Money laundering: Hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetap…

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan hal baru, yang baru dikenal secara luas pada tahun 2002 sejak diundangkannya UU nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian direvisi menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003. Pencucian uang dikenal dengan istilah money laundering. Untuk menentukan seseorang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, harus ad…

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97775-1-8

Deskripsi Fisik

vi, 188 hal. : il ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 SUW p

Praktik Pencucian Uang: Dalam Teori dan Fakta

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3373-21-0

Deskripsi Fisik

x, 303 hlm.; Il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026.8 IRM p

Apa yang dilakukan pemerintah terhadap uang kita? sebuah pengantar komprehens…

Buku ini memperkenalkan Mazhab Austria: landasan dan latar belakang historisnya, ciri utama, metodologi, tokoh-tokoh utama, dan sejumlah perspektif dan puncak-puncak terbaik pencapaiannya. Buku ini membahas tentang uang dalam masyarakat bebas; campur tangan pemerintah terhadap uang; keruntuhan moneter di Barat.

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegaha…

Buku Memorie van Toelichting (MvT) ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 …

Rupiah Kuat, Bangsa Bermartabat

Penulis menghipotesa, masih ada masalah di luar hitung-hitungan economical yang menggelayuti ekonomi bangsa ini. Satu di antaranya, dan menurut pengusaha muda ini paling pokok, adalah memaknai arti penting rupiah. Kebanyakan masyarakat kita memaknai rupiah sebagai alat transaksi sesuai nilai intrinsik atau nominalnya saja. “Kita lupa, sesungguhnya pada rupiah terkandung nilai-nilai kejuangan …

Buku panduan aksi GOPAC anti-pencucian uang untuk anggota parlemen

Buku panduan ini untuk membekali anggota parlemen dengan informasi dan sarana yang akan membantu untuk berperan aktif di wilayah kerja masing-masing dalam memerangi pencucian uang dan khususnya pencucian uang hasil korupsi. Membahas secara singkat tentang alat dan teknik anti pencucian uang,serta menyoroti skala dan lingkup pencucian uang global; menguraikan komponen utama dari undang-undang an…

Draining Development: Controlling Flows of Illicit Funds from Developing Coun…

Draining Development provides the first collection of analytic contributions on illicit flows. It assesses what is known about the composition of these flows, the processes that generate them, the role of tax havens in facilitating them, and the effectiveness of programs aimed at either preventing the flows or locating and recouping them once they have left. Drawing on the expertise of prominen…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 77. Tambahan Lembaran Negara nomor 482. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian berlakunya "indische muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat nomor 20 tahun 1951) sebagai Undang-Undang, bahwa Indone…

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 1953 tentang Penetapan "Undan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Desember 1953 dalam Lembaran Negara nomor 76. Tambahan Lembaran Negara nomor 481. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak Lama" (Undang-undang Darurat nomor 13 tahun 1952) sebagai Undang-undang. Oleh karena di beberapa daerah…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1953 tentang Penilaian Persedi…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 April 1953 dalam Lembaran Negara nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 396. Undang-undang ini mengatur tentang Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada de Javasche Bank. Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang ini, maka persediaan uang emas dan bahan uang emas milik D.Javasche Ba…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 1961 dalam Lembaran Negara No. 214 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2273 merupakan undang-undang tentang pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila karena peraturan-peraturan lama tidak ses…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 71 tahun 1958 tentang Penetapan "Undan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 September 1958 dalam Lembaran Negara nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 1658. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang tahun 1953" (Lembaran Negara tahun 1958 No. 46) sebagai Undang-Undang. Uang logam aluminium yang beredar saat ini adala…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1954 tentang Penetapan Unda…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 September 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 659. Undang-undang ini menetapkan tentang Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 tentang pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar negeri…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 17 April 2002 dalam Lembaran Negara Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas perbuatan pencucian uang agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keam…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1956 tentang Penetapan “Und…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 September 1956 dalam Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1140. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pem…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konven…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 Juli 1981 dalam Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3199, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menanggulangi dan memberantas uang palsu. Liga Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya di Jenewa pada tanggal 20 April 1929, telah menerima baik dan mengesahkan International Convention for the Suppression of Counterfeiting …