Di era orde baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah peradilan tata usaha negara lengkap dengan hukum materi dan hukum acaranya.
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…
Praktik hukum sering mengalami tantangan baik secara formil maupun materil dikarenakan perkembangan yang terjadi di lapangan sosial. Hal ini yang menyebabkan para hakim di peradilan agama harus berusaha keras menemukan tafsiran yang sesuai makna operasionalnya. Dari sinilah timbul istilah penemuan hukum oleh para hakim. oleh karena itu penting sekali untuk mengatur dan membatasi kinerja hakim …
Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia merupakan bagian yang strategis dalam menjaga martabat hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam rangka merealisasikan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Buku ini menguraikan tentang transformasi sistem pengawasan badan peradilan Indonesia di era digital, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Badan…
Buku ini menelisik dengan tajam dan akurat ikhwal pola dan praktik kejahatan diwilayah pengadilan. buku ini yang mengungkap seluk beluk mafia peradilan, yang melibatkan banyak pelaku dan sekaligus akan menimpa setiap orang yang takberhati-hati hendak mencari keadilan di lembaga peradilan.
Peradilan hubungan industrial ini dihadirkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian perselisihan industrial. Di dalam buku ini diuraikan secara jelas mengenai konflik atau perselisihan yang sering kali terjadi dalam hubungan industrial serta penyelesaiannya, diantaranya dengan cara negoisasi (bipartite), mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
"Melalui buku ini penulis ingin menyampaikan perihal keadilan anak dan perlindungan anak di Belanda. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi jelas bahwa dalam arti tertentu sulit untuk merekrut hakim anak yang sesuai dalam jumlah yang memadai dari pengadilan di Belanda. Tidak diragukan lagi ada minat yang tidak mencukupi pada pekerjaan ini, yang membuat tuntutan khusus pada dia yang aka…
Buku ini membahas tentang seluk beluk mafia peradilan, menelisik dengan tajam dan akurat ikhwal pola dan praktik kejahatan di wilayah pengadilan. Mafia peradilan melibatkan banyak pelaku dan sekaligus akan menimpa setiap orang yang tak berhati-hati hendak mencari keadilan di lembaga peradilan. Praktik mafia peradilan bisa terjadi di lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, pengadilan, KPK, depart…
Bahasan dalam buku ini mengenai sejarah,tujuan,dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara;perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara;perihal surat kuasa;perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara;perihal sengketa peradilan tata usaha negara;perihal jenis acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara; perihal acara pemeriksaan biasa;perihal acara …
Buku ini disusun dengan menggunakan metode perbandingan antara sistem peradilan pidana di Indonesia dengan sistem peradilan pidana di Belanda, Inggris, dan Amerika. Belanda merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia dan Belanda lah yang membawa sistem peradilan pidana tersebut ke Indonesia. Sedangkan Inggris dan Amerika merupakan dua negara yang sama-sama menganu…
Buku ini berisi antara lain dasar-dasar peradilan tata usaha negara, subyek dan obyek sengketa TUN, kompetensi PTUN, alur penyelesaian sengketa TUN, gugatan, penundaan pelaksanaan keputusan TUN, rapat permusyawaratan, pemeriksaaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara cepat dan acara singkat, putusan upaya hukum dan eksekusi.
Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing menjelaskan secara lengkap tentang sistem peradilan di Indonesia berdasarkan perubahan sistem politik yang terjadi. Mulai dari sistem peradilan yang digunakan,perbandingan dengan sistem peradilan yang lain, hingga analisis terhadap sistem tersebut.
Sistem peradilan pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan persidangan pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang mengacu kepada KUHAP, guna mencari dan menemukan kebenaran materiil sehingga dapat mewujudkan supremasi hukum yang memenuhi…
Sebuah analisis yang mendalam tentang usul,kewenangan dan kinerja pengadilan tata usaha negara, baik dari sudut pandang hukum maupun ilmu sosial. Sasaran utama analisis ini adalah untuk menilai apakah pengadilan tata usaha negara telah menawarkan perlindungan hukum yang mangkus bagi warga negara dari sudut pandang supremasi hukum, apa kekuasaan pengadilan itu dan bagaimana kekuasaan itu dipergu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 153, Tambahan Lembaran Negara no. 53132 merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…