Amandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9222-46-x

Deskripsi Fisik

xxiv, 126 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 GON a

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Democratic governance formulasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru di I…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786232651913

Deskripsi Fisik

v,374 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SWA d

Jalan tengah desentralisasi bagi daerah otonom berkarakteristik kepulauan di …

Buku ini memberikan pemahaman tentang faktor penyebab penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia belum signikfikan berhasil. Desentralisasi yang telah diterima sebagai alternatif solusional atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal, ternyata belum juga mengubah kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepu…

Zelfbestuur of Anhankelijke Decentralisatie?

Buku ini memuat tentang hubungan legal dan fungsi Provinciale Staten (Konsul Negara Bagian) dan Gemeentebesturen (Konsul Daerah Kota), serta bagaimana keduanya adalah bentuk desentralisasi wilayah. Bentuk desentralisasi ini biasa disebut sebagai “pemerintahan otonom”, dan dibahas lebih lanjut dalam Grondwet (Undang-Undang Dasar). Buku ini membahas lebih lanjut mengenai hakikat tentang hubun…

Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuurambtenaren op Java en Madoera

Buku ini berisi tentang prosedur serta aturan mengenai pemilihan kepala desa di Jawa dan Madura. Hak memilih kepala desa ditetapkan pada tahun 1819 oleh Komisaris Jenderal (Commissaris-Generaal) pada maklumatnya yang dikeluarkan di tahun yang sama. Buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang Syarat Pemerintah (Regeeringsreglement) pasal 71 yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa.

Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen : Tweede Gedeelte

Sejak edisi pertama (1909) buku ini, banyak bermunculan keputusan baru tentang pemerintahan otonomi Pribumi seperti, pertanyaan penting masih menunggu pada saat untuk diselesaikan, sehingga edisi baru, dari buku yang sama perlu ditambah, direvisi dan ditingkatkan. Edisi Kedua ini, seperti yang pertama, terdiri dari tiga bagian, yaitu kontrak politik yang rinci, deklarasi singkat, dan penerapan …

Perangkat Pendukung Otonomi Daerah

Untuk merangsang dan mendorong pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian, penerbit mencoba menghimpun dan menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah tingkat II, sebagai salah satu perangkat pendukung pelaksanaan otonomi daerah, buku ini yang berjudul "perangkat pendukung otonomi daerah" merupakan pelengkap dari penerbitan terdahulu yang …

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Dae…

dalam penjelasan pasal dalam undang undang ini. antara lain, dikemukan bahwa "oleh karena negara indonesia itu suatu eenheidstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat saat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Proinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. daerah yang bersifat otonom semuanya menurut aturan yang akan dit…

Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pemban…

Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…

Satu Dasawarsa Otonomi Khusus Aceh : Tahun Anggaran 2008 s.d 2018

dalam satu dasawarsa yaitu dari tahun 2008 s.d 2018, pemerintah aceh telah menerima dana otsus sebesar Rp.64,97 triliun. Apabila di hitung secara rata rata, peningkatan penerimaan adalah sebesar 8.58 % pertahun. terdapat capaian positif dari kebijakan ini, antara lain seperti peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka TPT. Namun di satu sisi besarny…

Efektivitas dan akuntabilitas dana perimbangan dan peranannya terhadap pemban…

Buku ini menguraikan tentang pola belanja daerah yang relatif masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini juga terjadi pada dua daerah di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai daerah berkapasitas fiskla oleh pemerintah pusat pada tahun 2012, yaitu pemerintah kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten banjar. Walaupun kedua daerah telah berupaya untuk mengalihkan porsi belanja pegawai ke…

Politik pengelolaan dana otonomi khusus dan istimewa

Buku ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh tim otonomi daerah di pusat penelitian politik (P2P) LIPI. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus belum optimal untuk memberi efek yang positif terhadap peningkata…

Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Keuangan negara merupakan elemen yang paling esensial dalam pelaksanaan bernegara. Salah satu persoalan pokok Negara Hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Salah satu kewenangan dimaksud adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan, aspek yang vital untuk pembangunan suatu bangsa. Kewenangan tersebut harus dilakukan pengawasan (control).

Risalah Rapat Kosultasi Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Dae…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2006/2007

Papua: Otonomi Untuk Rakyat

Buku ini mencoba mengungkap mengenai Papua berdasarkan pengalaman empiris di bidang kebijakan publik dan pemeriksaan. Mengkaji permasalahan Papua dari aspek politik,ekonomi,sosial,budaya, dan pertahanan keamanan, serta tata kelola keuangan atas dana pemerintah yang ada di Papua.

Otonomi Daerah: menuju era baru pembangunan daerah edisi 3

Edisi

edisi 3

ISBN/ISSN

978-602-298-187-5

Deskripsi Fisik

xv, 471 p. 31 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 KUN o

Otonomi daerah: filosofi, sejarah perkembangan dan problematika

Fokus utama buku ini pada pembahasan pemerintahan daerah sejak orde baru yang memberlakukan UU No.5 tahun 1974 sampai kehadiran UU No.32 tahun 2004 yang menggantikan UU no. 22 tahun 1999. Euforia pelaksnaan otonomi daerah di awal reformasi telah memunculkan berbagai persoalan, dari tuntutan perubahan bentuk negara, ketegangan hubungan antara pusat dan daerah, keteragangan antara provinsi dengan…

Jurnal Konstitusi: otonomi khusus Provinsi Papua pasca pembatalan UU no. 45 T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1829-7706

Deskripsi Fisik

142 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.598 6 OTO

Jurnal Ilmu Politik Edisi 21, 2010

Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagian kedua telaah berisi tulisan tentang menimbang 10 tahun pelayanan publik era otonomi daerah;inovasi pemerintahan daerah mengapa gagal?;Perempuan dan pilkada langsung:meretas jalan kesetaraan dalam p…