Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pan…

Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…

Sistem Peradilan Pidana Indonesia : dalam perspektif pembaruan, teori, dan pr…

Dalam pengkajian terkinin mengenai sistem peradilan khususnya sistem peradilan pidana, hal tersebut mengalami perkembangan pesat yang juga mengembangkan arah pembaruan hukum di bidang peradilan pidana, hal tersebut mengalami perkembangan pesat yang juga mengembangkan arah pembaruan hukum di bidang peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejaka danya pihak yang merasa dirugikan atau sejak …

Transformasi Digital Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia

Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Buku ini menguraikan tentang transformasi sistem pengawasan badan peradilan Indonesia di era digital, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Badan…

Menyingkap mafia peradilan

Buku ini menelisik dengan tajam dan akurat ikhwal pola dan praktik kejahatan diwilayah pengadilan. buku ini yang mengungkap seluk beluk mafia peradilan, yang melibatkan banyak pelaku dan sekaligus akan menimpa setiap orang yang takberhati-hati hendak mencari keadilan di lembaga peradilan.

Peradilan Hubungan Industrial

Peradilan hubungan industrial ini dihadirkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian perselisihan industrial. Di dalam buku ini diuraikan secara jelas mengenai konflik atau perselisihan yang sering kali terjadi dalam hubungan industrial serta penyelesaiannya, diantaranya dengan cara negoisasi (bipartite), mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kinderrechtspraak en Kinderbescherming

"Melalui buku ini penulis ingin menyampaikan perihal keadilan anak dan perlindungan anak di Belanda. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi jelas bahwa dalam arti tertentu sulit untuk merekrut hakim anak yang sesuai dalam jumlah yang memadai dari pengadilan di Belanda. Tidak diragukan lagi ada minat yang tidak mencukupi pada pekerjaan ini, yang membuat tuntutan khusus pada dia yang aka…

Peradilan di Indonesia : dari abad ke abad

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

187 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.9 TRE

Menyingkap Mafia Peradilan

Buku ini membahas tentang seluk beluk mafia peradilan, menelisik dengan tajam dan akurat ikhwal pola dan praktik kejahatan di wilayah pengadilan. Mafia peradilan melibatkan banyak pelaku dan sekaligus akan menimpa setiap orang yang tak berhati-hati hendak mencari keadilan di lembaga peradilan. Praktik mafia peradilan bisa terjadi di lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, pengadilan, KPK, depart…

Teori & praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca-amandemen

Bahasan dalam buku ini mengenai sejarah,tujuan,dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara;perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara;perihal surat kuasa;perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara;perihal sengketa peradilan tata usaha negara;perihal jenis acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara; perihal acara pemeriksaan biasa;perihal acara …

Sejarah Peradilan Islam

Kajian tentang sejarah peradilan Islam ini menyangkut berbagai aspek, tidak saja aspek regulasi dan atau materi hukum yang dikembangkan di lembaga peradilan,tetapi juga berkenaan dengan aspek-aspek integritas para hakim yang bertugas sebagai hakim di lemabaga tersebut. Kekuasaan hakim dan lembaga kehakiman menjadi kajian ilmiah terus-menerus oleh para akademisi dan para praktisi hukum, menginga…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-310-1

Deskripsi Fisik

viii, 202 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pi…

Buku ini disusun dengan menggunakan metode perbandingan antara sistem peradilan pidana di Indonesia dengan sistem peradilan pidana di Belanda, Inggris, dan Amerika. Belanda merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia dan Belanda lah yang membawa sistem peradilan pidana tersebut ke Indonesia. Sedangkan Inggris dan Amerika merupakan dua negara yang sama-sama menganu…

Delik-delik terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

157hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Teori & Praktek peradilan tata usaha negara

Buku ini berisi antara lain dasar-dasar peradilan tata usaha negara, subyek dan obyek sengketa TUN, kompetensi PTUN, alur penyelesaian sengketa TUN, gugatan, penundaan pelaksanaan keputusan TUN, rapat permusyawaratan, pemeriksaaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara cepat dan acara singkat, putusan upaya hukum dan eksekusi.

Sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia sejak 1942 dan apakah k…

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing menjelaskan secara lengkap tentang sistem peradilan di Indonesia berdasarkan perubahan sistem politik yang terjadi. Mulai dari sistem peradilan yang digunakan,perbandingan dengan sistem peradilan yang lain, hingga analisis terhadap sistem tersebut.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Badan Peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 606 hlm.; 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Sistem peradilan pidana: tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana

Sistem peradilan pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan persidangan pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang mengacu kepada KUHAP, guna mencari dan menemukan kebenaran materiil sehingga dapat mewujudkan supremasi hukum yang memenuhi…

Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Sebuah analisis yang mendalam tentang usul,kewenangan dan kinerja pengadilan tata usaha negara, baik dari sudut pandang hukum maupun ilmu sosial. Sasaran utama analisis ini adalah untuk menilai apakah pengadilan tata usaha negara telah menawarkan perlindungan hukum yang mangkus bagi warga negara dari sudut pandang supremasi hukum, apa kekuasaan pengadilan itu dan bagaimana kekuasaan itu dipergu…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 153, Tambahan Lembaran Negara no. 53132 merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96055-9-8

Deskripsi Fisik

x, 205 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SOE h