Memperkokoh otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

999-3333-21-1

Deskripsi Fisik

viii, 251 hal. : il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MEM

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah

Pergeseran politik dan pemerintahan yang terjadi setelah digulirkannya reformasi tahun 1998 merupakan momentum yang tepat untuk merumuskan kembali model hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan efisien. Seperti diketahui, perjalanan panjang pemerintahan daerah di Indonesia semenjak adanya UU Nomor 5 tahun 1974 banyak diwarnai oleh berbagai permasalahan, mulai dari pola rekrutmen k…

Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemeri…

Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkem…

Autonomy and disintegration in Indonesia

Autonomy and disintegration in Indonesia

Dinamika pelaksanaan urusan di bidang persandian pemerintah daerah

Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi…

Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan daerah: Dengan memanfaatkan pasar mo…

Secara ringkat buku ini juga mengulas tentang beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan daerah, diantaranya melalui restrukturisasi dan reorganisasi sehingga perusahaan daerah tersebut dapat masuk ke pasar modal.

Reinvensi pembangunan ekonomi daerah: bagaimana membangun kesejahteraan daerah

Reinvensi pembangunan ekonomi daerah ini mengulas pembangunan ekonomi daerah dengan menjadikan semangat entrepreneurship sebagai ruh dalam menata kembali pola pembangunan daerah;mengelola sumber daya seperti layaknya sebuah enterprise agar dapat mengembangkan nilai sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan rakyatnya. Pendekatan ini berusaha memasukkan semangat kewirausahaan dalam tubuh pem…

Prospek otonomi daerah di negeri Republik Indonesia

Edisi

Cet.4

ISBN/ISSN

979-421-184-2

Deskripsi Fisik

xviii,376 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.9 KAH p

Perkembangan garis politik dan perundang-undangan Pemerintah daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 469 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

349.91 LUB p

Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah

10015752

Keamanan dan jaminan hak pemda di bidang telekomunikasi

Mengoptimalisasi manfaat penggunaan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari berbagai aspek, Tim Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian mendalam dengan melakukan penelitian dalam rangka mengungkap berbagai persoalan dan menawarkan solusi permasalahan terkait pemanfaatan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian memuat empa…

Politik Kesukuan dalam Pilkada: Potret Tumbangnya Birokrat dan Politisi di Pi…

Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian tesis penulis di program pasca sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Buku ini berisi tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah langsung tahuan 2005. Menggambarkan pilkada langsung di Bengkulu 2005 danpengaruh politik kesukuan dalam praktek pemilihan kepala daerah langsung.

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxiii,236 hlm.;26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 ANA

Pembiayaan Pembangunan Daerah

Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek …

Peraturan daerah responsif:fondasi teori, metode, dan teknik pembentukan

Buku ini merupakan konstruksi ulang dari buku sebelumnya yang berjudul Peraturan Daerah Responsif; fondasi teoritik dan pedoman pembentukannya

Pilkada di Tengah Konflik Horizontal: Nurmahmudi Ismail Unggul di KPUD Badrul…

Buku politik ini dibagi dalam dua belas bab yang dalam setiap babnya berbicara menurut alur demokrasi yang tengah berkembang. Berbagai kasus direkam dan ditambah analisis seperlunya dengan diracik secara apik menjadi sebuah buku populer yang amat berarti bagi perkembangan sejarah berdemokrasi. Buku ini bisa dijadikan referensi politik di masa datang.

Pokok-Pokok pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-7498-78-0

Deskripsi Fisik

xiv, 202 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 RAH p

Sepuluh Undang-undang 1999

Buku ini memuat sepuluh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 mengenai pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, serta dilengkapi dengan pedoman penyusunan APBD tahun 1999/2000.

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…

Profil daerah kabupaten dan kota jilid 1

Buku ini merupakan suatu serial penerbitan lengkap dalam beberapa jilid tentang potensi daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang merupakan lapis bawah - namun paling berarti secara ekonomi-politik dalam seluruh struktur administrasi negara bangsa ini.