Buku laporan ini merupakan laporan tahunan kesembilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama lembaga ini berdiri. Di dalam Pasal 13 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai penge…
Reformasi konstitusi melahirkan lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. lembaga negara ini memiliki sembilan Hakim Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara konstitusi. Selain menuangkan pendapat hukum (legal opinion) di dalam putusan-putusannya, para Hakim Konstitusi kadang kala juga menulis artikel ilmiah. Buku ini merupakan kapita selek…
UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…
Buku ini berisi himpunan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hukum acara yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini disusun berdasarkan tema kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan syarat kerugian konstitusional. Selain Hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU MK dan PMK,…
2 eks
Buku ini mengupas tentang perkembangan Teori Konstitusi dan Perubahan Konstitusi dengan menyandingkan beberapa Teori Konstitusi dari berbagai negara. Pembahasan naskah ini diawali dengan catatan Sejarah Konsitusi pada Zaman Klasik yang termuat dalam peradaban Konsitusi di era Yunani dan Romawi Kuno. Selanjutnya dibahas mengenai Konstitusi pada abad pertengahan yang senyatanya bahwa pada abad pe…
Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan supremasi konstitusi tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melainkan bagaimana putus…
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
Buku ini berisi mengacu pada hukum acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK dan Peraturan MK (PMK), serta diperkaya dari perspektif teoritis, komparasi dan praktik, Didalamnya tidak hanya berisi uraian normatif yang didahului dengan penjelasan teoritis yang diikuti dengan pendalaman komparatif. Dalam penggambaran hukum acara juga diuraikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam praktik per…