Ditapis dengan
Naskah Akademik: Kajian Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai…
Kajian ini disusun untuk menyahuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) pada 7 Kecamatan Wilayah Pantai Barat dan sudah mengalami beberapa kali perbaikan berdasarkan hasil seminar dan pembahasan di DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 400 hlm. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah Akademik: Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan
Laporan ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode kegiatan, serta hasil analisis kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selain itu, hasil studi juga dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Induk …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv, 106 hlm. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah Akademik: Laporan Kajian Pembentukan Kabupaten Banua Landjak
Kajian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Banua Landjak yang terletak di wilayah Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder serta observasi di beberapa kecamatan yang ada di wilayah utara Kabupaten Kapuas Hulu untuk melihat secara langsung kondisi fisik dan kesiapan masing-masing kecamatan tersebut sebagai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 145 hlm. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah Akademik: Kajian Awal Letak Ibukota Kabupaten Bungo
Kajian Awal Letak Ibukota Kabupaten Bungo dilakukan untuk melakukan penilaian atas kelayakan seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo menjadi letak ibukota Kabupaten Bungo yang baru menggantikan Kota Muara Bungo sebagai letak Ibukota Kabupaten Bungo yang lama.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 127 hlm. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah Akademik: Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Kajian Kegiatan Fasilita…
Secara garis besar laporan ini berisi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pekerjaan, tinjauan pustaka, metodologi kajian, gambaran umum wilayah studi, analisis kelayakan dan kesimpulan pada "Pekerjaan Perencanaan Kajian, Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah di Kabupaten Berau".
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 236 hlm. : ilus. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah Akademik: Mencari Sejahtera di Tengah Keberlimpahan: Laporan Kajian Ak…
"Mencari Sejahtera Ditengah Keberlimpahan" merupakan judul dari kajian yang awalnya bertajuk " Kajian Akademis Kelayakan Pembentukan Kabupaten Paser Selatan Provinsi Kalimantan Timur". Perubahan judul ini dilakukan menyusul ditemukannya dua persoalan sangat mendasar dalam isu Paser, yang tidak semata-mata berupa persoalan kelayakan pembentukan Paser Selatan sebagai daerah otonom baru, namun jug…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 216, xxii hlm. : ilus. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah Akademik: Dokumen Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pantai Timur
Risalah Rapat Paripurna VI DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah Akademik: Proposal Usulan Pembentukan Kabupaten Lembak Propinsi Bengkulu
Dalam proses pemekaran wilayah Eks kewedanaan Padang Ulak tanding menjadi Kabupaten Lembak perlu disusun proposal usulan pemekaran wilayah sebagai bahan kajian dan pertimbangan oleh pihak pemerintah yaitu Departemen Dalam Negeri, DPR RI, dan DPD RI.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii, 75 hlm. : il. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Kajian pemekaran Kabupaten Halmahera timur (pembentukan kabu…
Kajian ini dilaksanakan untuk melihat kelayakan teknis Calon Kabupaten Wasile menjadi satu daerah otonomi baru yang terlepas dari kabupaten Halmahera Timur (kabupaten induk) serta kemampuan Kabupaten Halmahera Timur untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonomi yang mandiri. Kajian ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam "peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang pemben…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 127 hlm. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 83, Tambahan Lembaran Negara no. 5414, merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Lembo, Kecamatan Mor…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 85, Tambahan Lembaran Negara no. 5416, merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 84, Tambahan Lembaran Negara no. 5415, merupakan undang-undang mengenai PembentukanPembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.23, Tambahan Lembaran Negara no. 5401, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Tirawuta,Loea,Ladongi,Poli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.22, Tambahan Lembaran Negara no. 5400, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim terdiri atas 5(lima) kecamatan, yaitu …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.21, Tambahan Lembaran Negara no. 5399, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kelpulauan Sula terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Taliabu Barat,Taliabu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.20, Tambahan Lembaran Negara no. 5398, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propvinsi Sulawesi Tengah. Pembentukan Kabupaten Banggai Laut yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Baggai Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Banggai,Banggai Utar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.19, Tambahan Lembaran Negara no. 5397, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju terdiri atas 5(lima) kecamatan,yaitu Tobadak,Pangale,Budong Budong,Top…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.18, Tambahan Lembaran Negara no. 5396, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Kabupaten Malaka yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu terdiri dari 12(dua belas) kecamatan, yaitu Malaka Tengah,Malaka Barat,Wewiku,Wel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.17, Tambahan Lembaran Negara no. 5395, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Long Apari, Long Pahangai, Long Bagu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 230, Tambahan Lembaran Negara no. 5363, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 kecamatan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah