Buku ini merupakan peraturan menteri dalam hal penetapan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat. Standar Biaya Umum (SBU) merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas kementerian negara/lembaga/atau lintas wilayah. Kemudian Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan ole…
Buku ini merupakan pemikiran dari beberapa peneliti hukum dan ekonomi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI mengenai berbagai persoalan terkait keuangan negara, aset negara dan kekayan negara yang dipisahkan. Pemikiran tersebut dituangkan dalam tulisan yang berjudul: Konsepsi Hukum atas Uang yang Dimiliki oleh Badan Hukum, Problematika Hukum Penerapan Unsur K…
Buku Isi dan Kebijakan Strategis APBN menyajikan rangkaian pemikiran, analisis, dan kebijakan strategis Badan Anggaran DPR RI dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode 2019–2024. Buku ini merekam dinamika perekonomian nasional yang menghadapi berbagai tantangan luar biasa, mulai dari pandemi Covid-19, kebijakan fiskal darurat, hingga pemulihan ekonomi pasc…
Buku disusun untuk semua pihak yang ingin mempelajari dasar-dasar akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintahan daerah dan akuntansi badan layanan umum yang berada di lembaga atau departemen. Buku ini memberi ulasan dan contoh parsial serta contoh implementasi yang terpadu. Juga menyajikan akuntansi untuk badan layanan umum (BLU) yang diintegrasikan dengan akuntansi unit yang membawahinya.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 April 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286. Undang-undang ini mengatur tata kelola keuangan negara yang baik dan benar, kewenangan pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan pengelolaan APBN dan APBD, hubungan antara pemerintah pusat – bank sentral – pemerintah daerah – pemerintah asing …
Buku ini mengisahkan kembali secara strategis bagaimana PT. Telkom Indonesia melakukan transformasi tata kelola pelaporan keuangan nya
Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebagai dana perimbangan dengan ruang lingkup yang meliputi dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, saat ini memasuki konteks paradigma abru dalam bentuk perimbangan keuangan.
Buku ini bertujuan untuk mendiskusikan peran lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Secara lebih khusus terdapat lima topik yang didiskusikan dalam buku ini. Bab 2 mendiskusikan Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai Sumber Pembiayaan Dalam Negeri. Bab 3 mengkaji Problematika Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia Belajar dari Kasus di PT Sarana Bali Ventura. Bab 4 menguraikan Tantangan Per…
Gelombang digitalisasi bergelora di mana-mana. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak terjamah oleh digitalisasi. Hadirnya jaringan internet menjadikan semua negara di dunia ini sebagai satu kesatuan ekosistem komunikasi, yang mampu mempercepat komunikasi antar manusia, antarbangsa, tanpa halangan yang berarti. Kini adalah era digital. Agar tak tersesat dan bisa terus bersaing, para …