Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia

Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, dengan nomenklatur UU.No.11 Tahun 2020, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama para kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malahan lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pe…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 176, Tambahan Lembaran Negara nomor 4924, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden…

Buku Undang-Undang Pemilihan Umum UU RI No.7 Tahun 2017

Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta meng- gabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Ta…

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai P…

Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Buku ini merangkum isu produk halal bagi umat Muslim. Halal atau haram mengandung nilai-nilai ritual atau obada sebagaimana diyakini para pemeluknya. Mengapa halal begitu penting, karena halal adalah bagian dari gaya/cara hidup yang telah diatur dalam Islam. Tujuannya pasti untuk kebaikan manusia. Halal yang dimaksud meliputi halal zatnya. Halal cara memperolehnya. Halal cara memprosesnya. Hala…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang …

Penerbitan naskah akademik ini dimaksudkan agar khazanah informasi mengenai sistem pemasyarakatan bertambah, di samping itu agar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggota jaringan agar dapat ditemukan oleh semua masyarakat Indonesia, dan agar dengan naskah akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyusunan Perubahan at…

Irwandi Jaswir: profesor halal penerobos batas

"Profesor Irwandi Jaswir sudah diakui luas di tingkat internasional, regional, dan nasional sebagai pioner dan pengembang `halal science`. Tapi tak banyak yang tahu riwayat hidup dan perjalanan keilmuannya yang luar biasa. Buku ini menyajikan berbagai sisi perjalanan hidup dan kariernya itu dalam konteks lingkungan lebih luas."–Profesor Azyumardi Azra, CBE, Guru Besar dan Rektor IAIN/UIN Syar…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas U…

undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 2003 dalam Lembaran Negara nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4324. Setiap usaha melegalkan uang yang diperoleh dari usaha atau kegiatan yang illegal seperti korupsi, terorisme, penyuapan, penyelundupan termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bertugas untuk…

Kebijakan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa

Buku dengan judul “Ke-bijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa”, merupakan kajian lebih lanjut dari penulis, yang berangkat dari perso-alan-persoalan yang muncul selama mendalami masalah APBN. Dengan diter-bitkannya buku ini semoga akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan bahwa begitu besar persoalan yang dihadapi APBN yang belum terpecahkan…

Hukum persaingan usaha di Indonesia

Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undng nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya pengusaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat

Hukum tata ruang dan tata guna tanah: Prinsip-prinsip hukum perencanaan penat…

Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…

Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Ci…

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

979-414-050-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048.2 DAM h

Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri

Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak bagi keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan

Het Verzekeringsbedrijf Grondbeginselen en Gebruiken, Zoomede: De Werkkring e…

"Buku ini berisi tentang dasar-dasar dan praktik perusahaan asuransi. Pembahasan dalam buku ini memfokuskan pada pekerjaan dan administrasi dari makelar dan penyedia asuransi. Asuransi adalah perjanjian berdasarkan undang-undang di mana satu pihak bertanggung jawab terhadap premi atas kerugian, kerusakan, atau kurangnya manfaat yang diantisipasi yang mungkin diderita pihak lain karena terjadiny…

Pesisir dan Laut untuk Rakyat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

307.55 SAT p

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan PPAT, kehutanan - lingku…

Buku ini memuat undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden

Kredit Sindikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3388-02-1

Deskripsi Fisik

xix, 193 hlm. : il. ; 24.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi administrasi publik

Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Hukum sumber daya alam Indonesia : dari era kolonial sampai otonomi daerah

Buku ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang hukum sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pengertian dan diversifikasi sumber daya alam; asas-asas pengelolaan sumber daya alam; pandangan terhadap sumber daya alam; kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari masa colonial Hindia Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai Era Reformasi. Buku ini tepat dijadikan se…

Komentar undang - undang Hak Cipta

Komentar Undang undang Hak Cipta ini adalah suatu upaya untuk memasyarakatkan hukum hak cipta dan mendorong pemerintah untuk menegakkan hak cipta dan hak terkait secara lebih baik.