Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan

ISBN/ISSN

978-979-15769-9-4

Deskripsi Fisik

xxvi, ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan

ISBN/ISSN

978-979-15769-9-4

Deskripsi Fisik

xxvi, 452 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara

ISBN/ISSN

978-979-15769-8-7

Deskripsi Fisik

xxvi, 449 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan

ISBN/ISSN

978-979-15769-7-0

Deskripsi Fisik

xxix, 660 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS

Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Ind…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99939-7-0

Deskripsi Fisik

xxviii, 586 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Buku ini memberikan gambaran bagaimana implikasi perubahan UUD 1945 terhadap pembangunan sistem hukum nasional, yang disajikan berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum tertentu. Dari tulisan-tulisan dalam buku ini diharapkan menjadi suatu ajakan dan dorongan bagi para politisi, akademisi, praktisi, maupun birokrat untuk memikirkan bagaimana menata sistem hukum nasional, kemana pembangunan hu…

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

Berisi kumpulan peraturan Presiden yang terdiri: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26jplm.T. Tahun 1962 Tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi; Amanat Presiden'panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis-Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat; Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No 1n…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014Tentang Jaminan Produk Halal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 338, Tambahan Lembaran Negara No. 5619, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, Ter…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 337, Tambahan Lembaran Negara No. 5618, merupakan undang-undang Perasuransian. Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baikdengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempumaan ketentuanyang telah a…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 308, Tambahan Lembaran Negara No. 5613, merupakan undang-undang Perkebunan. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteiaan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produk…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014tentang Keperawatan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 307, Tambahan Lembaran Negara No. 5612, merupakan undang-undang Keperawatan. Undang-Undang tentang Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyclenggaraan Keperawatan dan Prakti…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014tentang Konservasi Tanah …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 299, Tambahan Lembaran Negara No. 5608, merupakan undang-undang Konservasi Tanah Dan Air. Secara garis besar Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air mengatur substansi yang mencakup:asas, tujuan, dan ruang lingkup; penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab;perencanaan Konservasi Tanah dan Air;p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 298, Tambahan Lembaran Negara No. 5607, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tenaga Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan da…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Keuan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 296, Tambahan Lembaran Negara No. 5605, merupakan undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014Tentang Kelautan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 294, Tambahan Lembaran Negara No. 5603, merupakan undang-undang tentang Kelautan. Pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim, mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketent…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 293, Tambahan Lembaran Negara No. 5602, merupakan undang-undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Peme…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 292, Tambahan Lembaran Negara No. 5601, merupakan undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan keda…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014Tentang Pencarian dan Per…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 267, Tambahan Lembaran Negara No. 5600, merupakan undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan. Undang-Undang ini bertujuan: (i) mengatur penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, terkoordinasi, serta menguatkan fungsi kelembagaan pemerintahan yang bertugas melaksanaka…