Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Edisi kedua buku ini mengangkat tema tindak pidana korupsi dan menggunakannya untuk menjelaskan perhitungan kerugian keuangan negara yang beragam, dan bukan seragam (atau baku). Kasus-kasus para pihak di Pengadilan (seperti dijelaskan dalam dalil-dalil Prof. M. Trapman: Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Terdakwa) bahkan dokter rumah sakit (kasus obstruction of justice) dan beberapa akuntan BPK (da…

Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Keuangan negara merupakan elemen yang paling esensial dalam pelaksanaan bernegara. Salah satu persoalan pokok Negara Hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Salah satu kewenangan dimaksud adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan, aspek yang vital untuk pembangunan suatu bangsa. Kewenangan tersebut harus dilakukan pengawasan (control).

Hukum keuangan negara

Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Secara prinsip hukum keuangan negara dan keuangan negara memiliki aspek hukum yang terkait dengan membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara. Dalam buku ini dibahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengen…

Paradoks rasionalitas : perluasan ruang lingkup keuangan negara dan implikasi…

Ruang lingkup keuangan negara di Indonesia sampai sekarang ini menciptakan paradoks rasionalitas dalam pengaturannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeriksaan, dan distribusi risiko yang secara nalar hukum menimbulkan contradictio in termins. Hasil penelitian menunjukkan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keua…

Transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN

Transfer ke daerah bertujuan untuk membuka akses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Buku ini membahas berbagai hal tentang transfer ke daerah. Antara lain tentang gambaran global transfer ke daerah dan dana desa, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan satu bagian khusus membahas dana desa.

Jurnal Budget Vol. 2, No. 1, 2017

Memuat tulisan penelitian tentang ketimpangan ekonomi dan kebijakan pemerataan pembangunan di Banten (Nidya Waras Sayekti), Penguatan kapasitas keuangan negara melalui revisi UU Pengelolaan PNBP (Ariesy Tri Mauleny), Pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja (Rastri Paramita dan Ratna Christianingrum), Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada kabupaten/k…

Pengawasan Keuangan Negara: Pemeriksaan Keuangan Negara melalui Auditor Inter…

Buku ini membahas sistem pengawasan keuangan negara dan problem-problemnya selama ini. Buku ini tidak hanya membahas keuangan negara secara teoritis tetapi juga merunut dari silang sengkarut pengawasan keuangan negara dan politik hukumnya dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi. Buku ini juga dilengkapi dengan tawaran-tawaran solutif bagi problem pengawasan keuangan negara …

IHPS I TAHUN 2016 IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2016

Buku ini berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang disusun oleh BPK RI

Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

Buku ini menyajikan penghitungan kerugian keuangan negara secara sistematis. Menggunakan pendekatan akuntansi forensik dan audit investigatif yang memanfaatkan konsep dan doktrin hukum, ekonomi dan akuntansi, penghitungan ini dimulai dengan memetakan sumber-sumber kerugian keuangan negara. Dikenalkan juga R.E.A.L. Tree, diagram yang merupakan peta kerugian keuangan negara dengan menggunakan uns…

Manajemen keuangan pemerintahan

Manajemen keuangan pemerintahan adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana maupun penggun aan dana untuk pembiayaan operasional maupun untuk kebutuhan investasi sedara efektif dan efisien. Buku ini menguraikan sistem dan proses pengeloaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN, diurai…

Penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara: suatu perbandingan kebijakan …

Buku ini berisi tentang kebijakan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara sebelum reformasi keuangan negara (sebelum undang-undang nomor 1 tahun 2004) dengan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara sesudah reformasi keuangan negara (Undang-undang nomor 1 tahun 2004), serta perbandingan antara kebijakan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara sebelum dan sesudah re…

Laporan investigasi BAKN atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2011

Dari sekian banyak temuan yang disampaikan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan selama periode tahun 2010-2011,BAKN memilih 3(tiga) temuan yang dipandang sangat menonjol untuk dilakukan investigasi lebih lanjut, yaitu: Badan Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04);Utah PPh Migas dan cost recovery kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Migas;PT.Kereta Api Indonesia (Persero)

Laporan kinerja BAKN DPR RI tahun 2012

Laporan ini merupakan kinerja BAKN tahun 2012 yang terdiri dari penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI,kinjungan kerja dalam negeri,kunjungan kerja luar negeri,workshop,magang bagi tenaga ahli,investigasi BAKN atas kasus-kasus yang berindikasi korupsi,dan simpulan hasil investigasi BAKN di DPR RI.

Laporan kinerja BAKN DPR RI periode 2009-2014

Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari Anggota Dewan di BAKN, sebagai salah satu pertanggungjawaban Anggota BAKN dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Sesuai dengan fungsinya, BAKN telah melakukan penelaahan terhadap 6230 laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Dari setiap penelaahan, diungkapkan kasus-kasus yang signifikan,kemudian diberikan rekome…

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebagai dana perimbangan dengan ruang lingkup yang meliputi dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, saat ini memasuki konteks paradigma abru dalam bentuk perimbangan keuangan.

Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angg…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxvii, hal. tidak urut. ; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kese

ISBN/ISSN

978-602-8308-03-8

Deskripsi Fisik

xxvi, 550 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hubungan Keuangan Pusat-Daerah : Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusa…

Buku ini merupakan satu buku yang secara sederhana menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan hubungan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, beberapa aspek penjelasannya di format secara sederhana agar pemahaman substansinya dapat dengan mudah dimengerti. Materi buku memuat hal-hal berkaitan dengan hubungan keuangan pusat-daerah, seperti azas-azas pemerintahan daerah…

Keuangan Daerah Terapi Atasi Kemiskinan

Buku “Keuangan Daerah: Terapi Atasi Kemiskinan” menjelaskan apa yang dimaksud dengan APBD, bagaimana kaitannya dengan APBN, bagaimana mengolahnya secara bijak dan tepat guna. Informasi-informasi yang diberikan sangat berguna bagi mereka yang terlibat dalam mengelola dan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan APBD. Informasi ini juga berguna bagi kita semua agar dapat mengkritisi kebijaka…

Kajian seputar problematika keuangan negara, aset negara, dan kekayaan negara…

Buku ini merupakan pemikiran dari beberapa peneliti hukum dan ekonomi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI mengenai berbagai persoalan terkait keuangan negara, aset negara dan kekayan negara yang dipisahkan. Pemikiran tersebut dituangkan dalam tulisan yang berjudul: Konsepsi Hukum atas Uang yang Dimiliki oleh Badan Hukum, Problematika Hukum Penerapan Unsur K…