Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta.

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599, merupakan undang-undang tentang Hak Cipta. Perubahan undang-undang hak cipta yang baru secara garis besar mengatur tentang:a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga .jangka …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014Tentang Anggaran Pendapat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 259, Tambahan Lembaran Negara No. 5593, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. RKP tahun 2015 disusun berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan” dan sebagai penjabarannya, d…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014Tentang Pengesahan Asean …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 258, Tambahan Lembaran Negara No. 5592, merupakan Pengesahan Asean Agreement Ontransboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Untuk memformalkan Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas tahun 1995 dan mengefektifkan Hanoi Plan of Ac…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin M…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 257, Tambahan Lembaran Negara No. 5591, merupakan undang-undang mengenai Hukum Disiplin Militer. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ini yang mengatur substansi yang disesuaikan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014Tentang Pertanggungjawaba…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 247, Tambahan Lembaran Negara No. 5590, merupakan undang-undang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2013, yang mencakup unsur…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubern…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 243, Tambahan Lembaran Negara No. 5586, merupakan undang-undang mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Agar te…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi da…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 September 2014 dalam Lembaran Negara No. 216, Tambahan Lembaran Negara No. 5584, merupakan undang-undang mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu diatur dalam suatu undang-undang, yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga pelaksanaan ke…

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib

Buku ini berisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 185, Tambahan Lembaran Negara No. 5571, merupakan undang-undang mengenai kesehatan jiwa. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan la…

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perm…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2014 dalam Lembaran Negara No. 173, Tambahan Lembaran Negara No. 5563, merupakan undang-undang mengenai pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampo…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2014 tentang Perubahan Undang-…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2014 dalam Lembaran Negara No. 142, Tambahan Lembaran Negara No. 5547, merupakan undang-undang mengenai perubahan UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN 2014. Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dal…

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berisi tentang undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang asn; uu no. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan; dan uu no. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pe…

Berisi tentang: penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; disiplin pegawai negeri sipil; kenaikan pangkat pns; larangan pns menjadi anggota partai politik; formasi pns; pengadaan pns; wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pns; batas usia pensiun pns

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan…

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memilliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana…

Buku ini dilengkapi dengan Undang-undang RI nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;PP Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan,pendampingan,dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi;PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;PP Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagan…

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberant…

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum yang mengatur hal-hal pokok mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Undang_Undang ini juga mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, seta pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus-kasus koripsi yang harus segera di tuntaskan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tenta…

Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh DPR tentang peliputan pers yang tujuannya untuk mengatur peliputan di DPR oleh wartawan agar berjalan dengan tertib dan meningkatkan profesionalisme pers dalam pelaksanaan peliputan di DPR.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Inter…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 5518, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Unternasional Penanggulangan tindakan terorisme nuklir. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme nuklir; Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan…