Buku ini disusun untuk mendorong transparansi tugas dan kinerja beliau di DPR RI dan juga disusun sebagai bentuk laporan kepada masyarakat dan konstituen. Buku ini merekam jejak aktivitas, secara kronologis semua terdokumentasi dengan baik, agar bisa menjadi catatan yang dapat dirujuk oleh masyarakat. Dalam masa tugas beliau, DPR RI berhasil mensahkan 22 RUU menjadi UU. Beberapa RUU yang disahk…
Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait mekanisme penyusunan rancangan undang-undang yang berkualitas, optimalisasi peran Badan Legislasi dalam profesi penyiapan prolegnas dan perancangan undang-undang sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan pembentukannya.
melalui lapora ini pusat pemantauan elaksanaan undang undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam meencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.
Rencana Kinerja tahun 2013 Sekretariat Jenderal DPR RI memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indicator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Setelah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan sebagai rencana tindak tahun 2013, maka Setjen DPR RI akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…
Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…
buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…
Laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2017-2018 mencakup berbagai kegiatan dan capaian kinerja DPR yang telah dilaksanakan pada satu tahun sidang sejak 16 Agustus 2017 sampai 15 Agustus 2018. Pada dasarnya kinerja DPR adalah hasil pelaksanaan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20A UUD Negara Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang kemudian…
Setiap organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidaklah bisa dicapai hanya oleh pimpinan atau pendiri perusahaan saja, akan tetapi pasti membutuhkan dukungan dan partisipasi orang lain atau pegawai. Ketika pegawai direkrut suah tentu diberikan tanggungjawab pekerjaan yang diselesaikan. Buku ini dibagi dalam tiga bagian yakni: Teori kinerja pegawai, Pengukuran ki…
Buku ini mengupas tentang Kinerja Legislasi DPR RI Periode 2009 - 2014 yang dalam tiga tahun pelaksanaannya belum mencapai target, yaitu baru menyelesaikan 70 UU yang terdapat dalam Daftar Program Legislasi Nasional 2010 - 2014 dari 262 RUU yang ditetapkan. Jadi dalam tiap tahun, DPR rata-rata hanya menyelesaikan 15 - 20 RUU dari target yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan, …
Excellence in coaching menjelaskan konsep dan best practice coaching yang telah terbukti berhasil dijalankan oleh para ahli. Pendekatan yang ditawarkan buku ini mencakup semua jenis metode yang berkembang di dunia coaching saat ini, yaitu: NLP Coaching; Behavioral coaching, solution focused coaching; cognitive behavioural coaching; transpersonal coaching; integrative coaching; ...etc.
Buku performance coaching ini memperkenalkan cara untuk menjadi coach atau mengontrak coach untuk individu maupun organisasi sekaligus juga menjadi referensi bagi coach yang sudah beropengalaman. Sebagai panduan praktisi coaching kinerja, buku ini membahas: pengertian dan manfaat performance coaching; falsafah coaching; cara menjadi coach; manajer sebagai coach; pelatihan coach; metode dan tek…
Di dalam buku ini , Bill Schiemann menjelaskan secara lengkap pentingnya memahami, mengukur dan meningkatkan people equity organisasi. Buku ini menjelaskan secara gamblang transformasi konsep yang secara historis dianggap sebagai kurang nyata menjadi tindakan nyata. Buku ini juga menyediakan model manajemen talenta yang tepat, serta menyajikan pendektan yang baru terhadap manajemen talenta deng…
Melalui laporan ini, Deputi Perundang-undangan berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2011, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan layanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang