Ditapis dengan
Laporan akhir hasil penelitian pengkajian teknis pembentukan provinsi Papua B…
Keinginan masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten di Provinsi Papua Barat untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya untuk terlepas dari Provinsi Papua Barat yang diwujudkan dengan melakukan kebijakan yang mengarah kepada pembentukan daerah otonom baru.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik pemekaran provinsi Papua Tengah
Pemekaran di Papua dipercaya sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Buruknya akses sebagai akibat tertinggalnya pembangunan infrastruktur telah menempatkan masyarakat Papua sebagai segmen masyarakat yabg kurang beruntung di tengah melimpahnya semberdaya alam setempat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Proposal kelayakan Kabupaten Panipi Provinsi Gorontalo
Dalam bentukan Kabupaten Panipi di Propinsi Gorontalo perlu disusun proposal kelayakan pembentukan kabupaten Panipi sebagai bahan kajian dan pertimbangan, terutama aspek historis.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 58 hal. : il. ; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah akademik: Dokumen usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan
Kajian ini berisikan dokumen-dokumen usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan antara lain adalah keputusan Dewan Perwakila Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan keputusan Bupati Kepulauan Talaud dan Keputusan Badan permusyawaratan Desa.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Naskah Akademik: Revisi Kajian Kuantitatif Kelayakan Pembentukan Kabupaten Lo…
Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi, 158 hlm. : ilus. ; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Indonesia My Homeland: 33 Provinces United Indonesia Cabinet Government
This book entitled Indonesia My Home, is hoped to fulfill the needs and wants of people to know what developments and progress had been achieved. It will open the vast realm of studies in the field of government and development, to assemble a force capable of achieving welfare, security and sovereignty for the people in the future. This book objectively potrays contemporary developments in our …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 448 hlm. : il. ; 31 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 959.8 IND
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.23, Tambahan Lembaran Negara no. 5401, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Tirawuta,Loea,Ladongi,Poli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.21, Tambahan Lembaran Negara no. 5399, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kelpulauan Sula terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Taliabu Barat,Taliabu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.19, Tambahan Lembaran Negara no. 5397, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju terdiri atas 5(lima) kecamatan,yaitu Tobadak,Pangale,Budong Budong,Top…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.18, Tambahan Lembaran Negara no. 5396, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Kabupaten Malaka yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu terdiri dari 12(dua belas) kecamatan, yaitu Malaka Tengah,Malaka Barat,Wewiku,Wel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.17, Tambahan Lembaran Negara no. 5395, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Long Apari, Long Pahangai, Long Bagu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 232, Tambahan Lembaran Negara no. 5365, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokawari Selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan pertanian, selain itu juga memiliki potensi laut yang dapat diandalkan. Dengan luas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabuaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. yang mencakup s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup selu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan …
Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2003 tentang Pembentukan Ka…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran negara Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk, Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan parle…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan K…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk, yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan parlemen dan pemerintah daerah, formasi kepegawaian, bar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Ka…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339. Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup seluruh kewe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Kon…
Undang-undang ini mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan daerah dari Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk; Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah, formasi kepegawaian, barang dan kekayaan daerah, aturan pengalihan kekuasaan, dan dana pemerinta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah