Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3304-10-3

Deskripsi Fisik

xiv, 168 hal. : il. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SUS w

Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

132 hal. : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SUD h

Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana yang sedang menjdai tren internasional dewasa ini adalah munculnya kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek.

Hukum Pidana Materiil

Edisi

-

ISBN/ISSN

9793021-68-3

Deskripsi Fisik

vii, 110 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 TON h

Penegakan Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia Dewasa Ini ; Lampiran KUHP Ba…

Buku ini mengulas penegakan hukum pidana dan perdata di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membahas perubahan KUHP baru, implikasi yuridis, serta tantangan penerapannya dalam praktik hukum.

Upetisme ditinjau dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 395 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 PRA u

Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viiii, 166 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 SIT t

Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital

Dewasa ini manusia secara tidak langsung hidup berdampingan dengan adanya perkembangan digital dan teknologi informasi yang terjadi dengan begitu masif. Perkembangan digital dan teknologi informasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan saja, melainkan juga turut mempengaruhi Jabatan Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang melekat …

Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulanga…

dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…

KUHP dan KUHAP: Dilingkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Buku kesatu membahas tentang aturan umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan,buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.

Mengadili Dewan Gubernur Bank Indonesia: Catatan Akhir Perjalanan Karir

Burhanuddin Abdullah dijatuhi hukuman karena pada hari ke-11 dia menjadi gubernur BI mempimpin rapat dewan gubernur BI tanggal 3 juni 2003, meyetujui kesimpulan rapat-rapat sebelumnya untuk menggunakan dana YPPI. Majelis Hakim (kecuali seorang yang mengajukan beda pendapat) menganggap uang tersebut meskipun tidak termasuk lagi dalam laopran tahunan BI, namun masih uang Negara karena YPPI sebaga…

Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Dunia praktik tampaknya belum memahami sepenuhnya mengenai keberadaan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. Banyak pihak yang kurang memahami dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korporasi yang belum termasuk sebagai subjek hukum. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya bermuara pada berbagai polemik dan perdebatan. Tentunya perdebatan tersebut hanya dapat diseles…

Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-1311-31-8

Deskripsi Fisik

xi,:592 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SIT d

Memperkuat Negara dan Pemerintahan : Analisis Masalah Antikorupsi, Hukum dan …

Buku ini membahas permasalahan pemerintahan kontemporer, kontroversial dan strategi di era reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Selain menkaji permasalahan publik dan tata pemerintahan (governance problem) yang menjadi perhatian masyarakat luas, para pembuat kebijakan dan akademisi, buku ini juga menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan (policy recommendation) untuk memperkuat negara d…

Criminal procedure

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-409-49201 9

Deskripsi Fisik

lxxix, 350 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.940 5 BIS c

Barang Bukti Dalam Proses Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

249 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 AFI b

KUHP KItab Undang Undang Hukum Pidana

Edisi

edisi baru

ISBN/ISSN

979-526-020-0

Deskripsi Fisik

xlvi, 241 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345 MOE

Pembaharuan hukum menuju hukum milenial

Hukum pidana selalu mengalami perubahan dalam lintasan sejarah. Perubahan-perubahan itu terjadi, baik dari segi hakikatnya maupun dari segi substansinya, yang diusahakan untuk dapat dipakai, mengendalikan masyarakat secara efektif. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah wajar, karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari suatu hal, demi meningkatkan kesejahter…

Kitab aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 2009

Data yang diperoleh oleh BNN, Narkotika yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif. Jaringan tersebut mampu menyembunyikan narkoba. Barang haram tersebut hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Barang tersebut kini sudah bisa didapatkan dimanapun, bahkan di warung-warung. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun sejenisnya menjadi alarm…

Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif…

Small claim court yang diterjemahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi peradilan dengan acara cepat adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memposisikan kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Mekanisme small claim court ini sebenarnya sudah banyak digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya pada tindak pidana yang bersifat ringan da…