Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,khususnya Bab IX, mengedepankan tiga hal utama,yaiyu patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia bersifat “One for All’,proses penegakan hukum di laut yang tuntas, dan penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini keamanan dan keselamatan laut. Sist…
This book about is describes and approach for creating an enterprise-wide security culture based on business-led risk management principles. Business executives and outlines a clear plan for ensuring that their digital security approach and programmes will protect their organisation's assets and people.
Buku ini menyajikan perkembangan keamanan nasional masyarakat Timor Leste pasca restorasi kemerdekaan 20 Mei 2002. Buku ini menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kerja sistem terpadu (integrated system) keamanan nasional dan kemungkinan perubahan yang dilakukan pada masa yang akan datang.
buku yang sederhana sebagai solusi alternatif bagi implementasi revolusi mental bangsa, khususnya dalam membenahi BUMN Pertanian, umumnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Siapapun sepakat bahwa bangsa ini sudah berdaya dan tahan pangan, tetapi kita menyadari bahwa kita belum mencapai kemandirian pangan yang merupakan jalan menuju kedaulatan pangan.
Indonesia dalam ancaman pengawasan spionase asing. 60.000 intelijen asing bertebaran di bumi pertiwi: mereka mengawasi dan mengincar berbagai informasi yang menjadi rahasia negara. Negara kita juga ternyata berada ditengah-tengah ancaman keamanan berupa membengkaknya angka masyarakat miskin, meluasnya pengangguran, disintegrasi bangsa, global warming, narkoba dan kejahatan jaringan transnasiona…
Indonesia memiliki permasalahan yang mendasar dalam menjaga diri dari ancaman keamanan nasional. Antara lain menurut penulis buku ini adalah tidak adanya konsep dan sistem keamanan nasional yang mantap dan terintegrasi, Ancaman itu bisa masuk dari persoalan sosial, ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan dan politik. Dalam keamanan nasional dan pertahanan negara, penulis menekankan pentingnya ke…
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atas informasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang d…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan investasi swasta di daerah selama periode 1999 sampai 2004 dan sektor unggulan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber BPS, BKPM, Mabes Polri dan BI dalam bentuk panel data. Metoda analisis yang digunakan adalah pooled regression. Variabel yang digunakan adalah Investasi, PDRB perkapita, …
Kepulauan Raja Ampat, kabupaten pemekaran baru, di Propinsi Papua Barat, merupakan bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia yang rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan, terutama keamanan sosial dan keamanan lingkungan. Karena, potensi sumberdaya alam dan posisinya yang sangat penting secara geopolitik dan geostrategis, khususnya sebagai wilayah konservasi terumbu karang dunia. Studi atas …
Pulau-pulau terluar Indonesia selama ini kurang memperoleh perhatian pemerintah pusat, padahal kondisinya rawan dari ancaman pihak asing. Laporan penelitian lapangan ini memeratakan berbagai jenis ancaman keamanan yang dihadapi pagar terdepan NKRI yang sangat strategis di Samudera Pasifik, yaitu Morotai. Dengan memadukan library study dan in-depth interview, penelitian ini mengungkapkan jenis-j…
Setelah beberapa dekade, para peneliti lingkungan memberikan data yang membuktikan tingkat degradasi lingkungan yang buruk sekali. Dari berbagai macam perspektif, seperti kondisi, yaitu mengantisipasi resiko masa depan bumi dan populasinya. Menariknya saat ini resiko tersebut menjadi diskusi serius yang mencuat di antara para ahli keamanan dan pembuat keputusan di banyak negara. Ancaman terhada…
Untuk mencegah anarki dalam skala internasional, ada kebutuhan mendesak bagi negara-negara di kawasan untuk membentuk komunitas keamanan. Pembentukan komunitas keamanan lebih lanjut bertujuan untuk mengurangi atau menangani konflik regional dan sub-regional yang sering terjadi karena kurangnya kemampuan negara dalam memperkenalkan resolusi konflik. Keputusan ASEAN untuk membangun komunitas keam…
Penyediaan perlindungan terhadap resiko kehilangan penghasilan bagi tenaga kerja di Indonesia dianggap kalangan luas sebagai tidak memadai. Mengapa demikian? Apa karakter yang membedakan program perlindungan tenaga kerja di Indonesia dari negara lain? Apa konsekuensi dari karakter ini? Program nasional perlindungan tenaga kerja di Indonesia (Jamsostek) mencerminkan karakter program di Asia Teng…
The issues that, taken together, have traditionally defined national security policy rarely determine the outcomesof Presidental elections. They are, however, debated in the campaigns. Candidate sometimes take firm positions, but more often they convey impressions of their foreign and defense policy intentions
Besarnya kepentingan AS di Selat Malaka dan wilayah perairan kepulauan Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingannya, AS berusaha menggalang kerjasama internasional tidak hanya dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura saja, tetapi juga dengan negara-negara pengguna Selat Malaka lainnya.
Berbagai upaya pengamanan yang dilakukan oleh Indonesia - Malaysia dan Singapura di perairan Selat Malaka selain ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, juga dapat dipahami sebagai upaya mendukung terciptanya keamanan internasional.
This book present about political-security community of ASEAN
This book present about political-security, economic, and socia-cultural community in ASEAN
Pedoman ini merupakan panduan sistem pengamanan yang berlaku di kawasan Gedung perkantoran DPR/MPR/DPD RI, Rumah Dinas Pimpinan Dewan, Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata dan Ulujami serta Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo Bogor, yang berisi berbagai urut urutan kegiatan/tindakan dalam menghadapi berbagai permasalahan keamanan atau dengan kata lain siapa berbuat apa sesuai posisi tugas dan tanggu…