politics and the press in indonesia explores the evolving political culture in indonesia, by discussing in the country
Perkembangan pers banyak berkaitan dengan politik, terutama tentang hubungan pers dengan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah selalu mengatur hubungannya dengan pers melalui peraturan perundang-undangan. Pers dapat berperan medorong perubahan politik, tetapi sebaiknya perubahan politik juga sangat memengaruhi perkembangan pers. Hubungan yang saling memengaruhi antara pers dan politik itu dipap…
Buku ini membahas tentang profil dewan pers mulai dari sejarah, visi misi, keanggotaan samapi dengan peraturan perundang-undang dewan pers.
Buku ini memeparka hasil penelitian terhadap tingkat kesejahteraan waktawan Indonesia. Hasilnya, tingkat standar kesejahteraan wartawan Indonesia tidak membaik seiring dengan laju kemerdekaan pers.
Menurut Mirjam Maters, dalam hal kebijakan pers penguasa colonial lebih cenderung pada konteks Asia daripada konteks Barat seperti di negeri Belanda sendiri. Untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas, penulis membandingkan situasi di Hindia Belanda dengan keadaan di Jepang, serta di sebuah negeri jajahan lain (India Inggris), dan di negeri Belanda sendiri.
Buku ini dapat dijadikan referensi bagi setiap insan pers yang sedang menjalankan profesi jurnalistik, agar dapat terhindar dari pelanggaran kode etik jurnalistik serta terhindar dari jeratan hukum pidana. Banyak pemberitaan yang dilakukan jurnalis dianggap merugikan orang lain serta melanggar ketentuan pidana dan dapat dijerat dengan hukum pidana. Dalam buku ini juga diuraikan delik pidana pas…
Buku ini merupakan kumpulan artikel Hendardi yang tersebar di berbagai media. Semua dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang digelutinya sejak mahasiswa hingga kemudian aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), lalu mendirikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) serta Setara Institute. Tema yang penting disorot adalah hak ber…
Bagir Manan tidak hentinya mengingatkan pengertian negara hukum tidak sekedar hukum, tetapi negara hukum yang demokratis. Hukum yang dimaksud baik dalam arti substantif maupun prosedural. Walaupun ada hukum substantif yang menjamin kebebasan pers, tanpa diikuti dengan prosedur yang berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dapat terjadi kesewenang-wenangan. Pers bukan pranata yang kebal terhadap…
Konflik memang bisa saja terjadi dan tidak bisa dihindari. Ketika terjadi persengketaan akibat pemberitaan pers, bijak jika hal itu diselesaikan berdasarkan pola kekeluargaan,persaudaraan dan berangkat dari prinsip saling menagalah. Sajian buku ini sejatinya merupakan refleksi keterpaksaan. Ketika seorang putra Bali, Made Mangku Pastika, merasakan keterpaksaan. Tatkala sudah tak tahan lagi meng…
Buku ini terdiri dari tiga bagian yaitu: (1) Komisi Kebutuhan Teknis, (2) Laporan Sekretariat, dan (3) Kegiatan Sekretariat. Ini adalah kutipan dari bab pertama. Laporan ini merupakan kelanjutan dari 'Laporan Komisi Kebutuhan Teknis Pers, Radio, dan Film' 1947. Pada Desember 1946, Konferensi Umum Pertama Unesco memutuskan bahwa survei harus dilakukan karena masalah urgensi yang diderita oleh ne…
Buku ini merupakan hasil dari observasi penulis yang sudah lama berkecimpung dalam dunia jurnaslistik. Buku ini memberikan pemahaman mengenai semua istilah yang ada dalam dunia jurnalistik dan reportase. Buku ini juga mengandung pemahaman dasar mengenai aturan-aturan dasar dalam kegiatan jurnalistik.
This book surveys the implications of freedom of the press for a constitutionally rooted public right of access to electronic and print media. Part one provides general perspectives on access to the media, including discussions of access in relation to the Supreme Court, to First Amendment history and theory, to current perceptions of the press, and to a possible remedy for concentration of the…
Paparan buku ini merupakan hasil kontemplasi dari dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah atas sengketa Pers antara Made Mangku Pastika (MMP), Gubernur Provinsi Bali, dengan Bali Post (BP). Sengketa itu terbawa ke ranah hukum dan berbingkai perkara perdata dalam upaya memperoleh dan menemukan keadilan. Berperkara, bersengketa atau berkasus, pada dasarnya adalah mengelola konflik, akibat perge…