UKM dalam era globalisasi masih memegang peran penting khususnya dalam ketahanan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kata kuncinya adalah memperkuat perekonomian lokal dengan tetap menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing internasional. Buku bunga rampai ini membahas seputar isu,permasalahan, serta alternatif kebijakan dan upaya pengembangan kewirausahaan dengan fokus pada upaya pembe…
BUMR adalah bentuk "korporatisasi" koperasi dan UMKM, sehingga menjadi badan usaha yang terstruktur, dikelola secara profesional, model BUMR melahirkan kekuatan ekonomi nasional karena memiliki skala usaha yang layak untuk mampu berkompetisi dan bekerja sama dengan badan usaha lainnya, dalam arena bisnis domestik maupun global. Buku ini membahas dimensi baru dalam kerangka pembangunan ekonomi m…
Secara luas sistem ekonomi pasar dari persaingan usaha dianggap dapat memberikan konstribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga negara-negara yang menganut sistem pasar pada umumnya lantas berkepentingan untuk menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat seraya meminimalkan intervensi pemerintah. Buku ini diawali dengan uraian tentang persaingan dan monopoli, dua konsep yang diangga…
Buku ini merupakan hasil studi atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitannya dengan corak atau gaya kepemimpinan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. Kepemimpinan Dahlan Iskan atas BUMN sejak 2011 boleh dibilang fenomenal. Dengan sifat urakannya, Dahlan - seorang tokoh "Swasta" yang bertekad melaksanakan reformasi BUMN dengan cara yang demonstratif - telah membuat sejarah, tradisi kerja BU…
Buku ini berisi antara lain dasar-dasar peradilan tata usaha negara, subyek dan obyek sengketa TUN, kompetensi PTUN, alur penyelesaian sengketa TUN, gugatan, penundaan pelaksanaan keputusan TUN, rapat permusyawaratan, pemeriksaaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara cepat dan acara singkat, putusan upaya hukum dan eksekusi.
Buku ini memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu, dan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TataUsaha Negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan keputusanan tata usah…
Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…
Buku ini merupakan kumpulan berbagai tulisan yang mengetengahkan uraian mengenai peradilan tata usaha negara (peratun) atau peradilan administrasi. Selain itu, dalam buku ini disajikan mengenai permasalahan-permasalahan peraturan dan disusun secara kronologis. Tujuan penulisan buku ini mencakup tinjauan dari berbagai aspek situasuional, terutama bagi mereka yang dalam praktik tugas dan karyanya…
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Namun banyak BUMN yang kondisinya cukup memprihatinkan. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan memprivatisasi BUMN. Privatisasi diatur dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan privatisasi dalam UU tersebut didorong oleh faktor-faktor untuk menafsirkan dan menjab…
Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sistem hukum di Indonesia; mengetahui penegakan hukum persaingan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999; dan mengetahui keberadaan putusan KPPU sebagai perubah perilaku pengusaha.
Secara subtantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan - definisi, tindakan , perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat).
Perkembangan usaha kecil memunjukkan peningkatan. Dari penelitian di dua daerah yaitu Provinsi Bali dan Sulawesi Utara memperlihatkan bahwa kedua daerah menghadapi masalah yang sama yaitu dukungan pemerintah tidak diikuti dengan peraturan, serta senantiasa menghadapi kesenjangan dalam sumberdaya dan modal. Selain itu, pengembangan koperasi hanya bersifat kuantitatif, tidak diikuti dengan kualitas.
Tulisan ini menggambarkan bahwa upaya memperkuat dan meningkatkan peranan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Kuatnya political will pemerintah adalah dengan memperkuat landasan hukum upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kehadiran Undang-undang tentang Usaha Kecil dan berbagai peraturan perundang-un…