Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pe…

Berisi tentang: penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; disiplin pegawai negeri sipil; kenaikan pangkat pns; larangan pns menjadi anggota partai politik; formasi pns; pengadaan pns; wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pns; batas usia pensiun pns

Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi administrasi publik

Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-94-6

Deskripsi Fisik

195 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 PEM

5 Undang-Undang Tahun 2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

288 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 340 LIM

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan dan Petunjuk PPAT di Indones…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan ini membahas antara lain Undang-undang pertanahan, Perpu Pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agraria/KBPN, Keputusan Menteri Agraria/KBPN, Surat edaran Menteri Agraria/KBPN.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan dan Petunjuk PPAT di Indones…

Buku ini memuat: Undang-undang pertanahan, Perpu pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keppres Pertanahan, Peraturan Menteri agraria/KBPN, Keputusan Menteri agraria/KBPN, Surat edaran Menteri agraria/KBPN, Intruksi Menteri agraria/KBPN

Peraturan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

276 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 PER

Pilihan Peraturan di Bidang Pertanahan

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

448 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.04 PIL

Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah 2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

192 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 2 SUP

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Be…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

197 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 PET

Peraturan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2001

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

225 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 PER

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelola

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

404 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 TAT

Perlindungan anak & Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028228371

Deskripsi Fisik

428 hal. ; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.013 5 UND

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana…

Buku ini dilengkapi dengan Undang-undang RI nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;PP Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan,pendampingan,dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi;PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;PP Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan…

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memilliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegaha…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-9285-00-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.026.8 PUS m

Undang-undang Terorisme dan perubahannya (UU RI No. 5 Tahun 2018)

Dilengkapi dengan UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme menjadi undang-undang;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas U…

undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 2003 dalam Lembaran Negara nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4324. Setiap usaha melegalkan uang yang diperoleh dari usaha atau kegiatan yang illegal seperti korupsi, terorisme, penyuapan, penyelundupan termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bertugas untuk…

Pedoman umum pakta integritas dan zona integritas di lingkungan kementerian/l…

Buku ini berisi pedoman umum yang dapat dijadikan acuan/landasan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai perwujudan dari upaya bersama pada bidang pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya (TR).