Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, merupakan Undang-Undang yang memuat tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutny…
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270, merupakan Undang-Undang yang memuat tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2008 dalam lembaran Negara no 63, tambahan lembaran Negara no 4848 merupakan undang-undang tentang asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBN tahun 2008 adalah sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi 6,8%, inflasi 6,0%, rata-rata nilai tukar rupiah Rp.9.100 per US$, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan 7,5%, rata-rata harga minya…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878, merupakan Undang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925, merupakan undang-undang yang memuat tentang Wilayah Negara. Mengingat sisi terluar dari wilayah Negara atau dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah, maka diperluka…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2007 dalam Lembaran Negara nomor 44, Tambahan Lembaran negara nomor 4709 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Membramo dan diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daera…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal Pebruari 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 merupakan undang-undang yang membahas pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Pembangunan jangka panjang adalah kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 2 Januari 2007 dalam lembaran negara nomor 18, tambahan lembaran negara nomor 4692 merupakan undang-undang pembentukan Kabupaten Sumba barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara adalah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Bar…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara no. 17, Tambahan Lembaran Negara no. 4691, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan s…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara no. 16, Tambahan Lembaran Negara no. 4690, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara no. 15 Tambahan Lembaran Negara no. 4689, merupakan undang-undang yang mengenai kabupaten Konawe Utara mempunyai luas wilayah 10.404,62 km2, dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Konawe sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Konawe Utara sebagai Kabupaten pemekaran. Calo…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 26 November 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935, merupakan undang-undang tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang dibentuk untuk memajukan Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Tangerang pada khususnya. Pembentukan Kota Tangerang Selatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara no. 14, Tambahan Lembaran Negara no. 4688, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potens…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 13, Tambahan Lembaran Negara nomor 4687 merupakan Undang-undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bida…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 November 2008 dalam Lembaran Negara nomor 186, Tambahan Lembaran Negara nomor 4933 merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tulang Bawang pada khususnya dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pe…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 11 Tambahan Lembaran Negara nomor 4685 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 10 Tambahan Lembaran Negara nomor 4684 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 9 Tambahan Lembaran Negara nomor 4683 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 26 November 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940, merupakan undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat yang dibentuk untuk memacu kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Kabupaten Sorong pada khususnya. Pembentukan Kabupaten Tambrauw mempunyai tujuan untuk meningka…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 8 Tambahan Lembaran Negara nomor 4682 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang …