Buku ini merupakan konstruksi ulang dari buku sebelumnya yang berjudul Peraturan Daerah Responsif; fondasi teoritik dan pedoman pembentukannya
Buku politik ini dibagi dalam dua belas bab yang dalam setiap babnya berbicara menurut alur demokrasi yang tengah berkembang. Berbagai kasus direkam dan ditambah analisis seperlunya dengan diracik secara apik menjadi sebuah buku populer yang amat berarti bagi perkembangan sejarah berdemokrasi. Buku ini bisa dijadikan referensi politik di masa datang.
Buku ini memuat sepuluh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 mengenai pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, serta dilengkapi dengan pedoman penyusunan APBD tahun 1999/2000.
Evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI. Kajian dan analisis dalam aspek substansi hukum,struktur hukum/kelembagaan,pendaaan,sarana dan prasarana,budaya hukum, dan setelah dicermati terdapat beberapa norma yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 ta…
Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…
Buku ini merupakan suatu serial penerbitan lengkap dalam beberapa jilid tentang potensi daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang merupakan lapis bawah - namun paling berarti secara ekonomi-politik dalam seluruh struktur administrasi negara bangsa ini.
Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…
Hukum pemerintahan daerah tumbuh dan berkemban sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di tanah air. Apalagi dengan danya upaya mewujudkan otonomi daerah persoalan hukum pemerintahan daerah semakin luas, kompleks dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar untuk dikaji adalah masalah hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah.
Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…
Buku ini merupakan bunga rampai terhadap problematika pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya ketika hukum otonomi daerah direformasi pada tahun 1999 sampai saat ini. Materi yang diangkat dalam bahasan buku ini berhubungan dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya.
Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomaba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang p…
Buku ini mencoba untuk menguraikan mengenai hukum pemerintahan daerah secara menyeluruh dengan sedikit perubahan, maka komposisi bab yang ada dalam buku ini mencoba untuk mengikuti komposisi bab yang ada dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Penyelenggaran otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betil terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good…
Sejarah mencatat bahwa konflik Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan melalui dialog dan perundingan. Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya mengukir sejarah baru dengan ditandatanganinya MoU di Helsinki, Finlandia. Melalui penelitian ilmiah yang mendalam, buku ini secara khusus menititikberatkan bahasannya pada tiga fokus amatan, yaitu: (1) peran kebijakan desentralisasi da…
Jurnal ilmu politik ini terdiri dari 3 bagian,bagian pertama teori berisi tulisan tentang politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik;menuju desentralisasi berkeseimbangan, bagian kedua telaah berisi tulisan tentang menimbang 10 tahun pelayanan publik era otonomi daerah;inovasi pemerintahan daerah mengapa gagal?;Perempuan dan pilkada langsung:meretas jalan kesetaraan dalam p…
Buku ini merupakan bukti pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah bisa meningkatkan taraf hidup, kesehatan, dan pendidikan rakyat daerah, asalkan pemerintah daerah dan rakyat diberikan keleluasaan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah daerahnya tanpa harus berpulang ke pemerintah pusat. Sekaligus membuktikan kreativitas, dedikasi, dan terobosan inovasi yang dilakukan oleh Fadel …