Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2009 dalam Lembaran Negara nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5038. Undang-undang ini mengatur pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik, asas, tujuan, ruang lingkup, pembinaan dan penataan, hak, kewajiban, larangan, aspek penyelenggaraan pelayanan publik, peran serta masyarakat, penyelesaian peng…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 dalam Lembaran Negara nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5038. Undang-undang nomor 41 tahun 2008 perlu dilakukan perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2008, maka pemerintah memandang perlu memutakh…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 dalam Lembaran Negara nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5043. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga saja. Terdapat penambahan, pengubahan penamaan (…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009 dalam Lembaran Negara nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5049. Undang-undang ini mengatur perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi, penetapan tariff minimum untuk pajak kendaraan bermotor, pengalokasian sebagian hasil penerimaan pajak untuk meningkatkan akuntabilitas …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009 dalam Lembaran Negara nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5050. Undang-undang ini mempertegas peran pemerintah daerah mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan, sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk meningkatkan partisipasi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2009 dalam Lembaran Negara nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5052. Undang-undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Undang-undang ini juga mengatur antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha peny…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5059. Undang-undang ini mengatur keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup, kejelasan wewenang antara pusat dan daerah, penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup, penguatan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingku…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5062. Undang-undang ini mengatur prekursor narkotika; sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pereda…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5063. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan umum kesehatan; asas dan tujuan kesehatan; hak dan kewajiban setiap orang atas kesehatan; tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan kesehatan; tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan su…