Arbeidsrechtelijke Opstellen

"Dalam bukunya yang berjudul Arbeidsrechtelijke Opstellen, Mok menjelaskan tentang penyusunan undang-undang ketenagakerjaan di Belanda. Hukum perburuhan adalah salah satu bagian hukum termuda. Belum lama berselang kontrak kerja dianggap sebagai ikatan hukum murni antara pemberi kerja dan pekerja, sebagai pertukaran dua jasa, sebagai pembelian komoditas tenaga kerja dengan harga upah. Kemajuan p…

Onze Pensionen

Dalam buku ini berisi dokumen tentang peraturan pensiun pegawai sipil Belanda di Hindia Belanda. Dewan Delegasi Asosiasi yang telah terhubung dengan perjanjian kita memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan pensiun dan pensiun pejabat Hindia Belanda. Tindakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pemerintah. Langkah pertama untuk memulai tindakan tersebut yaitu deng…

Buitengewoon Arbeidsrecht: Tweede Druk

Buku ini mengupas tuntas Hukum Ketenagakerjaan Luar Biasa di Belanda. Buku ini memberikan komentar tentang Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, disingkat B.B.A. B.B.A merupakan Keputusan Hubungan Kerja Luar Biasa. Keputusan ini sangat penting untuk hukum ketenagakerjaan Belanda yang berlaku. Keputusan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebebasan yang ada di Belanda …

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Ketenagakerjaan

Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Ketenagakerjaan yang terdiri dari UU Nomor 18 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2013; UU Nomor 21 Tahun 2000; UU Nomor 1 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nom…

Peradilan hubungan industrial

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-255-1

Deskripsi Fisik

viii, 190 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.018 ASY p

Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Kesejahteraan

Masalah ketenagakerjaan terus menjadi topik aktual akhir-akhir ini, terlebih sejak runtuhnya Pemerintah Orde Baru dan berlakunya kebijakan Otonomi Daerah. Berbagai masalah ketenagakerjaan bermunculan dan tidak dapat semuanya diatasi, karena kewenangan masalah ketenagakerjaan kemudian dipegang oleh Pemrintah Daerah, dan tidak semua Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang tinggi terhadap masala…

Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi

Reformasi membawa dampak yang besar bagi bangsa Indonesia, terutama di bidang hukum, yakni tatanan hukum mengalami perubahan, termasuk juga di bidang ketenagakerjaan. Ada tiga undang-undang yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan Indonesi

Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja …

Buku ini berbicara perihal kepastian hukum hak pekerja outsourcing yang ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Materi-materi yang dibicarakan di buku ini mulai dari sejarah dan perkembangan konsep outsourcing serta penerapannya; kepastian hukum, hubungan kerja dan peraturan perundang-undangan; pengaturan outsourcing di dalam undang-undang ketenagakerjaan dan pe…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Analisis Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Dari Region…

Perkembangan ekonomi dunia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, diikuti dengan semakin kompleksnya persoalan dan tajamnya persaingan. Situasi demikian menghantarkan pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada sisi rentan terhadap tekanan globalisasi ekonomi karena kecepatan gerak modal yang tidak berimbang dengan keterbatasan sumber daya lainnya. Namun kesiapan dalam…

Dilematika hukum ketenagakerjaan tinjauan politik hukum

Hukum ketenagakerjaan menjadi harapan para pekerja/buruh dan pengusaha/majikan agar masing-masing kepentingannya dapat dijamin secara hukum. Hukum ketenagakerjaan di era globalisasi yang mengarah ke sistem kerja fleksibel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2005 dan juga dalam Inpres nomor 3 tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi. hal ini pemerintah dalam menet…

Peran DPR RI pada Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan …

Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana Pansus Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) bersama Pemerintah" melakukan kebijakannya dalam Proses Pembahasan RUU PPK yang kemudian menjadi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Proses ini sangat penting, karena Serikat Pekerja telah menolak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1997 yang di…

Hukum kerja : hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja

Buku ini terdiri dari tujuh bab diantaranya : mengulas hukum ketenagakerjaan dan hukum kerja; mengulas pihak-pihak yang terkait dalam hukum kerja; hubungan kerja; perlindungan kerja; masalah perselisihan hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja dan memuat ulasan antarkerja antarnegara.

Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 MAN p

53 Tanya jawab seputar tenaga kerja (untuk karyawan dan perusahaan)

Sampai saat ini, masalah tenaga kerja tercatat menempati peringkat pertama terbanyak dari sisi jumlah pertanyaan yang masuk ke rubrik Klinik situs hukumonline.com. Atas dasar itu, kami memilih menerbitkan kasus-kasus tenaga kerja dalam buku ini. Pertanyaan dan jawaban ynag kami sampaikan merepresentasikan berbagai hal dalam ketenagakerjaan, baik hubungan kerja, upah, pesangon, perjanjian kerj…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlak…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791, merupakan undang-undang yang disusun berdasarkan perkembangan keadaan politik, ekonomi, sosial dewasa ini melahirkan nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan perlu dikomodasikan melalui perubahan dan pe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 Oktober 1997 dalam Lembaran Negara Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702, undang-undang ini membahas tentang peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konve…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Agustus 1956 dalam Lembaran Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050. Undang-undang ini mengatur tentang Ratifikasi Konvensi Nomor 98 Organisasi Perburuhan Internasional Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. Semenjak tanggal 12 Juli 1950 Indonesia adalah anggota Or…