Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kejaksaa…

UU Nomor 5 Tahun 1991, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perun…

UU Nomor 10 tahun 2004, Buku 1 dan 2

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

UU Nomor 12 Tahun 1985

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3842 (Jilid 1)

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)

Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (…

Optimalisasi program partisipasi masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) memberikan ruang bagi masyarakayt untuk dapat berpartisipasi langsung dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 1999

PERPU dalam teori dan praktik

elama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (emergency law). Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited powers) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaika…

Pengujian Formil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Pengujian Undang-Undang Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusion…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam sistem Perundang-Undangan Na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional

Buku ini berisi problematika yang ada seputar pembentukan peraturan perundang-undangan, yang penuh dengan pernik-pernik dinamika, dan tentunya didominasi oleh dinamika politik berlegislasi. Buku hanya berfokus pada bagian awal dari tahapan dalam pembentukan undang-undang, yaitu pada tahapanperencanaanyang menentukan tahapan berikutnya. buku ini dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembentu…

Omnibus law : diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…

Constitutional Question : Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melemb…

Hingga saat buku ini diterbitkan sudah ada sekitar 80 negara yang telah memiliki Mahkamah Konstitusi Constitutionsl Court). Dari negara yang telah mendirikan mahkamah Konstitusi itu, hampir semua sudah melengkapi dengan kewenangan constitutional question atau yang disebut juga dengan istilah pengujian norma konkret. sayangnya Mahkamah Konstitusi RI justru belum memiliki kewenangan tersebut. Ke…

Pengujian formil undang-undang di negara hukum

Buku ini membahas tentang catatan sejarah pengujian peraturan oleh kekuasaan kehakiman dan peninjauan kembali produk hukum oleh MPR; Negara Hukum dan Pengujian Norma Hukum; Konsep Pengujian Norma Hukum;Pengujian Materi Norma Hukum;Pengujian Formil taua Prosedural; dan Dasar hukum dan konstitusi serta akibat hukum putusan.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2002 Buku Ketiga

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 18 s/d 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 2002 (TR).

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pangan

UU Nomor 7 Tahun 1996

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Ko…

UU Nomor 46 Tahun 2009, Buku I dan II

Memahami pembentukan peraturan perundang-undang (undang-undang nomor 10 tahun…

untuk siswa, Mahasiwa, Dosen, Biro Hukum dan Perundang-undangan serta insan Legislatif

Ilmu perundang-undangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.072 IND i

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 1 - 99

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 77 Tahun 1991. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 3433 - 3464 (TR).