Buku Judicial Review: Menakar Legal Standing Anggota DPR dan DPD membahas mekanisme pengujian undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada kedudukan hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Buku ini mengkaji konsep legal standing, kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta batasan konstitusional bagi anggota lembaga perwakilan dalam meng…
Buku Politik Hukum: Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu sampai dengan Kewenangan Daerah dalam Bidang Agama mengkaji dinamika politik hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), relasi antara cabang kekuasaan negara, serta pembagian kewenangan antara pemerintah …
Buku Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia membahas pemikiran dan gagasan konstitusional mengenai keadilan sosial sebagai fondasi negara kesejahteraan di Indonesia. Buku ini mengkaji nilai-nilai konstitusi, khususnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, serta tanggung …
Buku Hukum Kontrak Bisnis membahas prinsip, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dalam kegiatan bisnis. Pembahasan mencakup konsep dasar kontrak, syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta berbagai jenis kontrak yang umum digunakan dalam praktik bisnis. Buku ini juga mengulas aspek pelaksanaan kontrak, wanprestasi, penyelesaian sengketa, serta implikasi hukum yang …
Buku ini membahas posisi dan peran Hukum Islam dalam sistem konstitusi Indonesia dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami. Pembahasan meliputi konsep dasar Hukum Islam, sejarah pembentukan konstitusi Indonesia, serta integrasi prinsip-prinsip Hukum Islam dalam sistem perundang-undangan nasional. Selain itu, buku ini mengkaji isu-isu penting terkait hubungan Hukum Islam dengan plural…
Indonesia bangkit pada saat ini berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, antara lain bergerak dari sector riil di masyarakat. Seiring dengan berkembangnya Lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah diharapkan sektror riil berkembang pesat. Konsep bisnis dengan bentuk transaksi secara mudharabah dan murabahah merupakan motor penggerak yang mampu menyentuh lapisan baw…
Buku ini berisi tentang kepulangan TKI yang ada di Indonesia, terutama yang fokus pada fasilitas, pelayanan, perlindungan, dan keadilan bagi para TKI yang pulang, terutama para TKW yang sering mendapatkan diskriminasi dan penipuan dalam proses pemulangannya. Sangat ironis, bahwa TKW sering dianggap sebagai "sumber" pemasukan devisa terbesar atau bahkan pahlawan devisa di Indonesia, tapi pelayan…
Buku ini hakikatnya merupakan kodifikasi dari pemikiran Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul selama mengemban amanah sebagai hakim konstitusi. Tebaran pemikiran yang disampaikan dalam berbagai forum-forum ilmiah senantiasa bertitik tolak dari perkembangan mutakhir putusan-putusan MK dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara konstitusi yang dimohonkan oleh para pencari keadilan (justice see…
Buku kompilasi konstitusi ini merupakan bagian awal dari buku-buku kompilasi konstitusi berikutnya yang nanti akan disusun dan diterbitkan dan sudah dialihbahasakan kedalam bahasa Indonesia sehingga akan sangat mudah untuk difahami. Buku ini berisi konstitusi negara yang berawalan huruf A yaitu Afganistan, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, A…
Dalam kepemilikan tanah atau rumah itu, tidak semata-mata hanya angin lalu tanpa hitam di atas putih. Bahkan, ada syarat ketentuan yang digunakan dalam perizinan tanah atau rumah tersebut. Terlebih kita tahu bahwa dalam perizinan tersebut hak-hak penguasaan atas tanah, pembatasan kepemilikan tanah pertanian yang ada di Indonesia, tata cara pemerolehan hak atas tanah, dan terkait legalitas serti…
Buku ini menguraikan tentang pendekatan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisis permasalahan hukum. Studi “economic analysis of law” atau “law and economics” ataupun “economics of law” merupakan studi yang tergolong baru di Indonesia. Studi economic analysis of law mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi untuk mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masy…
Buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Partai Golkar pasca reformasi yang menghadapi tuntutan pembubaran. Di dalamnya terdapat informasi lengkap mengenai proses peradilan atas tuntutan pembubaran Partai Golkar.
Buku ini menyajikan ulasan mengenai Hukum Administrasi Negara dari tiga titik penekanan pada: (i) sisi teorertis konseptual; (ii) n perkembangan pengaturan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir – dengan catatan apresiasi dan/atau kritik – terhadapnya; (iii) kasus-kasus yang dihadapi oleh Pemerintah atau yang dihadapi masyarakat, baik yang tidak sampai bersengketa di lembaga peradilan h…
Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam menyelesaikan buku ini, maka penulis menyimpulkan bahwa: pertama, keberadaan Notaris di Indonesia merupakan warisan dari keberadaan Belanda di Indonesia, yang mana hal tersebut berpengaruh pada pendidikan, pengangkatan, kewenangan, dan pengawasan Notaris di Indonesia. Di Indonesia, hal tersebut telah mengalami perubahan-perubahan mengikuti perkembangan…
Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer. Buku ini merupakan sebuah buku ajar wajib pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Pemikiran Politik.
Proses uji tuntas hukum dimaksudka nuntuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak. Salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya resiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. Kegiatan transaksi tersebut mengharuskan adanya suatu pemeriksa…
Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIPs Agreement, namun harus diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994 ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal perlindungan merek sebagai bagian dari Industrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen global ter…
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan untuk kesejahteraan warga negaranya. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut dan komunitas pesisir yang besar, Indonesia ingin memastikan bahwa ke depan pengelolaan ekonomi kelautan harus seimbang antara kepentingan ekonomi, kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat. P…