Peraturan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

276 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 PER

Pilihan Peraturan di Bidang Pertanahan

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

448 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.04 PIL

Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah 2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

192 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 2 SUP

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Be…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

197 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 PET

Peraturan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2001

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

225 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 PER

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelola

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

404 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.043 TAT

Perlindungan anak & Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028228371

Deskripsi Fisik

428 hal. ; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.013 5 UND

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana…

Buku ini dilengkapi dengan Undang-undang RI nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;PP Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan,pendampingan,dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi;PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;PP Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan…

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memilliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegaha…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-9285-00-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.026.8 PUS m

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Undang-undang Terorisme dan perubahannya (UU RI No. 5 Tahun 2018)

Dilengkapi dengan UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme menjadi undang-undang;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas U…

undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 2003 dalam Lembaran Negara nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4324. Setiap usaha melegalkan uang yang diperoleh dari usaha atau kegiatan yang illegal seperti korupsi, terorisme, penyuapan, penyelundupan termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bertugas untuk…

Pedoman umum pakta integritas dan zona integritas di lingkungan kementerian/l…

Buku ini berisi pedoman umum yang dapat dijadikan acuan/landasan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai perwujudan dari upaya bersama pada bidang pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya (TR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…

Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, Pengelolaan Limbah…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-9250-12-9

Deskripsi Fisik

xxii, 563 hlm. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.046 HIM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

152 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.01 UND

Peraturan Pemerintah RI dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Ketenagake…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 550 p. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.01 PER

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara nomor 116, Tambahan Lembaran Negara nomor 4431.Undang-undang ini mengatur asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusian, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien; pembentukan konsil kedokter…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 September 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893, merupakan perubahan UU Pajak Penghasilan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap me…