Pengembangan Aplikasi SIPENJAGARB untuk Menu Lembar Kerja Evaluasi PMPRB

Sosialisasi penggunaan fitur baru pada aplikasi SiPenjagaRB merupakan tahap akhir dari tahapan kegiatan jangka pendek untuk aksi perubahan. Sosialisasi diikuti oleh pejabat atau staf di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini Project Leader menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengisian Lem…

Di Balik Reformasi 1998

Buku ini berisi tentang catatan pribadi dari penulis sendiri, Laksamana Sukardi. Catatan pribadi ini sekaligus menjadi refleksi pengalaman 20 tahun reformasi, yang memuat pengalaman perjuangan Laksamana di kancah politik. Setelah berjuang bersama Megawati Soekarnoputri dalam bayang-bayang rezim Orde Baru Soeharto, Laksamana sebagai menteri masih dituntut bergelut memecahkan berbagai masalah pol…

Reformasi birokrasi dalam rangka good governance

Tujuan penulisan buku ini adalah menyamakan persepsi,visi,misi,tujuan,sasaran,upaya dan langkah-langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi agar terwujud pemerintahan negara yang bersih,berdayaguna dan berhasilguna; sebagai bahan referensi,bahan perumusan kebijakan dan petunjuk dalam menyusun net working dan bekerjasama dengan para pakar,stake holder dan masyarakat dalam melakukan reormas…

Laporan reformasi birokrasi tahun 2018

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 260 hlm. ; ilus.; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.53 LAP

Memimpin reformasi birokrasi: Kompleksitas dan dinamika perubahan birokrasi I…

Buku ini merefleksikan pengalaman penulis saat menjadi Wakil Menteri PANRB 2011-2014. Sebagai Menteri PANRB masa itu, saya merasa sangat terbantu dengan pemikiran Pak Eko Prasojo dalam mewujudkan gagasan Reformasi Birokrasi. Sinergi Menteri dan Wakil Menteri menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RB. Buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para penggerak RB di Indonesia. Selamat untuk Pak Eko Pra…

Mereformasi reformasi

REFORMASI yang digulirkan mahasiswa 1998 saatnya kembali direformasi. Pemerintahan setelah Orde Baru tak lebih baik dari pemerintah sebelumnya yang diturunkan, bahkan lebih buruk dari itu. Alasan mahasiswa meruntuhkan Orde Baru agar pemerintah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tapi kenyataan menunjukkan KKN justru semakin merajalela. Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pernah …

Daulat Rakyat : Tentang Reformasi Parlemen Dan Pelembagaan Demokrasi

Reformasi parlemen adalah upaya membangun keseimbangan kelembagaan dan upaya memperbaiki diri serta memperkuat kelembagaan agar dapat menjalankan wewenangnya secara benar. Kemampuan untuk melakukan pengawasan atas eksekutif adalah salah satu fungsi untuk menjaga kesinambungan demokrasi. Reformasi parlemen menjadi semakin bermakna, ketika masyarakat menjadi semakin terbuka dan aktif berpartisipa…

Road map reformasibirokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix,93 hlm. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 ROA

Quick wins: reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 hlm. : ilus. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 QUI

Moderne Praetuur? Beschouwingen over Het Jongste Verleden en De Naaste Toekom…

"Buku ini membahas tentang refleksi masa lalu serta masa depan penegakan hukum dan reformasi hukum. Pada buku ini fokus permasalahan terletak pada: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga hukum tetap mutakhir? Pertanyaan ini bersifat universal dalam arti berlaku di semua negara dan semua bagian hukum. Sebuah konstitusi Belanda sebagai pengaturan wilayah Swiss, kode sipil Prancis, hukum Denmark, …

Voornamste Voorschriften Betreffende de Decentralisatie en Bestuurhervorming

Buku ini terdiri dari dua belas bagian tentang Ketentuan Pokok Mengenai Desentralisasi dan Reformasi Pemerintahan. Bagian pertama adalah Reformasi Pemerintahan. Bagian kedua adalah Desentralisasi. Bagian ketiga adalah Peraturan Pemerintah Hindia. Bagian keempat adalah Peraturan Provinsi. Bagian kelima adalah Peraturan Kotamadya. Bagian keenam adalah Peraturan Kabupaten. Bagian ketujuh adalah Pe…

