Ditapis dengan
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perm…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2014 dalam Lembaran Negara No. 173, Tambahan Lembaran Negara No. 5563, merupakan undang-undang mengenai pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2014 tentang Perubahan Undang-…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2014 dalam Lembaran Negara No. 142, Tambahan Lembaran Negara No. 5547, merupakan undang-undang mengenai perubahan UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN 2014. Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Berisi tentang undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang asn; uu no. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan; dan uu no. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs).
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-9431-51-3
- Deskripsi Fisik
- 255 hlm. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.068 UND
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pe…
Berisi tentang: penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; disiplin pegawai negeri sipil; kenaikan pangkat pns; larangan pns menjadi anggota partai politik; formasi pns; pengadaan pns; wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pns; batas usia pensiun pns
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-7842-45-8
- Deskripsi Fisik
- viii, 344 hlm. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.068 HIM
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan…
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memilliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-944-0-171
- Deskripsi Fisik
- vi, 248 hal. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana…
Buku ini dilengkapi dengan Undang-undang RI nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;PP Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan,pendampingan,dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi;PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;PP Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021762219
- Deskripsi Fisik
- vi,291 hal. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberant…
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum yang mengatur hal-hal pokok mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Undang_Undang ini juga mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, seta pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus-kasus koripsi yang harus segera di tuntaskan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-3418-13-3
- Deskripsi Fisik
- 84 hal.;21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tenta…
Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh DPR tentang peliputan pers yang tujuannya untuk mengatur peliputan di DPR oleh wartawan agar berjalan dengan tertib dan meningkatkan profesionalisme pers dalam pelaksanaan peliputan di DPR.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 26 hal. ; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 070 PER
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Inter…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 5518, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Unternasional Penanggulangan tindakan terorisme nuklir. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme nuklir; Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 61, Tambahan Lembaran Negara No. 5520, merupakan undang-undang mengenai keinsinyuran. Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, h…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2014 dalam Lembaran Negara No. 45, Tambahan Lembaran Negara No. 5512, merupakan undang-undang mengenai perdagangan. Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Ne…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 5494, merupakan undang-undang mengenai Aparatur Sipil Negara. Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peratur…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 5493, merupakan undang-undang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Mengingat pelaksanaan pemilihan um…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 5492, merupakan undang-undang mengenai Perindustrian. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 5491, merupakan undang-undang mengenai Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris;penambahan kewajiban, larangan merangka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 5490, merupakan undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Ak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran = Indonesian Constitutiona…
Beberapa substansi “ideologis romantis” konstitusi selalu mengemuka ketika ada wacana perubahan UUD. Dasar negara Pancasila yang ada di Pembukaan adalah jaminan Indonesia sebagai negara bukan agama; sistem pemerintahan presidensial; negara kesatuan adalah hal-hal yang sudah baku disepakati untuk tidak diubah, dan menjadi syarat dasar bagi terlaksananya perubahan UUD 1945. Karenanya, ide unt…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-433-442-1
- Deskripsi Fisik
- 515 hlm. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.029 IND a
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Desember 2013 dalam Lembaran Negara No. 232, Tambahan Lembaran Negara No. 5475, merupakan undang-undang mengenai administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 November 2013 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5462, merupakan undang-undang mengenai APBN tahun 2014,pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 6,0%,terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok,Re…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah