Buku ini membahas mengenai hukum dalam relasinya dengan pers yang merdeka, serta isinya yang substansial, kehadiran ini memperkaya pengetahuan dan wawasan kita tentang bagaimana seharusnya kelangsungan hubungan antara pers, hukum dan demokrasi yang tepat. Kombinasi antara pengalaman Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Pers serta guru besar hukum administrasi negara, tidak …
Surat kabar pertja selatan adalah salah satu tipikal pers yang kritis terhadap penindasan kolonial pada zamannya, dan konsisten menyuarakan rasa dan sikap nasionalisme kebangsaan. Dalam buku ini penusi ini menunjukka kegigihan dan jatuh bangun pertja selatan berikut para awak redaktur dan jurnalisme tersebut.
Perkembangan dunia pers dan politik di Indonesia, akhir-akhir ini memperlihatkan keenderungan yang sangat radikal. Iklim reformasi yang berhembus sejak pertengahan tahun 1998, sampai saat ini telah menumbuhsuburkan eksistensi pers sebagai alat kontrol bagi penguasa. Namun pers sekarang ini tidak hanya menyentuh ranah publik saja, tetapi telah masuk pada ranah individu yang mana publik figur sep…
The 13 Significant case studies presented here examine on conflicts across the diverse media ecologies of Asia. Significant themes covered, Including aspects such as resource limitations, different standards of profesionalism, govermnet intervention and the degree of importance given to the concepts of independent media.
politics and the press in indonesia explores the evolving political culture in indonesia, by discussing in the country
Perkembangan pers banyak berkaitan dengan politik, terutama tentang hubungan pers dengan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah selalu mengatur hubungannya dengan pers melalui peraturan perundang-undangan. Pers dapat berperan medorong perubahan politik, tetapi sebaiknya perubahan politik juga sangat memengaruhi perkembangan pers. Hubungan yang saling memengaruhi antara pers dan politik itu dipap…
Buku ini membahas tentang profil dewan pers mulai dari sejarah, visi misi, keanggotaan samapi dengan peraturan perundang-undang dewan pers.
Buku ini memeparka hasil penelitian terhadap tingkat kesejahteraan waktawan Indonesia. Hasilnya, tingkat standar kesejahteraan wartawan Indonesia tidak membaik seiring dengan laju kemerdekaan pers.
Menurut Mirjam Maters, dalam hal kebijakan pers penguasa colonial lebih cenderung pada konteks Asia daripada konteks Barat seperti di negeri Belanda sendiri. Untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas, penulis membandingkan situasi di Hindia Belanda dengan keadaan di Jepang, serta di sebuah negeri jajahan lain (India Inggris), dan di negeri Belanda sendiri.
Buku ini dapat dijadikan referensi bagi setiap insan pers yang sedang menjalankan profesi jurnalistik, agar dapat terhindar dari pelanggaran kode etik jurnalistik serta terhindar dari jeratan hukum pidana. Banyak pemberitaan yang dilakukan jurnalis dianggap merugikan orang lain serta melanggar ketentuan pidana dan dapat dijerat dengan hukum pidana. Dalam buku ini juga diuraikan delik pidana pas…
Bagir Manan tidak hentinya mengingatkan pengertian negara hukum tidak sekedar hukum, tetapi negara hukum yang demokratis. Hukum yang dimaksud baik dalam arti substantif maupun prosedural. Walaupun ada hukum substantif yang menjamin kebebasan pers, tanpa diikuti dengan prosedur yang berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dapat terjadi kesewenang-wenangan. Pers bukan pranata yang kebal terhadap…
Konflik memang bisa saja terjadi dan tidak bisa dihindari. Ketika terjadi persengketaan akibat pemberitaan pers, bijak jika hal itu diselesaikan berdasarkan pola kekeluargaan,persaudaraan dan berangkat dari prinsip saling menagalah. Sajian buku ini sejatinya merupakan refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi meng…