Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 61 (Jilid I)

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 169

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 85 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 4069 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 1 - 49

Buku ini berisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 37 Tahun 2010. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 5089 - 5183 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2006. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 230

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 56 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 99 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921 (TR).

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 250 - 316

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

clxix, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 IND

Het Verzekeringsbedrijf Grondbeginselen en Gebruiken, Zoomede: De Werkkring e…

"Buku ini berisi tentang dasar-dasar dan praktik perusahaan asuransi. Pembahasan dalam buku ini memfokuskan pada pekerjaan dan administrasi dari makelar dan penyedia asuransi. Asuransi adalah perjanjian berdasarkan undang-undang di mana satu pihak bertanggung jawab terhadap premi atas kerugian, kerusakan, atau kurangnya manfaat yang diantisipasi yang mungkin diderita pihak lain karena terjadiny…

Pesisir dan Laut untuk Rakyat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

307.551 SAT p

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan PPAT, kehutanan - lingku…

Buku ini memuat undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2001

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 72 hal.: ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Kredit Sindikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3388-02-1

Deskripsi Fisik

xix, 193 hlm. : il. ; 24.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332.74 KRE

Hukum sumber daya alam Indonesia : dari era kolonial sampai otonomi daerah

Buku ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang hukum sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pengertian dan diversifikasi sumber daya alam; asas-asas pengelolaan sumber daya alam; pandangan terhadap sumber daya alam; kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari masa colonial Hindia Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai Era Reformasi. Buku ini tepat dijadikan se…

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Hukum pembentukan peraturan perundang undangan

Peranan dan fungsi peraturan perundang undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Peraturan perundang undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita cita luhur pembentukannya,

Komentar undang - undang Hak Cipta

Komentar Undang undang Hak Cipta ini adalah suatu upaya untuk memasyarakatkan hukum hak cipta dan mendorong pemerintah untuk menegakkan hak cipta dan hak terkait secara lebih baik.

Parlementaire Geschiedenis Herziening Gemeentewet 1931

Buku yang disusun oleh D. Kooiman ini berisi tentang Undang-Undang Kota Revisi Sejarah Parlemen 1931. Pendahuluan: "Meninggalkan jejak di pasir waktu hanya diberikan kepada beberapa orang. Hanya tindakan tak tertandingi yang ada jaminan bahwa anak cucu tidak akan melupakan orang mati. Sementara Lycurgus, Solon, dan bahkan Drakon masih dikenang setelah ribuan tahun, undang-undang mereka, meskipu…

Penerapan hukum dan strategi pemberantasan korupsi : studi kasus BLBI

Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan pembangunan bangsa dan merusak sendi-sendi politik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, telah banyak muncul gagasan strategi pemberantasan korupsi dan cara pencegahannya di berbagai aspek, termasuk dari perspektif aparat penegak hukum. Buku ini merupakan kajian tentang peran hakim dan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi yang banyak d…

Vijf-en-Twintig Jaren Sociale Verzekering

"Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai 25 tahun asuransi sosial. Pada kata pengantar, penulis menjabarkan sejarah singkat mengenai asuransi sosial. Tahun 1903 tanggal 1 Februari, Undang-Undang Kecelakaan 1901 berlaku secara penuh dan dengan itu juga asuransi sosial di Belanda diperkenalkan dan dengan itu pula Bank Asuransi Nasional yang sebelumnya hanya melakukan persiapan dapat menjal…

Waterstaatswetgeving (Wegenwet) Deel III

Nasihat tentang Road Act ini dapat dibaca dalam berbagai cara. Bagi pembaca yang memiliki waktu terbatas, ada cara cepat: ringkasan di awal laporan ini dan jawaban singkat untuk sub-pertanyaan dan pertanyaan utama di akhir berbagai bab berisi perlakuan singkat terhadap subjek. Pembaca yang sangat tertarik dengan proposal untuk memodernisasi UU Jalan dapat langsung ke Bab 7. Pembaca yang ingin m…