Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3304-10-3

Deskripsi Fisik

xiv, 168 hal. : il. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SUS w

Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

210 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SYA b

Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

132 hal. : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SUD h

Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana yang sedang menjdai tren internasional dewasa ini adalah munculnya kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek.

Hukum Pidana Materiil

Edisi

-

ISBN/ISSN

9793021-68-3

Deskripsi Fisik

vii, 110 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 TON h

Korupsi, terorisme, dan narkoba: upaya melawan kejahatan luar biasa yang sist…

Korupsi, terorisme, dan narkoba adalah tiga bentuk tindak pidana yang dianggap paling mengkhawatirkan. Keberadaan ketiga kejahatan tersebut dapat memberikan dampak sistematis, perlahan namun pasti kehancuran elemen bangsa. Dampaknya tidak hanya pada saat ini tapi juga di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah ketiga tindak pidana tersebut. Mulai dari pembuatan regulasi khusus…

Kompetensi mahkamah pidana internasional dan peradilan kejahatan terhadap kem…

Crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) merupakan bagian dari yurisdiksi konstitusional-global dari International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional). Kejahatan ini sekarang menjadi keprihatinan dan urusan masyarakat internasional secara keseluruhan atau umum terlepas di mana dan kapan terjadinya.

Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huku…

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia

Istilah money laundering berasal dari Amerika Serikat, dan istilah ini telah memiliki sejarah yang cukup panjang, yakni sejak tahun 1930. Pada waktu itu para pelaku kejahatan terorganisir menyembunyikan/menyamarkan harta hasil tindak pidana dengan cara melakukan investasi pada perusahaan binatu atau laundery (Yunus Husein, 2004). Di Indonesia istilah money laundering diterjemahkan menjadi pencu…

Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Ulasan komprehensif dalam buku ini tentang mediasi penal (penal mediation) dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada masyarakat Papua, Ace…

Penegakan Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia Dewasa Ini ; Lampiran KUHP Ba…

Buku ini mengulas penegakan hukum pidana dan perdata di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membahas perubahan KUHP baru, implikasi yuridis, serta tantangan penerapannya dalam praktik hukum.

Tindak Pidana Perekonomian dalam Perspektif Anti Korupsi

Buku "Tindak Pidana Perekonomian dalam Perspektif Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan" ini diterbitkan kembali dengan beberapa perbaikan. Selain itu ada tambahan bab penutup. Namun sekalipun ada perbaikan dan penambahan pada materi hampir pada semua bab tapi bukan pada pokok bahasan dan sistematikanya. Sekali lagi, sistematika materi dan pokok bahasan tetap sama sebagaimana sebelu…

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi

Entah sampai kapan negeri ini akan bersih dari monster bernama korupsi. Reformasi yang digulirkan sepuluh tahun silam nampak tidak berdaya memotong gerak dan sepak terjang para koruptor yang semakin kalap dan menjadi-jadi saja memakan uang rakyat dan negara demi kepentingan perut dan golongan mereka. Buku ini membahas modus operandi beserta berbagai hal yang menyertainya. Yakni apa makna modus…

Delik-delik korupsi

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada…

Upetisme ditinjau dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 395 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 PRA u

Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viiii, 166 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 SIT t

Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital

Dewasa ini manusia secara tidak langsung hidup berdampingan dengan adanya perkembangan digital dan teknologi informasi yang terjadi dengan begitu masif. Perkembangan digital dan teknologi informasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan saja, melainkan juga turut mempengaruhi Jabatan Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang melekat …

Korupsi dan pembuktian terbalik

Sudah lebih dari setengah abad yang lalu sejak 1960 para pembuat kebijakan telah berusaha merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif. Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, …

Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulanga…

dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…

KUHP dan KUHAP: Dilingkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Buku kesatu membahas tentang aturan umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan,buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.