Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 308, Tambahan Lembaran Negara No. 5613, merupakan undang-undang Perkebunan. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteiaan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produk…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014tentang Keperawatan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 307, Tambahan Lembaran Negara No. 5612, merupakan undang-undang Keperawatan. Undang-Undang tentang Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyclenggaraan Keperawatan dan Prakti…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014tentang Konservasi Tanah …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 299, Tambahan Lembaran Negara No. 5608, merupakan undang-undang Konservasi Tanah Dan Air. Secara garis besar Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air mengatur substansi yang mencakup:asas, tujuan, dan ruang lingkup; penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab;perencanaan Konservasi Tanah dan Air;p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 298, Tambahan Lembaran Negara No. 5607, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tenaga Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan da…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Keuan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 296, Tambahan Lembaran Negara No. 5605, merupakan undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014Tentang Kelautan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 294, Tambahan Lembaran Negara No. 5603, merupakan undang-undang tentang Kelautan. Pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim, mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketent…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 293, Tambahan Lembaran Negara No. 5602, merupakan undang-undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Peme…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 292, Tambahan Lembaran Negara No. 5601, merupakan undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan keda…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014Tentang Pencarian dan Per…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 267, Tambahan Lembaran Negara No. 5600, merupakan undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan. Undang-Undang ini bertujuan: (i) mengatur penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, terkoordinasi, serta menguatkan fungsi kelembagaan pemerintahan yang bertugas melaksanaka…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta.

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599, merupakan undang-undang tentang Hak Cipta. Perubahan undang-undang hak cipta yang baru secara garis besar mengatur tentang:a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga .jangka …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014Tentang Anggaran Pendapat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 259, Tambahan Lembaran Negara No. 5593, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. RKP tahun 2015 disusun berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan” dan sebagai penjabarannya, d…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014Tentang Pengesahan Asean …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 258, Tambahan Lembaran Negara No. 5592, merupakan Pengesahan Asean Agreement Ontransboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Untuk memformalkan Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas tahun 1995 dan mengefektifkan Hanoi Plan of Ac…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin M…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 257, Tambahan Lembaran Negara No. 5591, merupakan undang-undang mengenai Hukum Disiplin Militer. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ini yang mengatur substansi yang disesuaikan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014Tentang Pertanggungjawaba…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 247, Tambahan Lembaran Negara No. 5590, merupakan undang-undang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2013, yang mencakup unsur…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubern…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 243, Tambahan Lembaran Negara No. 5586, merupakan undang-undang mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Agar te…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi da…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 September 2014 dalam Lembaran Negara No. 216, Tambahan Lembaran Negara No. 5584, merupakan undang-undang mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu diatur dalam suatu undang-undang, yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga pelaksanaan ke…

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib

Buku ini berisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 185, Tambahan Lembaran Negara No. 5571, merupakan undang-undang mengenai kesehatan jiwa. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan la…