Pembaruan hukum perdata secara nasional telah dilakukan secara parsial. Agar masyarakat tidak melupakan bahwa pembaruan parsial itu berada dalam satu siatem yang memiliki dasar berupa asas-asas hukum terpadu, maka buku ini disusun khususnya mengenai ajaran umum merupakan dasar-dasar hukum perjanjian.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2016 dalam Lembaran Negara No.11 Tambahan Lembaran Negara No. 5837, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Pbningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait. Beberapa…
Buku ini mengkaji tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika. Ditulis oleh tiga peneliti bidang hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Meski tema utamanya tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika, namun titik tekan kajian masing-masing penulis berbeda-beda. Tulisan pertama, mengkaji upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui kerja sama…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5672, merupakan undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama di Bi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 5673, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terh…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 5675, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indon…
Perjanjian mengenai hak asasi manusia yang disusun oleh OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ) adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Format penulisan dalam buku ini dibuat semudah mungkin untuk lebih mu…
Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1959 rapat ke-16 s/d 33 membahas tentang jawaban pemerintah atas pemandangan umum para anggota DPR babak I mengenai RUU tentang perjanjian bagi hasil. Dan RUU tentang penetapan UU darurat no.1 tahun 1958 tentang perubahan uu no.6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pengadilan ketentaraan sebagai uu.
Buku ini berisi tentang perjanjian-perjanjian di tingkat negara-negara ASEAN pada tahun 1996-1997
Perjanjian ASEAN tentang manajemen bencana dan tanggap darurat
Piagam ASEAN dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa negara ASEAN
Buku ini berisi tentang perjanjian-perjanjian di tingkat negara ASEAN pada tahun 2009.
Document ASEAN in 2003
Document ASEAN's activity in 2005
The ASEAN Document Series of 1998 - 1999 is the latest series of compilation of ASEAN documents mainly declarations, protocol agreements, joint press statements and treaties
This legal text first published by the GATT Secretariat in 1994 and already reprinted by the WTO many times since 1995, The Legal Text of the WTO are here reprinted again. This volume contains the texts of each of the agreements reached at the conclusion of the Uruguay Round in December 1993. It also contains the related decisions taken at the same time and those taken later at the Ministerial …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Nopember 1963 dalam Lembaran Negara No. 110 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2599 merupakan undang-undang tentang Pengesahaan “Perjanjian Karya” antara P.N. Pertamina dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company, bahwa berlandaskan Manifesto Politik demi kenaikan produksi, perkembangan pengusahaan per…