Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Per…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 598. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan tentang perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 112. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Keuangan Bagian IV terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 119. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian viii b (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 13 Oktober 1990 dalam Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425 merupakan undang-undang yang dibentuk sebagai wadah atau organisasi bagi para ilmuan Indonesia terkemuka yang di sebut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang bertujuan untuk memberikan pemikiran yang bersifat ilmiah dan konseptual terhadap penguasaan,…

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku VI Kekuasaan Kehakiman

ISBN/ISSN

978-602-8308-02-1

Deskripsi Fisik

xxvi, 488 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

42/2009

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia

UU Nomor 6 Tahun 1996, Buku 1 dan 2

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undan…

UU Nomor 32 Tahun 2004, Buku 1 dan 2

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda …

UU Nomor 20 Tahun 2009

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan ini membahas antara lain Undang-undang pertanahan, Perpu Pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agraria/KBPN, Keputusan Menteri Agraria/KBPN, Surat edaran Menteri Agraria/KBPN.

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku ini memuat: Undang-undang pertanahan, Perpu pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keppres Pertanahan, Peraturan Menteri agraria/KBPN, Keputusan Menteri agraria/KBPN, Surat edaran Menteri agraria/KBPN, Intruksi Menteri agraria/KBPN

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepariwisataan

UU Nomor 9 Tahun 1990, Buku 1 dan 2

Seri peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia tahun 1950 - 2004

Buku ini memuat; 1. Undang-undang perbankan 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan bank Indonesia 4. Surat edaran bank Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kelurahan

Dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kelurahan maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian disusun dalam naskah buku ini.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Dalam Peraturan Pelaksanaan tentang Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat…

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun …

Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang rep…

Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Pro…

Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem…

Analisis Penetapan Agenda Kebijakan Rancangan Undang-Undang Keperawatan pada …

Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUU Tenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luas dari RUU Keperawatan. Hasil penelitian menunjukkan dibahasnya RUU Keperawatan pada periode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memiliki payung hukum untuk masing-masing pr…

Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengesahkan RUU Periode 2011-2013

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisien dalam mengesahkan RUU usul DPR. Namun, DPR efisien dalam mengesahkan RUU Usul Pemerintah. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dal…

Himpunan peraturan perundang-undangan: undang-undang kesehatan dan kesehatan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-7842-56-4

Deskripsi Fisik

vi, 285 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-