Buku ini mengenai pandangan-pandangannya yang mutakhir mengenai pentingnya konsepsi konstitusi hijau dan ekokrasi.
Buku ini menjelaskan mengenai undang-undang no.13 yaitu tentang outsourcing dimana tenaga kerja dijadikan sebagai ajang kompetitif dan menjadikan suatu yang sangat fleksibel dan efisien dalam dunia kerja. Buku tersebut menjelaskan lebih dalam hukum outsourcing dalam pasal-pasal yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai kebijakan dalam outsourcing tersebut.
2 eks
Buku ini menyajikan secara keseluruhan perangkat pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan menjelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penegakan hukumnya. Pembahasannya dimulai dari arti penting diterbitkannya undang-undang ini, perbandingannya dengan praktik di negara-negara lain, yang telah lebih dahulu menerapkan undang-undang ini, keseluruhan ruang li…
Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang perlindungan anak dan sanksi-sanki bagi para pelanggarannya.Buku ini juga dilengkapi dengan peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA…
Tragedi MEi 1998, konflik Ambon, Konflik Sambas Konflik Pontianak, Kasus Ketapang dan lain-lain telah merebak ke permukaan tanpa di sangka-sangka. Peristiwa itu selayaknya menyadarkan bahwa kita memang blom demokratis.
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan banyak pemula ketika pertama kali mempelajari politik konstitusional. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendekatan historis; perbandingan politik konstitusi; dan nasionalisme dan internasionalisme.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…