Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 153, Tambahan Lembaran Negara no. 53132 merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optio…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 149, Tambahan Lembaran Negara no. 5330, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan Optional Protokol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi A…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor tentang Pengesahan Optional Protocol T…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 148, Tambahan Lembaran Negara no. 5329, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Ahak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum An…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 117, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD, khususnya …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konfli…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 116, Tambahan Lembaran Negara no. 5315, merupakan undang-undang yang mengenai Penanganan Konflik Sosial,disini terdapat tiga argumentasi yaitu argumentasi filosofis yaitu jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan NKRI, argumentasi sosiologis adalah tujuan NKRI yaitu melindungi segenap bangsa I…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Intern…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Mei 2012 dalam Lembaran Negara no. 115, Tambahan Lembaran Negara no. 5269, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluargany…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 April 2012 dalam Lembaran Negara no. 93, Tambahan Lembaran Negara no. 5306, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan ASEAN Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme),dimana seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat pandanga…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2012 dalam Lembaran Negara no. 87, Tambahan Lembaran Negara no. 5303, merupakan undang-undang yang mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan

UU Nomor 8 Tahun 1997

Menilai tanggung jawab sosial peraturan daerah

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya peraturan daerah bermasalah yang muncul paska desentralisasi tahun 1999. Dinamika perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri, sehingga diterapkan parameter socially responsible law making dalam penyusunan data. Dimana secara spesifik mencoba melakukan penilaian kualitas perda-perda yang dihasilkan, setelah penilaian kemudian akan muncul …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pilkada Langsung: Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Pengaturan Peme…

Buku ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu pertama, penjelasan secara komprehensif mengenai pengaturan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan kedua, mengenai perkembangan pemikiran tentang otonomi Daerah yang berguna memberikan pemahaman tentang sistem, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari berbagai …

Himpunan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Buku ini berisi Peraturan Menteri Dalam Negeri dari tahun 2010 sampai dengan 2011 yang mencakup di bidang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan dalam negeri.

Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara

Undang - undang mengenai Kepolisian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Conve…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-