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter saja dengan segala hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dengan memerhatikan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang ada pada Fakultas Hukum. Buku ini diharapkan dapat dijadikan literatur/bahan kajian bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Keseha…
Pancasila dalam sistem hukum merupakan suatu karya yang berdasarkan pada penelaan yuridis. Unsur-unsur filosofis ataupun sosiologis yang terkandung dalam rangkaian pembahasan karya ini dipergunakan untuk memperkuat nilai penelaan yuridis tersebut. Pembahasan terkait Pancasila dalam sistem hukum mungkin telah diulas secara ekplisit maupun implisit pada karyakarya sebelumnya, tetapi dengan sangat…
Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan. Diuraikan secara mendetail dan sistematis yang dituangkan dalam kalimat dan bahasa yang sangat komunikatif, sehingga dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Substansi dari buku yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, meliputi: - Pengembangan Kehutanan di Indonesia.- Perencanaan Kehutanan…
Buku ini memuat seluruh Peraturan Tata-tertib lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), sejak yang pertama yaitu dengan dibentuknya Komite Nasional Pusat dengan Badan Pekerjanya, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebelum Pemilihan Umum yang kedua tahun 1971 kecuali Peraturan Tata-tertib DPR-RIS.
Tidak ada sistem hukum modern yang tidak dimulai dari sub-sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu pula keniscayaan yang terjadi yang terjadi dengan sistem hukum pancasila atau sistem hukum bangsa dan negara Indonesia.
Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana yang sedang menjdai tren internasional dewasa ini adalah munculnya kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek.
Buku ini merupakan pengantar hukum yang mengakomodasi perkembangan hukum positif di Indonesia saat ini. Kebutuhan akan materi pengantar hukum Indonesia yang komprehensif merupakan suatu keharusan, sedangkan buku-buku Pengantar Hukum Indonesia yang ada hin
Buku ini merupakan wacana penting dalam literasi pertanahan Indonesia yang banyak menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Buku ini terdiri dari 4 bab, diantaranya bab I menjelaskan berbagai permasalahan seputar infrastruktur di Indonesia; bab II mengulas berbagai pendekatan dalam pengadaan tanah; bab III memaparkan praktik pengadaan tanah di Indonesia dan contoh praktis p…
Buku ini merupakan skripsi penulis (Hustiati) pada Universitas Sumatera Utara dengan judul “Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Land Reform di Indonesia” memuat perbandingan isu-isu dan politik dari landreform di Indonesia dan dengan Agrarian reform di Filipina.
DPR dan Presiden RI pada tanggal 22 November 2011 mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan sta…
Perkembangan dan pembaharuan hokum pidana saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap asas-asas hokum pidana baik hokum pidana materiil maupun hokum pidana formil. Perkembangan dan pembaharuan hokum pidana tersebut lahir sebagai akibat dari perkembangan masyarakat maupun teknologi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terhadap pembentukan perundang-undangan dan p…
Hukum koperasi jarang diulas tuntas dalam buku-buku teks sejenis di tanah air, padahal persoalan hukum ini sangat fundamental dalam rangka mengembangkan koperasi di masa mendatang. Buku ini ditulis berdasarkan banyak sumber dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu yang saling melengkapi dan menunjang. Sumber-sumber utama yang dipilih sebagai referensi untuk materi-materi dalam buku ini ada…
Pengkajian dalam buku ini diawali dengan pemahaman terhadap konsepsi negara,wilayah negara,yurisdiksi dan kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional, perjanjian internasional sebagai sumber dalam perjanjian perbatasan negara,maupun hukum nasional yang merupakan representasi hak suatu negara dalam melindungi integritas kedaulatan negara. Selanjutnya akan diuraikan pula pengertian per…