Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia, yaitu pengembalian keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat.
Anti Pencucian Uang bukanlah hal baru untuk dibicarakan, tetapi keberadaannya selalu baru setiap waktu. Tidak mudah memahami manifestasi dan proses pencucian uang itu sendiri. Sekalipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang anti pencucian uang semenjak tahun 2002 dengan diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian diamandemen dengan UU No. 25 Tahu…
Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai tindakan yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana kini dikategorikan dalam tindak pidana. Hal ini sudah sangat lazim di dalam dunia hukum, mengingat dunia hukum akan selalu berupaya untuk mengatur masyarakat sesuai dengan moralitas yang dimiliki oleh tiap individu. Hukum sendiri memiliki dua sisi, ibaratnya sekeping mata uang, yang …
Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.
Kejahatan memang selalu selangkah berada di depan dibandingkan dengan aturan hingga hukum nasional seolah tidak mampu atau diduga tidak mau (unwilling) menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Konsekuensinya, maka hukum pidana internasional mendorong bahkan turut mengisi serta hadir untuk menegakkan yurisdiksinya melalui International Criminal Court atau lembaga lain di bawah PBB agar kejahatan ti…
Berbicara mengenai hukum pidana Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keberadaannya sama dengan ketidakberadaannya. Meskipun demikian, akan sangat baik apabila wujud pidana Islam yang berupa doktrin ini tetap dipelihara secara baik. Buku ini berbeda dengan buku fiqih jinayah atau hukum pidana Islam pada umumnya. Buku ini tidak hanya membahas teori hukum pidana Islam dan sumber-sumbernya, te…
Dalam sejarah kontemporer, untk kedua kalinya Indonesia mempunyai parlemen yang dipilih secara bebas. Tetapi dalam waktu singkat rakyat dapat merasakan bahwa parlemen yang dipilih secara bebas tidak serta merta menggambarkan demokrasi, checkbalance dan anti korupsi. Malah sebaliknya parlemen ikut dalam permainan korupsi.
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…
Buku ini berisi beberapa artikel yang ditulis oleh beberapa pakar hukum dalam rangka memperingati 73 tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir Azhari, SH. Membahas tentang negara hukum Indonesia dan praktek yang berkembang dalam hukum ketatanegaraan, hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia. Mulai dari permasalahan hukum tata negara, seperti posisi jaksa agung dalam sistem presidensial, mahkamah konst…
Buku ini menguraikan tentang Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Pidana, penerapannya di Indonesia, Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer, dan Hukum Pidana Fiskal, dan teori-teori lainnya yang bersangkutan khusus dengan Asas-asas Hukum Pidana. Buku ini sudah mengalami penyempurnaan materi dari buku sebelumnya .
Perkembangan hukum pidana terutama tentang penegakan hukum pidana dan pembaruan hukum pidana, yang sangat mendapatkan perhatian di tengah masyarakat yang terus berobah.
Ditetapkannya Perbandingan Hukum Pidana sebagai suatu bidang studi yang berdiri sendiri, sudah barang tentu perlu ditunjang dengan bahan bacaan/kepustakaan yang cukup. Bahan bacaan Perbandingan Hukum Pidana yang ada kebanyakan berbahasa asing yang tidak mudah diperoleh. Sementara itu, bahan bacaan dalam bahasa indonesia yang sudah dipublikasikan juga relatif masih sangat kurang. Oleh karena itu…
Hukum pidana materiil yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan serta hal-hal atau syarat-syarat seorang itu dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan dikenai tindakan hukum tertentu. Secara umum buku ini membahas pengetahuan dan teori dasar hukum pidana Indonesia, p…