Buku ini memuat Konsep Dasar Perpustakaan Elektronik (e-library), Komponen Perpustakaan Elektronik (e-library), Dasar-Dasar Sistem Informasi Perpustakaan Elektronik, Automasi Perpustakaan dalam Perpustakaan Elektronik, Metadata MARC dalam Jaringan Informasi, Kerjasama Resource Sharing, Pemanfaatan Internet pada Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Koleksi Sumber Daya Elektronik, Organisasi Inf…
pada praktiknya penyusunan LAKIP mengalami kendala dalam pendataaan target dan hasil kinerja. teruama saat terjadi mutasi pejabat dan pegawai yang berwenang dalam menyusun indikator konerja di unit kerja yang bersangkutan. unit kerja mengalami kesulitan dalam menerjemahkan target kinerja yang telah disusun. bedasarkan hal tersebut maka perlu disusun kamus indikator yang berfungsi sebagai penje…
Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.
Buku ini mengulas topik-topik seperti "Memahami dimensi dan dinamika layanan", "Merancang dan menyampaikan layanan", "Mengukur dan mengelola kualitas layanan", "Menyelaraskan permintaan dan penawaran layanan", dan "Mengelola dan mengukur kepuasan pelanggan". Oleh karena itu, buku ini relevan dan bermanfaat sebagai acuan bagi para praktisi dan akademisi yang menyadari pentingnya upaya membangun …
Buku yang berjudul "Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat" ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dan pengelolaan keuangan daerah bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan…
Keprotokolan merupakan elemen penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama dalam mendukung fungsi pimpinan lembaga negara seperti MPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan pelayanan keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Fokus utama penelitian ini adalah pada penyusuna…
Sosialisasi penggunaan fitur baru pada aplikasi SiPenjagaRB merupakan tahap akhir dari tahapan kegiatan jangka pendek untuk aksi perubahan. Sosialisasi diikuti oleh pejabat atau staf di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini Project Leader menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengisian Lem…
Dengan pemilihan isu ini dapat memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah koleksi repositori DPR RI. Percepatan pengembangan dapat terlihat, hal ini ditunjukan saat ini jumlah koleksi sudah berada pada angka 503 koleksi.
Kegiatan aktualisasi yang dijalankan penulis merupakan fasilitas bagi penulis untuk menghabituasikan nilai – nilai dasar ASN. Isu yang diangkat oleh penulis adalah “KURANG OPTIMALNYA DOKUMENTASI KEGIATAN AUDITOR INSPEKTORAT UTAMA DALAM KEGIATAN PENGAWASAN”. Berdasarkan isu tersebut, penulis mengusung kegiatan aktualisasi “OPTIMALISASI SOSIALISASI PELAYANAN INSPEKTORAT UTAMA DI SEKRETARI…
Pelayanan prima bertitik tolak pada usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik p…
Tujuan penulisan buku ini adalah menyamakan persepsi,visi,misi,tujuan,sasaran,upaya dan langkah-langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi agar terwujud pemerintahan negara yang bersih,berdayaguna dan berhasilguna; sebagai bahan referensi,bahan perumusan kebijakan dan petunjuk dalam menyusun net working dan bekerjasama dengan para pakar,stake holder dan masyarakat dalam melakukan reormas…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2009 dalam Lembaran Negara nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5038. Undang-undang ini mengatur pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik, asas, tujuan, ruang lingkup, pembinaan dan penataan, hak, kewajiban, larangan, aspek penyelenggaraan pelayanan publik, peran serta masyarakat, penyelesaian peng…
Koleksi perpustakaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengunjung dalam mengunjungi perpustakaan. Koleksi adalah tujuan utama pemustaka untuk datang dan memanfaatkan layanannya. Para pustakawan yang bekerja dalam pengembangan sumber informasinya hendaknya memahami filosofi yang mendasari tugasnya dalam mengembangkan koleksi perpustakaan. Dengan begitu, pustakawan harus mampu mengiku…
Buku ini membahas secara komprehensif tentang Salesmanship (Kepenjualan) dengan berbagai cara dan metode agar pelaku bisnis, distributor, wiraniaga (salesman), grosir, dan pengecer dapat mengembangkan bisnisnya sesuai pemasaran modern yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Buku ini akan membantu Anda untuk memahami Salesmanship lebih jauh. Penulis menjabarkan Salesmanship mulai dari seni d…
Buku ini mengulas fenomena pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Melalui UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, telah diatur berbagai hal berkaitan dengan pelayanan publik, yang harus dijadikan pedoman oleh aparat penyelenggara pelayanan publik. Di samping melakukan pengaturan, …
Buku ini terdiri atas 7 Bab antara lain membahas tentang konsep dasar administrasi kesehatan masyarakat, pembangunan dan pengelolaan kesehatan di Indonesia, sistem manajemen puskesmas, mutu pelayanan kesehatan, peran dan fungsi rekam medis serta kepemimpinan
Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif dan akomodatif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam satu gedung. MPP merupakan suatu perjalanan pembaruan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pada hakikatnya, kehadiran negara bagi warga negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusionalnya sebagai bagian dari kewajibannya (state obligation). Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari efektifnya fungsi negara. Oleh karenanya, filosofi pelayanan publik haruslah berorientasi pada kepentingan publik. Buku "Filosofi Pelayanan Publik" memberikan penjelas…