Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. Lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 29 Desember 1956. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master of Laws (LL.M) dalam International Legal Studies dari Washington College of Law, The American University, Washington D.C., Amerika Serikat, dan doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2002 ia diangkat seba…

Teori dan praktik proses pemeriksaan terdakwa tindak pidana korupsi: di penga…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-218-563-0

Deskripsi Fisik

xviii, 282 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 KAS t

Culture of Abuse of Power In Indonesia From The Perspective Of Criminology An…

This book is written by an academic who concerns about the abuse of power by public officials in exercising their power and authority. This book is a compilation or anthology of articles of abuse of power in Indonesia that have been published in international journals indexed by Scopus, Copernicus, and direct open access. Despite its weaknesses and strengths, the substance of this book has gain…

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Buku ini membahas terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendekatan hukum pidana adat yang akan dipertegas dengan salah satu Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum pidana ad…

Kiat-kiat terhindar dari korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah

Banyak pejabat yang tersandung kasusu tindak pidana korupsi hanya karena samg pejabat ini tidak memahami atau enggan untuk mengetahui lebih dalam seluk-beluk sistem kebijakan publik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan. Padahal ketidaktahuan dan keengganan untuk mengetahui sistem aturan perundang-undangan ini menjadi pintu bagi terjeratnya mereka dalam kasus korupsi. Buku ini ditulis oleh pr…

Tata cara penanganan aset hasil tindak pidana : berdasarkan perma no. 1 tahun…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-90916-4-4

Deskripsi Fisik

15x22,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SYA t

Mahar Politik: Sebagai tindak pidana pemlihan

Buku ini mencoba mengantarkan pembaca untuk tiba pada suatu kejelasan mengenai dasar diperlukannya suatu "larangan" yang dapat menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku "mahar politik" demi mencapai prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lebih lanjut, penulis juga menguraikan tentang ketepatan pengaturan sanksi pidana terhadap partai politik dan calon Gubernur, Bupat…

Korupsi: Melacak arti, menyimak implikasi

Apa itu korupsi? Buku ini adalah upaya melibati pertanyaan itu. Dengan melacak jauh ke masa silam, suatu horizon terbentang untuk memahami lintasan perkembangan arti korupsi hingga hari ini. Pengertian korupsi terjahit integral dengan cita-cita tatanan dan tata-kelola yang baik, tidak lekang oleh waktu, dan bukan monopoli tradisi kebudayaan atau peradaban tertentu. Korupsi berkembang menjadi ko…

Permasalahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perbatasan

Permasalahan hukum di wilayah perbatasan dari perspektif hukum internasional daam pengelolaannya selama ini belum efetif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkit penyelesaian masalah batas wilay…

Tindak pidana terhadap kehormatan

Buku ini secara komprehensif mengkaji seluk beluk kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan dalam KUHP disertai dengan yurisprudensi, yang meliputi istilah dalam tindak pidana terhadap kehormatan, bentuk-bentuk tindak pidana kehormatan seperti penistaan, fitnah, dan penghinaan; tindak pidana terhadap kehormatan khusus seperti penghinaan terhadap presiden dan wakilnya, kepala neg…

Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi

Buku ini berisi tentang pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi karena selama ini dalam penanganan tindak pidana korupsi masih dalam aspek hukum pidana, dan kurang memperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi. Hukum Administrasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukanterwujudkan pemerintahan yang baik dan bersih be…

Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi

Buku ini membahas dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Yaitu Plea bargaining dan deferred prosecution agreement. Sebagian negara penganut sistem hukum civil law seperti Jerman, Italia dan Belanda sudah mengadaptasi plea barga…

Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik: atas harta kekayaan dalam perk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 287 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 ZEN p

Membedah Kejahatan Aktor Negara

Praktik korupsi sudah demikian massif, jauh lebih parah ketimbang yang terjadi di era Orde Baru. Pelakunya pun, sebagian besar adalah generasi era reformasi atau yang beruntung memperoleh jabatan dan kekuasaan di era reformasi ini, termasuk yang ikut berjuang menjatuhkan Soeharto dari jabatan Presiden RI yang kedua; sungguh sangat ironis. Parahnya lagi, para koruptor itu ternyata sebagian terus…

Tindak Pidana Korupsi : pemberantasan dan pencegahan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8061-35-7

Deskripsi Fisik

xii, 204 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 MAR t

Konsep kerugian keuangan negara

Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Dalam praktik peradilan, kerugian keuangan negara dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanp…

Audit forensik lawan korupsi

Hubungan antara pemberi amanah dengan yang menjalankan amanah merupakan suatu kontrak, baik secara eksplisit maupun implisit. Implementasi kontrak tersebut tidaklah selalu berjalan dengan baik mengingat masing-masing pihak memiliki kepentingan masing-masing. Buku ini menguraikan hal-hal terkait dengan audit forensik disertai contoh konkret audit atas kasus korupsi.

Argumen pembalikan beban pembuktian: sebagai metode prioritas dalam pemberant…

Pembahasan substansial buku argumen pembalikan beban pembuktian, sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini memberikan solusi terhadap upaya dengan menempatkan hukum pidana sebagai primum remedium bagi pengembalian kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang & jasa

Buku ini mengurai persoalan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang jasa berdarkan tinjauan praktis dan teoritis. dan membahas sejarah peraturan pengadaan barang jasa, metode, serta tahapan pengadaan barang jasa, di samping itu juga menelaah aspek norma dan etika serta prinsip prinsip hukumya untuk menghindari potensi terjadinya tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia

Buku ini memberikan deskripsi selengkap mungkin tentang tindak pidana korupsi sehingga diharapkan relatif dapat ditelaah dan dibaca oleh pelbagai kalangan mulai masyarakat umum sampai dengan para mahasiswa, teoritis maupun praktisi. Secara normatif, tindak pidana korupsi sebagai tindana yang luar biasa penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa pula. Dalam bab V, me…