Kredit Sindikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3388-02-1

Deskripsi Fisik

xix, 193 hlm. : il. ; 24.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

332.74 KRE

Hukum sumber daya alam Indonesia : dari era kolonial sampai otonomi daerah

Buku ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang hukum sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pengertian dan diversifikasi sumber daya alam; asas-asas pengelolaan sumber daya alam; pandangan terhadap sumber daya alam; kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari masa colonial Hindia Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai Era Reformasi. Buku ini tepat dijadikan se…

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Hukum pembentukan peraturan perundang undangan

Peranan dan fungsi peraturan perundang undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Peraturan perundang undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita cita luhur pembentukannya,

Komentar undang - undang Hak Cipta

Komentar Undang undang Hak Cipta ini adalah suatu upaya untuk memasyarakatkan hukum hak cipta dan mendorong pemerintah untuk menegakkan hak cipta dan hak terkait secara lebih baik.

Parlementaire Geschiedenis Herziening Gemeentewet 1931

Buku yang disusun oleh D. Kooiman ini berisi tentang Undang-Undang Kota Revisi Sejarah Parlemen 1931. Pendahuluan: "Meninggalkan jejak di pasir waktu hanya diberikan kepada beberapa orang. Hanya tindakan tak tertandingi yang ada jaminan bahwa anak cucu tidak akan melupakan orang mati. Sementara Lycurgus, Solon, dan bahkan Drakon masih dikenang setelah ribuan tahun, undang-undang mereka, meskipu…

Penerapan hukum dan strategi pemberantasan korupsi : studi kasus BLBI

Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan pembangunan bangsa dan merusak sendi-sendi politik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, telah banyak muncul gagasan strategi pemberantasan korupsi dan cara pencegahannya di berbagai aspek, termasuk dari perspektif aparat penegak hukum. Buku ini merupakan kajian tentang peran hakim dan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi yang banyak d…

Vijf-en-Twintig Jaren Sociale Verzekering

"Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai 25 tahun asuransi sosial. Pada kata pengantar, penulis menjabarkan sejarah singkat mengenai asuransi sosial. Tahun 1903 tanggal 1 Februari, Undang-Undang Kecelakaan 1901 berlaku secara penuh dan dengan itu juga asuransi sosial di Belanda diperkenalkan dan dengan itu pula Bank Asuransi Nasional yang sebelumnya hanya melakukan persiapan dapat menjal…

Waterstaatswetgeving (Wegenwet) Deel III

Nasihat tentang Road Act ini dapat dibaca dalam berbagai cara. Bagi pembaca yang memiliki waktu terbatas, ada cara cepat: ringkasan di awal laporan ini dan jawaban singkat untuk sub-pertanyaan dan pertanyaan utama di akhir berbagai bab berisi perlakuan singkat terhadap subjek. Pembaca yang sangat tertarik dengan proposal untuk memodernisasi UU Jalan dapat langsung ke Bab 7. Pembaca yang ingin m…

Grondwetsherziening 1917 en 1922

Berikut beberapa hal yang dibahas dalam buku ini. Pasal 1 Signifikansi artikel ini sejak 1848 (p. 1). Penggantian "kata-kata« koloni dan kepemilikan> dengan daftar nominatif (h. 2). Meskipun perubahan tersebut sejalan dengan maksud bahwa Pasal 1 telah bermakna sejak tahun 1848, pasal tersebut bisa saja sudah tidak berlaku lagi, terlebih lagi karena amandemen tidak menyelesaikan pertanyaan lama…

De Geest van Artikel 110 van het Nederlandsch-Indisch Regerings-Reglement, Be…

Kata Pengantar: “Bangsa Belanda telah diberitahu dalam berbagai kesempatan bahwa, menurut banyak orang, kebutuhan untuk mengatur urusan percetakan di Hindia Belanda perlu diatur dengan undang-undang. Sebagaimana telah diindikasikan secara jelas dalam pembahasan ayat terakhir pasal 59 UUD, pengaturan oleh Undang-Undang tentang hal-hal yang tidak secara khusus tercantum dalam ayat-ayat sebelumn…

De Bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal ten Aanzien van de Wetgeving in Ne…

Buku ini memuat tentang Yurisdiksi Gubernur Jenderal terkait dengan Perundang-Undangan di Hindia-Belanda dan terdiri dari lima bagian. Bagian satu berisi periode 1609-1814 dan periode 1814-1848. Bagian kedua berisi Konstitusi tahun 1848 dan Peraturan Pemerintah tahun 1854. Bagian ketiga berisi Konstitusi tahun 1922, Konstitusi Hindia, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, serta Gubernur Jenderal …

Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuurambtenaren op Java en Madoera

Buku ini berisi tentang prosedur serta aturan mengenai pemilihan kepala desa di Jawa dan Madura. Hak memilih kepala desa ditetapkan pada tahun 1819 oleh Komisaris Jenderal (Commissaris-Generaal) pada maklumatnya yang dikeluarkan di tahun yang sama. Buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang Syarat Pemerintah (Regeeringsreglement) pasal 71 yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa.

De Ned.-Indischë Belastingordonnaties

Pada buku ini penulis berniat untuk memasukkan semua peraturan mengenai pajak dan juga peraturan kota di bidang perpajakan. Namun, itu semua tidak dapat dituliskan secara menyeluruh karena adanya permasalahan kepada penerbit, sehingga buku ini hanya berfokus pada peraturan pajak yang ada di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Meskipun tidak langsung bersinggungan dengan per…

Asas-asas Hukum Perburuhan

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Di samping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan

Policy Paper: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penan…

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah air dimana Indonesia menajdi salah satu negara dnegan resiko tinggi terhadap bencana.

Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945

Buku ini memuat ulasan ilmiah tentang: Bab I: Reformasi ketatanegaraan yang meliputi pembahasan tentang agenda perubahan UUD, reformasi kelembagaan negara, reformasi peraturan perundang-undangan, dukungan budaya hukum. Bab II: Organ negara dan pergeseran kekuasaan, mencakup kedaulatan dan pembatasan kekuasaan, MPR, DPR/DPRD, lembaga Kepresidenan, kekuasaan kehakiman. Bab III: Institusi kepresid…

Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan…

Buku ini berisi tentang pengaturan perlindungan merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya dibahas mengenai pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Merek, persaingan usaha tidak sehat dan prinsip ikhtikad baik; perkembangan perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis sebelum dan pasca berlakunya perjanjian TRIP's; beberapa kasus dan pelanggaran merk dan…

Djaminan Pemerintah kepada Pegawai Negeri

Buku ini memuat serangkaian peraturan kepegawaian terkait hak dan kewajibannya yang saling timbal-balik.