Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberan…

Memberantas korupsi di Indonesia tidak mungkin sekaligus. Sebagai peneliti, satu atapnya kekuasaan yang diberikan kepada jaksa untuk tindakan penyidikan dan penuntutan, sarat dengan penyelahgunaan kekuasaan, sebagai salah satu sumber terjadinya korupsi di dunia peradilan. Para ilmuawan hukum tidak pernah dapat mengetahui bahwa kasus "bulog-gate", pengedilan terhadap terdakwa Akbar Tanjung, Winf…

Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Pemberantas Korupsi

Menghapuskan korupsi di Indonesia yang sudah kronis memang sulit. Tapi SBY telah melakukannya dengan sangat serius. Penahanan besannya, Aulia Pohan oleh KPK memberikan teladan kepada kita bahwa supremasi hukum harus di tegakkan apapun resikonya.

Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Buku ini menggambarkan strategi pencegahan dan mekanisme penegakan hukum, khususnya berkenaan dengan masalah korupsi yang banyak terjadi di negeri tercinta ini. Dalam situasi negara yang dipenuhi praktik korup dalam berbagai lini kerja pemerintah, penegak hukum merupakan faktor penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum yang harus dilakukan secara konstinten dan berorientasi kepada keadilan.

Detecting Corruption

Buku ini menyajikan model untuk mendeteksi korupsi (HU-MODEL) sehingga dapat digunakan oleh siapapun termasuk auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas auditnya. Agar dapat mencegah dan melawan korupsi, perlu mengimplementasikan model deteksi korupsi. Buku ini bermanfaat bukan hanya untuk kalangan praktisi, namun juga bagi akademisi serta masyarakat luas yang menginginkan negara kita bersih dan ter…

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dibandingkan buku-buku lain tentang tidak pidana korupsi, buku ini menggunakan metode yang unik, yaitu metode penfsiran undang-undang. dengan lengkap dan cermat, penulis menafsirkan pasal demi pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku (Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan undang-undang no.20 Tahun 2001).

The Art of corruption

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 190 p ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.132 3 SAN A

Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobo…

Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia, yaitu pengembalian keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat.

Taktik dan strategi membela perkara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

219 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.04 NAW t

Korupsi: pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasan dalam penangg…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-666-139-2

Deskripsi Fisik

; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.9 SOE k

Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti P…

Anti Pencucian Uang bukanlah hal baru untuk dibicarakan, tetapi keberadaannya selalu baru setiap waktu. Tidak mudah memahami manifestasi dan proses pencucian uang itu sendiri. Sekalipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang anti pencucian uang semenjak tahun 2002 dengan diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian diamandemen dengan UU No. 25 Tahu…

Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-450-237-5

Deskripsi Fisik

223 Hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SUM a

Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai tindakan yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana kini dikategorikan dalam tindak pidana. Hal ini sudah sangat lazim di dalam dunia hukum, mengingat dunia hukum akan selalu berupaya untuk mengatur masyarakat sesuai dengan moralitas yang dimiliki oleh tiap individu. Hukum sendiri memiliki dua sisi, ibaratnya sekeping mata uang, yang …

Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.

Pokok-pokok pikiran dalam kitab undang undang hukum acara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

218 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343 TAH p

Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-98936-0-7

Deskripsi Fisik

vii, 261 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.77 ATM p

Hukum pidana internasional dan perkembangannya

Kejahatan memang selalu selangkah berada di depan dibandingkan dengan aturan hingga hukum nasional seolah tidak mampu atau diduga tidak mau (unwilling) menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Konsekuensinya, maka hukum pidana internasional mendorong bahkan turut mengisi serta hadir untuk menegakkan yurisdiksinya melalui International Criminal Court atau lembaga lain di bawah PBB agar kejahatan ti…

Tindak Pidana Pemilu

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-085-4

Deskripsi Fisik

viii, 352 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.07 SAN t

Hukum pidana Islam

Berbicara mengenai hukum pidana Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keberadaannya sama dengan ketidakberadaannya. Meskipun demikian, akan sangat baik apabila wujud pidana Islam yang berupa doktrin ini tetap dipelihara secara baik. Buku ini berbeda dengan buku fiqih jinayah atau hukum pidana Islam pada umumnya. Buku ini tidak hanya membahas teori hukum pidana Islam dan sumber-sumbernya, te…

Peran Parlemen Dalam Membasmi Korupsi

Dalam sejarah kontemporer, untk kedua kalinya Indonesia mempunyai parlemen yang dipilih secara bebas. Tetapi dalam waktu singkat rakyat dapat merasakan bahwa parlemen yang dipilih secara bebas tidak serta merta menggambarkan demokrasi, checkbalance dan anti korupsi. Malah sebaliknya parlemen ikut dalam permainan korupsi.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 …

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…