Buku ini berisi tentang tata cara penyusunan laporan penilaian barang milik negara (BMN) khusus untuk objek penilaian tanah atau bangunan. Buku ini dilengkapi dengan contoh format laporan penilaian BMN sehingga mempermudah penilaian dalam penyusunan laporan penilaian BMN
Buku ini membahas sejarah parlemen tentang tindakan untuk merevisi hubungan finansial antara negara dan daerah. Buku ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memuat gambaran singkat tentang sistem dalam konten undang-undang asli, Rancangan Undang-Undang (RUU) asli, dan penjelasan memorandum. Bagian kedua membahas gambaran singkat tentang sistem dalam konten undang-undang yang diubah, lapora…
Buku perbendaharaan negara Indonesia diterbitkan sebagai buku pedoman tentang perbendaharaan dalam bahasa Indonesia. Pedoman ini ditujukan bagi para pelajar, para pengajar, dan para pegawai di lingkungan pemerintahan. Buku ini berisikan asas-asas hukum tentang perbendaharaan negara, peraturan hukum tata negara, undang-undang yang mengatur keuangan negara, penyusunan anggaran negara, pengelolaan…
Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.
IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…
Permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan ang selalu beruang adalah transaksi antar Ekuitas (TAE) Dimana pemerintah tidak dapat memberikan penje…
Hubungan keuangan pusat-daerah merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah, yang sumber penerimaannya terbatas, hubungan ini terjadi sebagai akibat dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Buku yang berjudul “Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia” ini salah satunya ditunjukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia. Di samping itu, buku ini juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkembangan sektor perekonomian masa kini dan…
Badan Pemeriksa keuangan dalam sistem ketatanegaraan di dalam uraian lengkap tentang BPK, baik sejarah, dasar hukum, kedudukan dalam sistem ketatanegaraan serta bagaimana BPK melaksanakan tugas tugasnya
Buku ini berisi tentang Lembaga Negara BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan) baik sejarah, dasar hukum, maupun kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan serta bagaimana BPK melaksanakan tugas tugasnya.
Edisi kedua buku ini mengangkat tema tindak pidana korupsi dan menggunakannya untuk menjelaskan perhitungan kerugian keuangan negara yang beragam, dan bukan seragam (atau baku). Kasus-kasus para pihak di Pengadilan (seperti dijelaskan dalam dalil-dalil Prof. M. Trapman: Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Terdakwa) bahkan dokter rumah sakit (kasus obstruction of justice) dan beberapa akuntan BPK (da…
Keuangan negara merupakan elemen yang paling esensial dalam pelaksanaan bernegara. Salah satu persoalan pokok Negara Hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Salah satu kewenangan dimaksud adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan, aspek yang vital untuk pembangunan suatu bangsa. Kewenangan tersebut harus dilakukan pengawasan (control).
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Secara prinsip hukum keuangan negara dan keuangan negara memiliki aspek hukum yang terkait dengan membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara. Dalam buku ini dibahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengen…
Ruang lingkup keuangan negara di Indonesia sampai sekarang ini menciptakan paradoks rasionalitas dalam pengaturannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeriksaan, dan distribusi risiko yang secara nalar hukum menimbulkan contradictio in termins. Hasil penelitian menunjukkan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keua…
Transfer ke daerah bertujuan untuk membuka akses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Buku ini membahas berbagai hal tentang transfer ke daerah. Antara lain tentang gambaran global transfer ke daerah dan dana desa, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan satu bagian khusus membahas dana desa.
Memuat tulisan penelitian tentang ketimpangan ekonomi dan kebijakan pemerataan pembangunan di Banten (Nidya Waras Sayekti), Penguatan kapasitas keuangan negara melalui revisi UU Pengelolaan PNBP (Ariesy Tri Mauleny), Pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja (Rastri Paramita dan Ratna Christianingrum), Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada kabupaten/k…
Buku ini membahas sistem pengawasan keuangan negara dan problem-problemnya selama ini. Buku ini tidak hanya membahas keuangan negara secara teoritis tetapi juga merunut dari silang sengkarut pengawasan keuangan negara dan politik hukumnya dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi. Buku ini juga dilengkapi dengan tawaran-tawaran solutif bagi problem pengawasan keuangan negara …
Buku ini berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang disusun oleh BPK RI
Buku ini menyajikan penghitungan kerugian keuangan negara secara sistematis. Menggunakan pendekatan akuntansi forensik dan audit investigatif yang memanfaatkan konsep dan doktrin hukum, ekonomi dan akuntansi, penghitungan ini dimulai dengan memetakan sumber-sumber kerugian keuangan negara. Dikenalkan juga R.E.A.L. Tree, diagram yang merupakan peta kerugian keuangan negara dengan menggunakan uns…
Manajemen keuangan pemerintahan adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana maupun penggun aan dana untuk pembiayaan operasional maupun untuk kebutuhan investasi sedara efektif dan efisien. Buku ini menguraikan sistem dan proses pengeloaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN, diurai…