Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 5673, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terh…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perja…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perset…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 5675, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indon…

The core international human rights treaties

Perjanjian mengenai hak asasi manusia yang disusun oleh OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ) adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Format penulisan dalam buku ini dibuat semudah mungkin untuk lebih mu…

Himpunan risalah sementara DPR RI tahun 1959 rapat ke-16 s/d 33 tentang ruu p…

Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1959 rapat ke-16 s/d 33 membahas tentang jawaban pemerintah atas pemandangan umum para anggota DPR babak I mengenai RUU tentang perjanjian bagi hasil. Dan RUU tentang penetapan UU darurat no.1 tahun 1958 tentang perubahan uu no.6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pengadilan ketentaraan sebagai uu.

ASEAN Document Series 1996-1997

Buku ini berisi tentang perjanjian-perjanjian di tingkat negara-negara ASEAN pada tahun 1996-1997

The Asean charter

Piagam ASEAN dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa negara ASEAN

ASEAN Documents Series 2009

Buku ini berisi tentang perjanjian-perjanjian di tingkat negara ASEAN pada tahun 2009.

ASEAN Document Series 2003

Document ASEAN in 2003

ASEAN Document Series 2005

Document ASEAN's activity in 2005

ASEAN Document Series 1998-1999

The ASEAN Document Series of 1998 - 1999 is the latest series of compilation of ASEAN documents mainly declarations, protocol agreements, joint press statements and treaties

The Legal Texts: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negot…

This legal text first published by the GATT Secretariat in 1994 and already reprinted by the WTO many times since 1995, The Legal Text of the WTO are here reprinted again. This volume contains the texts of each of the agreements reached at the conclusion of the Uruguay Round in December 1993. It also contains the related decisions taken at the same time and those taken later at the Ministerial …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memora…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahaan “P…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Nopember 1963 dalam Lembaran Negara No. 110 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2599 merupakan undang-undang tentang Pengesahaan “Perjanjian Karya” antara P.N. Pertamina dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company, bahwa berlandaskan Manifesto Politik demi kenaikan produksi, perkembangan pengusahaan per…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 1960 dalam Lembaran Negara No. 123 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2060 merupakan undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja, Undang-undang ini perlu dibuat Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja Kerajaan Kamboja dibuat Perjanjian …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1960 tentang Persetujuan Pe…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Pebruari 1961 dalam Lembaran Negara No. 15 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2154 merupakan undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indoneisa dan Persekutuan Tanah Melayu, Undang-undang ini merupakan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Sesuai dengan pol…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanian bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Januari 1960 dalam Lembaran Negara No. 2 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1924 merupakan undang-undang tentang Perjanjian bagi hasil, Undang-undang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan huk…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1962 tentang Pembuatan Per…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Nopember 1962 dalam Lembaran Negara No. 81 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2522 merupakan undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dengan Jepang, bahwa perlu dibuat Perjanjian hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Jepang, mengingat Antara…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 tentang Pembuatan Pe…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 1962 dalam Lembaran Negara No. 26 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2440 merupakan undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Honggaria, bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Hongaria…