Berbicara soal kinerja anggota dewan, terkadang konotasi sebagian masyarakat menilai negative. Karena masyarakat hanya melihat sepenggal-sepenggal saja. Tidak mengetahui secara komprehensif. Padahal, bila dilihat secara komprehensif, kinerja wakil rakyat itu kan tertera jelas. Pertama, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi atau pembuat undang-undang. Dalam fungsi anggaran, m…
Buku ini memuat tentang seluk-beluk kepresidenan. Bagian-bagian dalam buku ini adalah Struktur dan Karakter Presidensi, Pengangkatan dan Masa Jabatan Presidensi, Tugas Presiden, dan Persepsi Kepresidenan oleh Orang Lain. Sumber pengetahuan yang diambil untuk itu adalah Konstitusi, Aturan Tatanan DPR dan MPR, Sejarah Parlementer, dan Literatur. Perbandingan Kepresidenan dengan badan-badan politi…
Dr. Anis Byarwati sebagai anggota komisi XI DPR RI dan juga anggota Badan Legislasi yang ditugaskan fraksi menjadi anggota panitia kerja RUU Omnibus Law, bersinggungan langsung dengan isu-isu yang mengemuka di atas. Bagaimana perjuangannya menampung aspirasi dari nasabah AJB Bumiputera dan rapat-rapat yang diikutinya dalam pembahasan berbagai RUU di Badan Legislasi, terekam apik dalam buku ini.
Dr. Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS turut menyuarakan kebijakan Fraksi PKS dengan memberikan masukan, kritik dan opini yang membangun kepada pihak pemerintah. Masukan-masukan, ide, gagasan dan opini beliau, kami tuangkan dalam buku Perjuangan Dakwah Parlemen edisi ke-3 ini.
Buku Perjuangan Dakwah Parlemen yang merekam perjalanan dakwah parlemen Dr. Anis Byarwati di Masa Sidang Kedua Tahun 2019-2020 yang terhitung dari tanggal 13 Januari 2020 - 27 Maret 2020 ini, mencoba untuk menyajikan secara detail bagaimana seorang anggota legislatif melakukan dakwahnya di parlemen. Sebagaimana buku Perjuangan Dakwah Parlemen untuk masa sidang I, Buku ini juga menggunakan siste…
Laporan ini berisi pemikiran-pemikiran yang disampaikan Dr. Anis Byarwati dalam rapat-rapat bersama mitra. Dan serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Masa Sidang I pelaksanaan tugasnya di DPR RI. Rentang waktu Masa Sidang I, terhitung sejak beliau dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019, hingga berakhirnya Masa Reses untuk Masa Sidang I yaitu tanggal 12 Januari 2020, atau kurang lebih…
Pekerjaan badan legislatif negara bagian sangat banyak dan kompleks, sehingga badan legislatif menggunakan komite untuk membagi beban kerja. Komite adalah kendaraan utama melalui mana undang-undang harus lolos untuk pemeriksaan, debat dan modifikasi. Mereka juga berfungsi sebagai jalur akses utama bagi warga negara dan kelompok kepentingan, dengan memberikan kesempatan formal untuk masukan ke…
Study of Congress disponsori oleh American Political Science Association (Asosiasi Ilmu Politik Amerika) dengan dukungan hibah dari Carnegie Corporation. Proyek ini pertama kali disusun oleh sekelompok kecil ilmuwan dan anggota kongres yang mengadakan serangkaian pertemuan diskusi di Kongres dengan bantuan keuangan dari Philip Stern Family Fund. Diskusi ini menghasilkan kesepakatan untuk mencar…
Persoalan pelimpahan kekuasaan legislatif telah dibahas cukup luas dalam pertimbangan RUU Darurat Indonesia yang telah menjadi Undang-undang Staatsblad 29 Oktober 1948. angka 1461. Dalam pasal 1 undang-undang itu mengatur bahwa dengan penyimpangan sejauh diperlukan dari ketentuan pasal 62 ayat kedua 63 64 dan 171 ayat kedua Undang-Undang Dasar pemerintah di Indonesia sejak tanggal ditetapkan ol…
