Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…
Secara garis besar paparan ide mengenai pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana dalam buku ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian kajian. Diantaranya berkaitan dengan substansi hukum pidana. Dimulai dengan mengidentifikasi bergesernya paradigma dalam ilmu hukum pidana. Sejalan dengan munculnya berbagai periwtiwa pada tataran global hingga isu terorisme.
Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai kea…
Buku kesatu membahas tentang aturan umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan,buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
Setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tahun 2023, pemerintah berhasil mengesahkan perubahan besar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah berusia ratusan tahun sejak era kolonial. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Beberapa perubahan yang signifikan dalam KUHP bar…
dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…