ASEAN agreement on disaster management and emergency response

Perjanjian ASEAN tentang manajemen bencana dan tanggap darurat

The Asean charter

Piagam ASEAN dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa negara ASEAN

ASEAN Documents Series 2009

Buku ini berisi tentang perjanjian-perjanjian di tingkat negara ASEAN pada tahun 2009.

ASEAN Document Series 2003

Document ASEAN in 2003

ASEAN Document Series 2005

Document ASEAN's activity in 2005

ASEAN Document Series 1998-1999

The ASEAN Document Series of 1998 - 1999 is the latest series of compilation of ASEAN documents mainly declarations, protocol agreements, joint press statements and treaties

The Legal Texts: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negot…

This legal text first published by the GATT Secretariat in 1994 and already reprinted by the WTO many times since 1995, The Legal Text of the WTO are here reprinted again. This volume contains the texts of each of the agreements reached at the conclusion of the Uruguay Round in December 1993. It also contains the related decisions taken at the same time and those taken later at the Ministerial …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memora…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahaan “P…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Nopember 1963 dalam Lembaran Negara No. 110 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2599 merupakan undang-undang tentang Pengesahaan “Perjanjian Karya” antara P.N. Pertamina dengan P.T. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company, bahwa berlandaskan Manifesto Politik demi kenaikan produksi, perkembangan pengusahaan per…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 1960 dalam Lembaran Negara No. 123 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2060 merupakan undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja, Undang-undang ini perlu dibuat Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja Kerajaan Kamboja dibuat Perjanjian …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1960 tentang Persetujuan Pe…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Pebruari 1961 dalam Lembaran Negara No. 15 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2154 merupakan undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indoneisa dan Persekutuan Tanah Melayu, Undang-undang ini merupakan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Sesuai dengan pol…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanian bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Januari 1960 dalam Lembaran Negara No. 2 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1924 merupakan undang-undang tentang Perjanjian bagi hasil, Undang-undang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan huk…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1962 tentang Pembuatan Per…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Nopember 1962 dalam Lembaran Negara No. 81 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2522 merupakan undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dengan Jepang, bahwa perlu dibuat Perjanjian hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Jepang, mengingat Antara…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 tentang Pembuatan Pe…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 1962 dalam Lembaran Negara No. 26 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2440 merupakan undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Honggaria, bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Hongaria…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perj…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 1962 dalam Lembaran Negara No. 25 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2439 merupakan undang-undang tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia, bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekosl…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pembuatan Perj…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Juni 1961 dalam Lembaran Negara No. 238 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2279 merupakan undang-undang tentang Pembuatan perjanjian persahabatan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, bahwa itu keperluan itu maka dibuatlah Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, mengingat Antara …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 September 1961 dalam Lembaran Negara No. 276 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2318 merupakan undang-undang tentang Persetujuan atas Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut ini telah menghasilkan antara lain tiga konvensi, yaitu Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, Convention on …

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1953 tentang Persetujuan Perj…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 1953 dalam Lembaran Negara nomor -. Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria. Berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal 120, maka Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik …

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1953 tentang Pengesahan Perja…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Juni 1953 dalam Lembaran Negara nomor 56. Tambahan Lembaran Negara nomor -. Undang-undang ini mengatur tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington, bahwa tiap-tiap perjanjian yang dibuat dengan Export-Import Bank of Washington sebagai pemberi kredit yang jumlahnya seti…