Verslag van De Comissie tot Herziening van De Staatsinrichting van Nederlands…

"Buku ini merupakan laporan Komite Pengkajian Konstitusi Negara Hindia-Belanda yang ditetapkan oleh keputusan pemerintah tanggal 17 Desember 1918 No.1. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 adalah pembahasan menyeluruh tentang keadaan politik di Hindia Belanda, seperti kebutuhan untuk pembentukan sebuah konstitusi, pemerintahan, hukum mengenai perbedaan ras antara pribumi dan Orang Belanda y…

Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya

Buku ini disusun dalam dua bagian dasar, yaitu tinjauan teoretis yang terdiri atas enam bab dan studi empiris yang terdiri datas sepuluh bab. Pembahasan mengenai tinjauan teoretis, diawali di bab satu dengan uraian tentang mengapa para ekonom menyadari pentingnya fungsi dan peranan pemerintah dalam kehidupan manusia. Pada bab dua, yang pada intinya implikasi dari perlunya peranan pemerintah ada…

Grondwetsherziening 1917 en 1922

Dalam buku yang dikarang oleh Dr. F. J. A. Huart dan diterbitkan oleh S. Gouda Quint / Arnhem pada tahun 1925 ini, pembaca akan menemukan perjalanan reformasi konstitusi Belanda 1917 dan 1922. Lengkap dengan segala perubahan yang terjadi dan penjabaran pelaksanaan / penerapan hukum itu sendiri. Penulis juga memasukkan beberapa pembahasan seperti peran dari Dewan Negara, Kekuatan Kerajaan secara…

Staatkundige Hervormingen

Buku ini berisi mengenai reformasi politik. Pada musim gugur 1940, Dewan Perkumpulan untuk Negara Konstitusional membentuk sebuah komisi dengan tugas menyusun laporan tentang semua reformasi politik yang mungkin dianggap perlu setelah perang. Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah ini untuk melanjutkan pekerjaan pemulihan hubungan politik, yang mulai membuahkan hasil tepat melawan pecahn…

Akuntabilitas kinerja keuangan pusat dan daerah: tinjauan pengelolaan DAK kes…

Secara spesifik, kajian disusun berfokus pada permasalahan pengelolaan dana alokasi khusus bidang kesehatan dalam mendukung elayanan kesehatan dasar. kajian ini juga memberikan sudut pandang permasalahan lintas tahun dan lintas institusi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengingat permasalahan DAK kesehatan tidak hanya terjadi pada tahun anggaran 2018 and 2019. dengan demikia…

Good Practices in Health Financing

Includes bibliographical references and index

Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan be…

Buku ini memberikan pemahaman menyeluruh dan ringkas tentang sistem, konsep, serta teknik pemantauan dan evaluasi kinerja di sektor publik dan membahas penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) yang akn dikembangkan di Indonesia dan penerapannya di berbagai negara. Salah satu tantangan pokok pembangunan saat ini dan mendatang adalah reformasi birokrasi. Yaitu menggerakka…

Blue print implementasi reformasi DPR RI 2014 - 2019

Buku ini merupakan kerangka acuan kerja Tim Implementasi Reformasi DPR. Sangat penting bagi seluruh pejabat Setjen dan BK DPR RI karena berisi agenda strategis reformasi DPR 2014 - 2019 untuk penguatan kedewanan, sistem pendukung dan sistem kemandirian lembaga. Blue Print ini juga memuat langkah-langkah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana guna mendukung peran dan fungsi DPR di era reformasi.

Analisis Implementasi Reformasi Administrasi di Lingkungan Setjen DPR RI

Penerapan reformasi administrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan. Untuk mengetahui hasil penerapan reformasi administrasi perlu dilakukan analisis. Sebagai tempat penelitian dipilih Sekretariat Jenderal DPR RI yang baru saja menerapkan reformasi administrasi di lingkungannya. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi birokrasi adalah belum adanya budaya kerja di ling…