Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 130, Tambahan Lembaran Negara no. 5436, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 131, Tambahan Lembaran Negara no. 5433, merupakan undang-undang mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 133, Tambahan Lembaran Negara no. 5435, merupakan undang-undang mengenai Keantariksaan yang memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kegiatan keantariksaan,penyelenggaraan keantariksaan,pembinaan,bandar antariksa,keamanan dan keselamatan,penanggulangan benda jatuh an…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedok…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 132, Tambahan Lembaran Negara no. 5434, merupakan undang-undang mengenai Pendidikan Kedokteran yang mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedoteran yag mengedepankan kebenaran ilmiah,tanggung jawab,manfaat,kemanusiaan,keseimbangan,kesetaraan,relevansi,afirmasi,dan etika profesi dengan tujua…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemas…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Juli 2013 dalam Lembaran Negara No. 116, Tambahan Lembaran Negara no. 5430, merupakan undang-undang mengenai organisasi kemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian,pendaftaran,hak dan kewajiban, organisasi,kedudukan,dan kepengurusan,keanggotaan,AD dan ART,keuangan,badan usaha,dan pemberdayaan ormas. Selain itu …

Himpunan peraturan perundang-undangan telematika

Peraturan perundang-undangan yang disajikan antara lain tentang telekomunikasi,pengesahan konvensi telekomunikasi internasional,ketentuan pokok kearsipan,dokumen perusahaan,Serah simpan karya cetak dan karya rekam,penyiaran, pers, dan perfilman.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perpustakaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 2013 dalam Lembaran Negara No. 108, Tambahan Lembaran Negara no. 5426, merupakan undang-undang mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 85, Tambahan Lembaran Negara no. 5416, merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotte…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 73, Tambahan Lembaran Negara no. 5412, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Rotterdam yang bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan l…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2013 dalam Lembaran Negara No.50, Tambahan Lembaran Negara no. 5406, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendana…

Proses Pembentukan Undang-Undang di India (Suatu Analisis Perbandingan)

Fungsi utama DPR adalah mengesahkan undang-undang. Penyusunan RUU merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Sebelum di DPR, beberapa tahap ini berlangsung di departemen pemerintah. Banyak masalah yang masih ditemukan dalam proses ini legislatif di Indonesia, misalnya, koordinasi antar departemen pemerintah. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis proses legislatif di Indonesia dengan me…

Peran DPR RI pada Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan …

Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana Pansus Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) bersama Pemerintah" melakukan kebijakannya dalam Proses Pembahasan RUU PPK yang kemudian menjadi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Proses ini sangat penting, karena Serikat Pekerja telah menolak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1997 yang di…

Proses reformasi konstitusi transisi (pengalaman Indonesia dan perbandinganny…

Makalah ini akan menganalisa reformasi konstitusi di Indonesia sejak tahun 1999-2002 setelah masa otoriter Soeharto. Ia berangkat dari asumsi-asumsi di atas bahwa: (a) reformasi konstitusi adalah proses yang sangat rumit; (b) sulit diprediksi hasilnya, terutama apabila dilakukan di masa peralihan dari pemerintah otoriter; serta (c) kesulitan itu telah dilalui oleh banyak negara di dunia. Makala…

Perlindungan Hak Rakyat Atas Air Dari Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 t…

Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang membuka ruang privatisasi terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumber daya air tidak meliputi suatu wilayah sungai.

Himpunan peraturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 1526 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jaba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 272 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

216 hlm. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Ked…

Undang-undang ini dsahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2003 dalam Lembaran Negara nomor 92, Tambahan Lembaran Negara nomor 4310. Undang-undang ini mengatur susunan MPR/DPR/DPD/DPRD, susunan keanggotaan, pimpinan dan peran pimpinan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, pergantian antar waktu dari masing-masing anggota MPR/DPR/DPD/DPRD