Hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu: konsep prosedur, dan teknis …

Edisi

-

ISBN/ISSN

13004819

Deskripsi Fisik

301 hlm.: 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.03 BAG h

Hukum acara pidana: menggugat kelemahan kitab undang-undang hukum acara pidan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1374-56-6

Deskripsi Fisik

xiii, 434 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 WIB h

Kitab himpunan peraturan-peraturan tentang hukum acara pidana

Berisi himpunan dan peraturan pelaksanaan KUHAP UU No.8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981,L.N. 1981 76,TLN 3209.

Pengantar wawasan hukum di Indonesia dari negara hukum hingga advokasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5589-44-7

Deskripsi Fisik

xxi, 276 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.052 AMA p

Hukum Pembuktian : Dalam Beracara Pidana , Perdata , Dan Korupsi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-013-162-0

Deskripsi Fisik

Iv + 188 hlm.; ilus. ; 20cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.064 ALF h

Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786239433017

Deskripsi Fisik

xli, 213 hlm., ilus.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.018 ANA

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-064-6

Deskripsi Fisik

xvi, 328 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

De Nederlandse Strafvordering

Buku dengan judul ‘De Nederlandse Strafvordering’ berisi tentang prosedur kriminal Belanda. Hukum acara pidana mengatur apa yang terjadi antara waktu munculnya kecurigaan bahwa telah dilakukan tindak pidana dan pelaksanaan pidana terhadap terpidana. Tujuan dari peraturan ini adalah penerapan hukum pidana kepada yang bersalah dan untuk membiarkan yang tidak bersalah sebisa mungkin tidak terg…

Herziening van het Strafprocesrecht (officieele bescheiden, deel 1)

"Buku ini merupakan bagian pertama dokumen resmi dari revisi Hukum Acara Pidana. Bagian 1 ini secara garis besar berisi rancangan peraturan disertai memorandum penjelasan. Sebelum pada bagian pasal,tertulis bahwa Dewan Hindia-Belanda dengan bangga setuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai revisi Hukum Acara Pidana. Dalam pendahuluan kata tertulis bahwa sistem penuntutan orang-orang non-E…

Verordeningen op de Bedrijven e.d. In De Gemeente Batavia

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…

Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Pembaruan hukum pidana merupakan peermasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia terutama dalam mengupayakan terbentuknya hukum pidana nasional yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat Indonesia dan perkembangan zaman.

Pembaharuan hukum acara pidana yang terdapat dalam H.I.R.

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana

Buku ini membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, falsafah dan asas hukum acara pidana, perbedaan alat bukti dengan barang bukti, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, dan praktik dalam penyelesaian perkara dari tahap penyelidikan dan putusan hakim serta eksekusi. Buku ini juga menawarkan kerangka berpikir secara sistematis.

Hukum acara perdata lengkap & praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi

Hukum acara perdata lengkap dan praktis ini dikatakan lengkap karena di dalam buku ini berisikan HIR ialah peraturan hukum acara yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, dan RBg adalah peraturan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura dan dilengkapi Yurisprudensi

Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional

Buku ini mengupas secara komprehensif berbagai elemen dasar di bidang hukum perdata, mulai dari definisi dasar berlakunya hukum perdata, sampai sistematika dan bagian-bagian utamanya.

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktian dan ragam alat buktinya yang berbeda dibandingkan dengan hukum acara di pengadilan lain seperti Hukum Acara Pidana dan Perdata. Karena pada hakikatnya, perkara pengujian undang-undang ini tidaklah bersifat confentious yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingannya satu sama lai…

Hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Interaksi antara pengusaha dan pekerja dalam menjalankan aktivitas perusahaan seringkali terjadi perselisihan atau sengketa. Keberadaan hukum dalam konteks ini menjadi penting karena hukum berfungsi menyelesaikan dan memutuskan perselisihan atau sengketa yang terjadi. Buku ini membahas secara menyeluruh proses penyelesaian perselisihan baik yang dilakukan di luar pengadilan, maupun melalui pen…

Hukum acara pidana : teori dan imlementasi

Buku ini menguraikan tentang asas dan latar belakang suatu ketentuan hukum acara pidana. Dalam pandangan penulis, seorang aparat penegak hukum apakah itu polisi, jaksa, hakim ataupun penasehat hukum bukan saja harus megerti penafsiran kata-kata yang tertulis dlam undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah memahami makna, latar belakang serta filosofi dari setiap peraturan hukum acara pida…

Hukum acara pidana: suatu pengantar

Topik penting pembahasan buku ini, antara lain: Pengertian,fungsi,tujuan,sumber dan dasar,asas,prinsip,dan penafsiran Hukum Acara Pidana;Kekuasaan kehakiman,asas penyelenggaraan kekuasaaan kehakiman,pelaku kekuasaan kehakiman,kedudukan dan tempat kedudukan,serta susunan badan peradilan; Sejarah hukum acara pidana,berlakunya hukum acara pidana,dan proses penyusunan KUHAP;Tersangka,terdakwa,terpi…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang merupakan karya "agung" bangsa Indonesia, sudah berumur 26 tahun. Dalam 26 tahun perjalanan KUHAP, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak perubahan sehingga KUHAP perlu menyesuaikan diri. Maka disusunlah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain untuk mengantisipasi…