Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Buku ini berisi kumpulan peraturan-peraturan mengenai hak asasi manusia
Buku ini berisi kumpulan opini tentang isu-isu hak asasi manusia dan reformasi sektor keamanan pada masa reformasi bukan hanya merefleksikan dinamika persoalan, tetapi juga sekaligus mengingatkan bahwa proses reformasi sejak 1998 belumlah selesai.
Lima tahun terakhir ini konflik di Papua tak kunjung memperlihatkan akan reda. Kekerasan demi kekerasan dan pelanggaran hak terjadi. Aksi demonstrasi damai menyuarakan aspirasi politik berujung pada penangkapan, penyiksaan, penanganan, dan bahkan pada tindakan penghilangan nyawa. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan. Sudah terlalu dalam luka yang tertoreh dalam sanubari bangsa Papua. Sudah t…
Buku ini tidak menyajikan cara penyelesaian masalah pengungsi namun sekedarmemberikan penuntutan yang layak diperlakukan kepada para pengungsi. Terdiri dari VI bab yang menguraikan tentang pengungsi;internally displaced persons/IDP's;prinsip panduan bagi pengungsi internal;masalah refugees di Indonesia;konvensi dan protokol mengenai status pengungsi;prinsip-prinsip dasar hukum internasional bag…
American Associatopn for the Advancement of Science (AAAS) dan Human Rights Information and Documentation Systems, International (HURIDOCS) menyajikan buku ini sebagai perkakas untuk menanggulangi berbagai contoh pelanggaran HAM yang tidak terekam, tidak tercacah, tidak mendapat pengakuan dan tidak diketahui
This book attempts to convey some of the challenges that those wielding the law for social change purposes have faces and the successes they have achieved. By intention, it is more a studied appreciation than a critical analysis of their efforts
membahas tentang hak asasi manusia berkaitan dengan transisi politik di Indonesia
Konvensi (Convention) ILO berbeda dengan rekomendasi ILO. Konvensi merupakan perangkat peraturan yang mengatur beberapa aspek ketenagakerjaan, dan dibuat untuk maksud diratifikasi oleh setiap negara ILO yang mempunyai kekuatan hukum sebagi undang-undang. Sedangkan rekomendasi ILO merupakan perangkat yang dibuat tidak untuk diratifikasi, melainkan dimaksudkan untuk memberi pedoman khusus kepada …
Judul asli : Major Internasional Human Rights Instruments
Laporan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang terdiri dari 4 jilid, jilid pertama tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan;jilid kedua pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan;jilid ketiga konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan; jilid IV petikan pembelajaran inkuiri nasional
Buku ini berisi tujuh instrumen yaitu: UUD 1945;UU No.39 tahun 1999 tentang HAM;UU no.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;UU No.11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional hak ekonomi,sosial dan budaya; UU no.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Poilitik;UU No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;UU no.7 tahun 2012 tentang Pen…
Jurnal HAM Vol. XII, Tahun 2015, menyajikan beberapa artikel, antara lain: Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua; Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya; Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi Yosep Adi Prasetyo; Problematika Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Papua; Kehutanan, Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat di Papua Pasca Kepu…