Buku ini berisi tentang perubahan arah politik di Prancis pada tahun 1902. Pada masa itu, terdapat pemilu legislatif di Prancis yang dimenangkan oleh dominasi partai politik kiri di kursi parlemen setelah kemunculan ketidakstabilan politik di Prancis. Buku yang ditulis oleh Benoist ini berusaha untuk menjelaskan bahwa pada saat itu Prancis sedang berusaha untuk memperbaiki sistem parlementer ya…
Arus komentar yang tak henti-hentinya yang dipicu Kongres melengkapi fasihnya dengan tempat vital yang ditempatinya dalam kehidupan nasional. Sebagian besar diskusi bersifat kritis, ini wajar, dan hakikatnya tak terhindarkan. Kongres menarik perhatian terbesar ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan eksekutif. Ketika Presiden menemukan Kongres dalam suasana yang reseptif, program legi…
Persoalan pelimpahan kekuasaan legislatif telah dibahas cukup luas dalam pertimbangan RUU Darurat Indonesia yang telah menjadi Undang-undang Staatsblad 29 Oktober 1948. angka 1461. Dalam pasal 1 undang-undang itu mengatur bahwa dengan penyimpangan sejauh diperlukan dari ketentuan pasal 62 ayat kedua 63 64 dan 171 ayat kedua Undang-Undang Dasar pemerintah di Indonesia sejak tanggal ditetapkan ol…
"Buku ini adalah latihan untuk menyimpan sedikit pengetahuan dalam menghadapi tugas terkait bidang ilmu ini yang lebih besar lagi di depan. Penulis menganggapnya sebagai laporan sementara, bukan sebagai otoritas untuk memberikan kemutlakan untuk pengajaran. Tidak ada yang lebih sadar akan kekurangannya daripada pembaca. Penelitian yang tersedia tentang badan pembuat undang-undang Amerika Serika…
Di awal tahun 2016 ini, parlemen-parlemen anggota APPF kembali bertemu di Vancouver, Kanada. Dalam pertemuan tahunan ke-24 tersebut,perjuangan diplomasi DPR RI membuahkan hasil membanggakan dengan disahkannya tujuh resolusi usulan DPR RI yang ditujukan untuk memperkuat kerjasama parlemen di Asia Pasifik terkait isu-isu terkini seperti stabilitas kawasan,transnational organized crimes (TOC), ant…
Buku ini berisi tentang alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat
Dalam buku ini secara ringkas mengemukakan implementasi, mekanisme dan prosedur kerja serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan dalam mengemban amanat rakyat. Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangannya dalma membangun demokrasi perwakilannya, mengimplementasikan bentuk-bentuk dan cara kerjanya yang dilakukan melalui amand…
DPR RI periode 2004-2009 ini, adalah Dewan yang keseluruhan anggota-anggotanya merupakan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, juga diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada periode ini, tidak ada lagi anggota hasil pengangkatan sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Implementasi fungsi legislasi DPR Tahun…
Buku ini merupakan sebuah karya membuka mata dan wawasan untuk lebih memahami apa dan bagaimana parlemen dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Buku ini menyajikan pemikiran dan pandangan konstruktif untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi inti dari materi buku ini. DPR memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, termasuk para konsti…
Proses Legislatif adalah mata kuliah baru bagi universitas yang melakukan perkuliahanberbasis kompetensi. Hal ini karena waktu dulu ketika hanya bernama Sistem Pemerintahan Indonesia hanya membahas Ilmu Pemerintahan saja kendati biang persoalan ada pada proses legislasi yang membahas multi disiplin, yaitu input yang bernuansa ilmu politik, proses yang bernuansa ilmu pemerintahan, output yang be…