Buku “Business Law in Indonesia” membahas secara komprehensif sistem hukum bisnis di Indonesia, mulai dari prinsip dasar hingga penerapannya dalam praktik dunia usaha. Para penulis menguraikan berbagai aspek hukum yang mengatur kegiatan bisnis, termasuk hukum kontrak, badan usaha, investasi, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa komersial. Buku ini juga menyoroti pengaruh glob…
Buku “Regresi Demokrasi dan Penataan Kelembagaan Negara” mengungkapkan lanskap yang mengkhawatirkan mengenai kemunduran demokrasi dan penurunan kualitas negara hukum di Indonesia. Menjelajahi kompleksitas perubahan politik dan institusional yang telah terjadi, menghadirkan pembahasan yang tajam terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merawat demokrasi dan keadilan. Mengungkap bagai…
Demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia akan semakin kokoh dengan meningkatkan peran masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau pemilu dalam melakukan pengawasan pemilu. Pengembalian fungsi dan tanggung jawab pengawasan kepada rakyat juga akan mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat dengan sebaik-baiknya. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: • Negara Hukum dan Demokrasi …
Buku Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian membahas secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada hubungan antara hukum tata negara, mekanisme pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, lembaga-lembaga negara, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Selain itu, buku ini menyor…
Buku ini mengulas permasalahan akses informasi keuangan wajib pajak. Khususnya wajib pajak di daerah. Pemerintah daerah memerlukan akses yang cukup memadai hingga dapat menangkap dengan benar potensi pajak di daerahnya. Selain itu pemerintah juga membutuhkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh wakil rakyat di daerah, untuk mengisi kekosongan norma hukum dalam pengaturan hukum pajak terkait inf…
Hukum pembuktian merupakan serangkaian ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, kekuatan pembuktian, dan beban pembuktian. Mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara fi pengailan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran prist…
Buku ini menyajikan catatan ihwal pentingnya suatu haluan negara yang beralaskan pembangunan hukum nasional. Penulis tegas mengingatkan, “tanpa disertai pembangunan hukum yang menyertai pembangunan di bidang lainnya, tidak ada jaminan hasil pembangunan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kini maupun di masa mendatang”. Buku ini layak dibaca oleh para mahasisw…
Buku ini memberikan gagasan alternatif yang bersifat paradigmatik sehingga sangat cocok bagi para penstudi hukum, praktisi, pegiat peradaban, bagi yang bercita-cita menjadi seorang negarawan, pemangku kebijakan, politisi, para elite dan petugas partai, para hakim maupun calon hakim serta “elemen penting” di negeri ini untuk merenungkan kembali desain kelembagaan hukum kenegaraan ke depan ya…
Ruang lingkup materi yang diatur oleh hukum pidana mencakup hal yang sangat luas. Oleh karena itu, memunculkan adanya klasifikasi berupa hukum pidana materiil, hukum pidana for,mil, dan hukum pelaksanaan pidana/hukum penitensier, Dengan demikian, hukum penitensier merupakan bagian penting dari materi aturan yang diatur oleh hukum pidana. Secara khusus hukum penitensiier mengatur tentang bagaima…
Buku ini berisi tinjauan hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan pemilu yaitu Teori Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat, dan Demokrasi. Dalam buku ini, lebih menekankan pada pemilu dan pilkada langsung. Meskipun demikian juga menguraikan konsep dasar pemilu dan pilkada, dasar hukum penyelenggaraan pilkada Langsung dan Serentak dan perubahan undang-undang Pilkada, serta tinjauan terkait penyelen…
Buku Hukum Asuransi di Indonesia memaparkan Sejarah dan Perkembangan Asuransi, Usaha Perasuransian, Perasuransian dan pengaturannya. Usaha dan perusahaan perasuransian, Perjanjian pada umumnya, Perjanjian Reasuransi, Objek-objek Asuransi, Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, Asuransi Syariah, dan Asuransi Sosial atau Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan-peraturannya yang…
Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” merupakan jaminan Konstitusi atas kemerdekaan pers di Indonesia yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Tanpa pengaturan undang-undang akan sulit bagi pers untuk menjalankan peran dan fungsinya secara be…
Buku ini membahas menyeluruh tentang teori dan praktik hukum acara secara elektronik dan implementasi e-Court. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, buku ini menyajikan materi yang komprehensif tentang perkembangan hukum acara di Indonesia, asal dan dasar hukum (serta perkembangannya) e-Court, pengaplikasian e-Court yang secara rinci dijelaskan proses pengoperasian aplikasinya, dan seluk beluk p…