Prisonisasi Anak Nakal : Fenomena dan Penanggulangannya

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian fundamental di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2011 dan 2012. Kegelisahan para pemerhati anak tentang kekhawatiran terjadinya prisonisasi (menjadikan anak-anak lebih nakal) dalam LAPAS anak dan antisipasinya terurai lengkap dalam buku ini. Fakta empiris tentang paradoks penanganan anak dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk probl…

Hukum dan peradilan

BAGIAN I. HUKUM DAN PERADILAN BAGIAN II. TJARANJA HAKIM MEMERIKSA PERKARA PERDATA BAGIAN III. MENGADILI PERKARA PIDANA BAGIAN IV. TJARANJA HAKIM MEMERIKSA PERKARA PIDANA BAGIAN V. HAK TERDAKWA UNTUK MEMBELA DIRI DALAM SIDANG BAGIAN VI. MASALAH PEMBELAAN DALAM PERKARA PERDATA BAGIAN VII. PUTUSAN-PUTUSAN PIDANA BAGIAN VIII. PIDANA BERSAJA ATAU DJANGGELAN BAGIAN IX. SAKSI DAN KESAKSIAN B…

Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan: Dalam Perkara Pidana dan Perka…

Buku ini berisi tentang tugas pengacara di muka pengadilan. Untuk tampil di muka persidangan pengadilan seorang advokat harus didasari dengan pemberian kuasa. Kedudukan advokat adalah sebagai penerima kuasa dari kliennya. Dalam buku ini juga dibahas tentang bagaimana membuat surat kuasa, karena seorang advokat harus dapat membedakan kliennya itu sebagai perorangan, dalam kapasitasnya sebagai pe…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

26/2000

Himpunan putusan-putusan pengadilan niaga dalam perkara : Industri Desain

jilid 1

Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana

Buku ini memaparkan kebijakan yudisial Hakim dalam penanggulangan kenakalan anak kedalam beberapa Bab, terdiri atas: Bab I: Pendahuluan, Bab II: Kerangka Teoretik, Bab III: Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana, Bab IV: Kebijakan Yudisial Hakim dalam Peradilan Pidana Anak, Bab V: Model Kebijakan Yudisial Hakim dalam Peradilan Pidana Anak, Bab VI: Penutup.

Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum: Penelitian Asas, …

Penelitian Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum disertai seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuesioner kepada responden hakim yang dilaksanakan di tiga kota, yaitu Palembang, Denpasar, dan Semarang dengan jumlah peserta 30 orang Hakim di wilayah Hukum Pengadilan setempat dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk buku laporan. Penelitian mengkaji asas, teo…

Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia

Buku ini memaparkan secara sistematis tentang lembaga peradilan sejak Rasulullah SAW sampai sejarah peradilan agama di Nusantara dari zaman kerajaan sampai saat ini. Setiap bab yang ada mewakili jejak demi jejak perjalanan peradilan agama di Bumi Nusantara mulai dari dominasi hukum Islam dalam peradilan kerajaan Islam Nusantara hingga peradilan agama setelah negara ini terbentuk. Mulai dari kew…

Kebijakan Kriminal

Kebijakan Hukum Pidana (criminal law policy), politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana lebih ditekankan kepa perubahan peraturan perundang-undangan (pidana) yang diselaraskan dengan kebutuhan pada satu saat dan tertentu. Sebagai sebuah kebijakan/policy, badan perundang-undangan dalam kenyataannya dihadapkan kepada berbagai pilihan untuk menetapkan ketentuan hukum pidana yang lebih bai…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-480-1

Deskripsi Fisik

x, 191 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 NAS h

Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi: Studi Kasus…

Buku Laporan Hasil penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kapuslitbang kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI, serta sebagai dokumentasi telah selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta) yang merupakan Penelitian Kepustakaan merupakan salah satu k…

Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar HUkum: Eksaminasi Putusan Praperadilan Penga…

Melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan status tersangka merupakan objek Praperadilan. Putusan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai langkah penguatan terhadap putusan hakim Sarpin Rizaldi, bahkan sejumlah pihak memuji-muji putusan Praperadilan tersebut.

Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia

Buku ini berisikan undang – undang tentang peradilan tata usaha negara.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Tinggi Peradilan Agama

Selama ini, banyak orang memahami bahwa tugas hakim tinggi hanyalah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding. Hal tersebut berakibat timbulnya kesan seolah-olah hakim tinggi tidak ada pekerjaan lainnya. Catatan singkat ini bertujuan untuk membantu para hakim tinggi dalam memahami tugas pokok dan fungsinya yang selama ini tidak pernah ada bimbingan ataupun diklat khusus hakim tinggi.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana (kepolisian,kejaksaan,pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) secara terpadu walaupun dalam kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana. Buku ini berisi pembahasan seputar sistem peradilan pidana ya…

Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Mediasi: Laporan Pene…

Berisi hasil kegiatan penelitian yang dikompilasi melalui bahan dan data penelitian, seleksi serta analisis terhadap berbagai data, bahan, referensi kepustakaan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta dilengkapi sejumlah wawancara dengan narasumber yang kompeten.

Analisis Kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwa…

Penelitian ini membahas mengenai kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat memiliki permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM di bagian analis. Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum mampu mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat secara efektif da…

Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata: Penelitian Asas, Norma, dan Prakte…

Penelitian Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata disertai seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuesioner kepada responden hakim yang dilaksanakan di tiga kota yaitu, Surabaya, Makassar dan Bandung dengan jumlah peserta 30 orang Hakim di wilayah Hukum Pengadilan setempat dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk buku laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh m…

Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan…

Penafsiran hakim merupakan istilah yang tidak lazim dalam kajian ilmu hukum. Meskipun dalam literatur jarang menjadi tema kajian ilmiah maupun kajian dalam diskusi, namun di lingkungan para hakim semua memahami bahwa penafsiran hakim adalah upaya untuk melakukan identifikasi masalah berdasarkan kajian teori dihubungkan dengan fakta hukum, selanjutnya hakim berpendapat tentang masalah yang dihad…

Fungsi Pengawasan Terhadap Aparatur Peradilan untuk Mewujudkan Badan Peradil…

Buku laporan penelitian ini ditulis oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan disertai dengan seminar terbatas, sosialisasi dan pembagian kuesioner kepada responden hakim yang dilaksanakandi tiga kota yaitu Yogyakarta, Gorontalo, dan Bandar Lampung dengan jumlah peserta 30 orang Hakim di wilayah Hukum Pengadilan setempat dan hasilnya telah disusun dan dibuat dalam bentuk buku l…